Mampukah ”Awardee” LPDP Berkontribusi di Tengah Efisiensi?

Apalah arti gelar pascasarjana jika tak dibarengi ambisi, apalagi jika pendidikan dibiayai pajak penduduk negeri? Demikianlah isi benak Reyhan Tenri Bali (30) ketika tiba di Australia awal 2024 untuk menempuh studi magister dengan sponsor Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Gue pengen banget bisa masuk di Kementerian Pendidikan, jadi ASN (aparatur sipil negara). Kita tahu pengajar-pengajar di Indonesia reward-nya masih sangat kurang,” kata Reyhan di Melbourne, pada pertengahan Februari 2025.

Setahun terakhir, mantan pegawai Bank Indonesia itu menempuh studi magister manjemen sumber daya manusia di University of Melbourne. Ia adalah satu dari 853 mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi tersebut yang mendapatkan beasiswa penuh dari LPDP pada 2023.

Pada tahun yang sama, hampir 10.000 orang dianugerahi beasiswa tersebut. Namun, ada syarat yang harus mereka penuhi, yaitu kembali pulang untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan cara masing-masing.

Bagi Reyhan, mendorong kemajuan bangsa harus dimulai dari sektor pendidikan dasar dan menengah. Namun, itu mustahil jika para guru terus-menerus dipaksa bertahan dengan rerata gaji Rp 2,85 juta, sebagaimana dicatat Badan Pusat Statistik per Agustus 2024.

Ia menyebut guru-guru perlu transformasi penghargaan yang mencakup perbaikan sistem remunerasi serta penghargaan nonfinansial, seperti kesempatan mengembangkan diri. “Gue pengen ilmu human resource gue dipake di government,” ucap pria asal Jakarta Timur itu.

Akan tetapi, kini mimpi Reyhan tertutup oleh kabut keraguan seiring dengan pemotongan anggaran Rp 306,7 triliun dari semua kementerian dan lembaga kecuali pertahanan. Mimpinya bertabrakan dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82,9 juta orang demi menekan tingkat stunting yang pada 2023 mencapai 21,5 persen.

Dampaknya, anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dipotong seperlima menjadi Rp 26,27 triliun. Alhasil, Menteri Abdul Mu’ti menyatakan hanya setengah dari target 806.000 guru yang bisa mengikuti program sertifikasi demi tambahan pendapatan Rp 2 juta sebulan.

Pendidikan tinggi pun turut terkena imbas dengan potongan 25 persen terhadap pagu anggaran sebesar Rp 57,6 triliun di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Padahal, tanpa pemotongan anggaran pun, kementerian itu sudah kesulitan memenuhi tanggung jawab pembayaran tunjangan kinerja dosen yang tertunggak sejak 2020.

Akan tetapi, ketika berpidato di perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra pada 15 Februari 2025, Presiden Prabowo menyebut pihak-pihak yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai orang-orang “yang tidak suka kebaikan”.

Kepala negara juga menyindir “orang-orang pintar” yang mengkritik kabinetnya yang “gemuk”, dengan 48 menteri dan 59 wakil menteri, menggunakan kata “ndasmu”.

Setelah pidato tersebut, para mahasiswa di berbagai kota di Tanah Air memprotes kebijakan efisiensi dengan berdemonstrasi antara 19-21 Februari 2025, atau sekitar sebulan setelah hari ke-100 pemerintah Prabowo-Gibran. Tuntutan nomor satu dalam demonstrasi itu adalah pembatalan pemangkasan anggaran pendidikan.

Reyhan setuju dengan tuntutan tersebut, mengingat ada 3,3 juta guru di Indonesia pada 2022/2023 yang senantiasa harus hidup hemat setiap hari. Seiring efisiensi anggaran, ia pun mengaku pesimistis akan ada ruang bagi dirinya sebagai penerima beasiswa LPDP untuk merealisasikan mimpinya dengan menjadi ASN.

Di sisi lain, penerima beasiswa LPDP yang berstatus ASN pun tak yakin rencana kontribusinya dapat terealisasi di tengah efisiensi anggaran. Salah satunya adalah Melati, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang meminta menggunakan nama samaran.

Setelah mendapat gelar magister di bidang teknik dari salah satu universitas di Melbourne, ia menyebut rencana kontribusinya untuk mengintegrasikan dan meningkatkan interoperabilitas ribuan aplikasi pemerintah dan layanan publik akan terhambat menyusul pemotongan anggaran BRIN sebesar 24,5 persen dari pagu Rp 5,84 triliun.

Pemangkasan anggaran pun berarti BRIN akan memfokuskan kegiatan riset pada, antara lain, swasembada pangan dan energi yang disebut sebagai agenda nasional. Rencana pribadinya hanya bisa berlangsung dengan dukungan manajemen tingkat atas.

“Aku ini umbi-umbian. Mau ngomong kayak gimana juga, (percuma kalau) enggak punya support. Akhirnya, aku cuma bisa menggerutu dan mengikuti arahan atasan,” kata Melati.

Efisiensi belum akan berhenti. Presiden Prabowo menargetkan capaian pemotongan anggaran sebesar Rp 750 triliun tak hanya untuk membiayai MBG, melainkan juga untuk mendanai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang ia sebut ditugasi menjalankan 20 proyek nasional.

Untuk sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menjamin LPDP tak terkena efisiensi anggaran. Pada 2023, lembaga itu mengelola dana abadi sebesar Rp 139,11 triliun dan telah membiayai studi pascasarjana bagi 45.500 warga Indonesia di dalam maupun luar negeri, terhitung sejak aktif pada 2013.

Dari 9.964 penerima beasiswa terpilih pada 2023, hampir 60 persen berkuliah di dalam negeri dengan Universitas Gadjah Mada sebagai tujuan favorit (4.846 orang). Sementara itu, University of Melbourne menjadi perguruan tinggi favorit bagi penerima beasiswa luar negeri.

LPDP membolehkan para mahasiswa yang berkuliah di mancanegara untuk menunda kepulangan selama dua tahun setelah lulus untuk tujuan magang atau bekerja. Penerima beasiswa yang tidak pulang setelah periode tersebut akan diganjar sanksi pengembalian dana beasiswa.

Akan tetapi, LPDP juga tak menjamin para penerima beasiswa akan segera mendapat pekerjaan setelah kembali ke Tanah Air dan melaksanakan rencana kontribusinya. Ditambah lagi, pada awal 2025, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi mengenai pembatasan usia pencari kerja terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Artinya, pemberi kerja dapat membatasi usia peserta rekrutmen, umumnya antara 25-30 tahun. Hal ini beriringan dengan bertambahnya tingkat pengangguran sepanjang 2024, dari 4,82 persen pada Februari menjadi 4,91 persen pada Agustus.

Suci Layla Utami (28), mahasiswi tahun kedua magister pendidikan Bahasa Inggris di Monash University, juga bermimpi untuk kembali ke Tanah Air dan turut serta dalam pemberdayaan guru-guru muda, tetapi khawatir dengan pemerintah yang ia sebut tak peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, ditambah lagi dengan maraknya korupsi.

“Aku takut dan khawatir dengan gimana hidupku dan keluarga di masa depan, khawatir gimana masyarakat bisa hidup dengan layak,” kata Suci yang sebelumnya bekerja sebagai guru Bahasa Inggris di lembaga swasta.

Di tengah keputusasaan mereka, Suci, Reyhan, dan Melati pun menyatakan sama-sama memahami munculnya seruan pemuda Indonesia seumuran mereka untuk meninggalkan Tanah Air. Ini menggema dalam tagar #KaburAjaDulu di media sosial, utamanya X.

Rizal Nova Mujahid, analis data Media Kernel yang mengembangkan perangkat pengamatan percakapan media sosial Drone Emprit, mengatakan, tagar tersebut sudah ada sejak 2023, tetapi penggunaannya baru melonjak sejak Januari 2025. Tagar itu disebut 49.000 kali oleh 29.000 akun dengan total interaksi sebanyak 20 miliar selama sebulan.

Ia menyebut, setidaknya 85 persen pengguna yang terlibat dalam penggunaan tagar itu berusia antara 18 dan 29 tahun. Topik-topik yang mereka keluhkan mencakup ketidakpastian ekonomi, standar hidup yang rendah, ketidakadilan sosial, kebijakan pemerintah yang tak memadai, dan ketidakpastian masa depan.

“Lapangan kerja menjadi tema paling sentral tentang #KaburAjaDulu, lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan kualitas pendidikan mereka,” ujar Nova.

Tagar tersebut, kata Nova, akan terus relevan selama pemerintah belum memberikan solusi atas permasalahan ketenagakerjaan, misalnya dengan realisasi janji kampanye Presiden Prabowo soal pembukaan 19 juta lapangan kerja. Hal ini berdasarkan pengamatannya pada tren media sosial tentang kelangkaan tabung gas 3 kilogram dan pajak pertambahan nilai 12 persen.

“Sekarang, isunya (di media sosial) bukan lagi tentang apa yang membuat kita harus kabur aja dulu, tapi bagaimana persiapan kita pindah ke Jepang, Singapura, Eropa, dan lain-lain. Apa yang harus kita lakukan untuk kabur aja dulu,” kata Nova.

Aspirasi pemuda Indonesia untuk kabur sudah mulai terasa di Australia melalui jalur visa wisatawan bekerja (working holiday visa/WHV). Bahkan, Indonesia kini mempertahankan posisinya sebagai negara nomor satu pengirim wisatawan bekerja di “negeri kanguru”.

Antara Juli 2022 dan Juni 2023, ada 8.127 WHV yang diterbitkan bagi warga Indonesia. Jumlahnya meningkat menjadi 9.016 pada periode yang sama di 2023/2024. Terakhir, antara 1 Juli hingga 31 Desember 2024, sudah ada 8,186 WHV yang diterbitkan, termasuk bagi orang yang mengajukan visa tersebut untuk kali kedua dan ketiga.

Sesuai prasyarat pendaftar WHV, para wisatawan bekerja ini berusia antara 18 dan 30 tahun dan memiliki kualifikasi pendidikan tinggi atau telah menuntaskan dua tahun studi sarjana.

Melalui pernyataan tertulis, Kementerian Dalam Negeri Australia menyebut kesepakatan WHV dengan Indonesia dimulai pada 2009. Indonesia pun menjadi satu dari 40 negara dan jurisdiksi mitra yang memasok tenaga kerja temporer bagi Australia.

“Tujuan dari program visa ini adalah untuk mengizinkan orang dewasa muda mengakses masa berlibur selama 12 bulan sebagai bagian dari pertukaran budaya. Selama itu, mereka dapat bekerja dan belajar,” tulis pernyataan tersbeut.

Kemendagri Australia juga menyebut program WHV sebagai komponen penting dalam pertukaran budaya dan membangun hubungan lintas kewarganegaraan. Para wisatawan tidak diwajibkan, tetapi diperbolehkan bekerja selama masa tinggal mereka di lokasi, industri, dan peran apa pun yang mereka pilih.

Sebagai penerima beasiswa LPDP sekaligus pegawai negeri sipil, Melati menyatakan berkomitmen untuk pulang. Namun, ia dapat memahami alasan banyak pemuda Indonesia ingin pindah ke Australia, salah satunya keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi.

“Aku sempet ada pengalaman kerja di universitas jadi konten kreator lepas, gajinya 49 dolar Australia (sekitar Rp 500.000) per jam. Pemberi kerja paham hak-hak kita dan dia sangat patuh aturan karena denda pemerintah lumayan berat,” kata dia.

Reyhan membenarkan hal tersebut. Hak pekerja lebih dihargai di Australia, mengingat ia pernah bekerja lebih dari 12 jam sehari di Jakarta tanpa bayaran lembur. Di Australia, dia menambahkan, pemerintah tangkas dalam mengelola pajak yang dibayarkan warga sehingga dampaknya langsung dapat dirasakan, misalnya dalam wujud transportasi umum yang memadai.

Sementara itu, Suci menyebut seruan untuk kabur ke negara lain adalah wujud insting manusia untuk bertahan hidup. Namun, ia sendiri menyatakan berkomitmen untuk kembali. “Meskipun pengabdian enggak harus balik ke Indo, tetep aja harus pulang soalnya keluarga ada di Indo,” ujarnya.

Sementara itu, LPDP dalam pernyataan resmi mengingatkan bahwa “penerima beasiswa LPDP masih terikat kewajiban untuk kembali dan berkiprah secara fisik di Indonesia setelah menyelesaikan masa studi” demi memastikan adanya kontribusi langsung kepada pembangunan Indonesia.

Melati, Reyhan, dan Suci menyatakan berniat untuk pulang. Akankah rencana kontribusi mereka dan ribuan awardee lainnya terealisasi?