Marak Laporan Keracunan Seusai Konsumsi MBG di Jateng, Sejumlah SPPG Dinonaktifkan

SEMARANG, KOMPAS — Sepekan terakhir, sejumlah daerah di Jawa Tengah melaporkan kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan pelajar setelah mereka mengonsumsi menu makanan bergizi gratis atau MBG. Penyebab pasti keracunan masih diselidiki dan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dinonaktifkan sementara sambil menunggu evaluasi.

Sejumlah daerah di Jateng melaporkan dugaan kasus keracunan seusai menyantap menu MBG. Dalam seminggu terakhir, laporan kasus keracunan datang dari Rembang, Kebumen, dan Banyumas.

Di Rembang, dugaan kasus keracunan makanan itu dilaporkan menimpa 187 siswa di Kecamatan Kragan. Mereka mengeluhkan gejala pusing, mual, muntah, hingga diare setelah menyantap mi ayam, tahu, dan melon dari program MBG pada Selasa (23/9/2025).

Ketua Satgas MBG Rembang sekaligus Wakil Bupati Muhammad Hanies Cholil Barro mengatakan, sampel makanan dari menu MBG pada Selasa sudah dikirim ke laboratorium kesehatan di Kota Semarang untuk diuji. Namun, hingga Senin (29/9/2025), hasilnya belum dapat diketahui.

Hanies mengatakan, ratusan siswa yang sebelumnya mengeluhkan gejala keracunan sudah mulai membaik. Belasan siswa yang sempat dirawat inap di sejumlah puskesmas juga sudah dibolehkan pulang untuk dirawat jalan.

”Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah untuk menonaktifkan sementara SPPG yang ditengarai menjadi penyebab keracunan itu. Berapa lama, kami kurang tahu karena itu kebijakan dari BGN. Selama SPPG itu dinonaktifkan, siswa tidak menerima MBG untuk sementara waktu,” kata Hanies saat dihubungi, Senin.

Hanies mengatakan, untuk mencegah kejadian serupa berulang, seluruh SPPG bakal diminta memenuhi syarat-syarat dasar, salah satunya Sertifikat Laik Sehat (SLS). Pengetatan standar operasional pengolahan hingga penyaluran MBG juga bakal dilakukan.

Penonaktifan sementara juga dilakukan di dua SPPG di Banyumas. Hal itu menyusul laporan keracunan massal yang menimpa 408 siswa dari sejumlah sekolah di Kecamatan Karanglewas dan belasan siswa dari Kecamatan Banyumas.

Ratusan siswa di Karanglewas diduga keracunan seusai menyantap MBG dengan menu nasi sayur dan ayam pada Selasa (23/9/2025). Adapun belasan siswa Kecamatan Banyumas menyantap spageti dari program MBG pada Jumat (26/9/2025).

Koordinator Wilayah SPPG Banyumas Luki Ayu Purwatingingsih mengatakan, ada dua SPPG yang dinonaktifkan sementara mulai Senin. Dua SPPG yang melayani lebih dari 10 sekolah dari berbagai tingkatan itu berada di Kecamatan Karanglewas dan Banyumas.

”Jadi selama libur operasional ini, kami melakukan evaluasi dari internal SPPG dan menjelani pengecekan oleh puskesmas. Semua alat, baik kompor, freezer semuanya dicek, kalau memang ada sesuatu yang rusak, harus segera diperbaiki agar bisa menjaga kualitas makanan,” ujar Luki. 

Selain memperbaiki dan melengkapi alat-alat, SPPG juga diminta memperbaiki administrasi, mengecek kualitas karyawan maupun suplier. Persyaratan untuk mendapatkan SLS juga disebut Luki sedang diurus. Tidak hanya oleh dua SPPG yang sedang dinonaktifkan, SLS harus dipenuhi oleh seluruh SPPG di Banyumas yang berjumlah 64 unit.

Tak hanya di Rembang dan Banyumas, keracunan yang diduga karena MBG juga terjadi di Kebumen. Dugaan keracunan itu terjadi pada Kamis (25/9/2025) di tiga sekolah di Kecamatan Petanahan.

Sedikitnya 123 siswa mengalami gejala keracunan makanan, seperti pusing, mual, muntah, dan diare, pada Kamis sore hingga malam. Para korban dibawa oleh orangtua dan keluarganya ke Puskesmas Petanahan dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Petanahan untuk mendapatkan pertolongan. Sedikitnya 35 siswa harus menjalani rawat inap.

Sekretaris Daerah Jateng Sumarno mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi mengenai dugaan keracunan dari Rembang, Kebumen, dan Banyumas. Seusai mendapatkan informasi, dinas kesehatan di tiga daerah itu langsung menangani para korban dan melakukan asesmen untuk memastikan penyebab keracunan.

”Begitu ada kejadian, tentu saja langsung turun ke lapangan untuk mengasesmen dan mendata. Sebenarnya, kan, kami lebih bagaimana kalau sudah kejadian untuk penanganan. Yang kedua adalah bagaimana kita mengidentifikasi apa, sih, penyebab anak-anak kita itu mengalami hal tersebut,” ucap Sumarno.

Menurut Sumarno, ada berbagai faktor yang memungkinkan terjadinya keracunan, salah satunya dipicu oleh adanya bakteri pada makanan yang disajikan. Bakteri itu disebut Sumarno bisa tumbul karena air yang tercemar maupun tempat makan yang kurang bersih. Selain itu, bisa karena penyimpanan bahan makanan yang kurang baik.

Sumarno menyebut, pemerintah telah berkoordinasi dengan pihak BGN maupun SPPG untuk mengantisipasi berulangnya kejadian dugaan keracunan di masa mendatang. Pihak SPPG juga diharapkan bisa lebih lebih berhati-hati dalam penyimpan maupun mengolah MBG.

Sumarno mengatakan, Pemprov Jateng pernah mengusulkan kepada pemerintah pusat mengenai standar penyajian makanan untuk mencegah makanan basi. Penyajian makanan lebih baik dilakukan maksimal 4 jam setelah makanan selesai dimasak.

Namun, yang terjadi selama ini, MBG disajikan lebih dari 4 jam setelah selesai dimasak. Sebab, SPPG memerlukan waktu lebih panjang untuk mengolah bahan dan menyajikan hingga 3.000-3.500 porsi MBG dalam sehari. Hal itu belum ditambah dengan penyaluran ke sekolah-sekolah yang memerlukan waktu cukup lama.

”Kalau standarnya 4 jam setelah dimasak, harus disajikan itu apakah dari teman-teman SPPG ini juga bisa? Atau apakah bisa kalau (produksi MBG) dikurangi volumenya tidak harus sebanyak itu? Kalau enggak berarti, kan, harus ditambah sumber daya manusianya supaya waktu memasak dan menyajikan itu sesuai dengan standar itu,” kata Sumarno.

Sebenarnya, Pemprov Jateng pernah mengusulkan penyaluran MBG dilakukan oleh setiap kantin sekolah supaya kualitasnya bisa lebih terkontrol. Hal itu supaya program tersebut sejalan dengan program kantin sehat yang diinisiasi Pemprov Jateng bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kendati demikian, usulan dari Pemprov Jateng itu ditolak.

”Ini juga kita bicara lebih ke volume ya, volume kalau di sekolah itu paling maksimal 500 anak dan di situ tentu saja keterlibatan pengawasan dari para kepala sekolah, dari guru dan sebagainya, kan, lebih dekat, ya. Itu, sih yang kita inginkan, tapi kan itu kebijakan dari pusat bahwa mekanismenya harus SPPG,” ujar Sumarno.