MBG dan Pentingnya Memahami Konteks

Kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis semakin deras belakangan ini, baik yang mempertanyakan anggaran, membandingkan gaji guru serta kesejahteraannya, menyoroti pengadaan barang, maupun membandingkan program serupa di negara lain. Ujungnya lantas menyimpulkan program ini dianggap terlalu besar dan berpotensi menggeser prioritas pembangunan lain yang dianggap lebih penting.

Kritik semacam itu sejatinya penting dalam demokrasi. Tanpa kritik, kebijakan publik berjalan tanpa pengawasan dan tidak menyehatkan demokrasi. Namun, agar kritik memberi arah, perlu melihat konteks secara lebih utuh. Tanpa hal itu, sebagian argumen yang tampak kuat dan terdengar meyakinkan belum tentu tepat sasaran. Mari kita tilik satu per satu.

Argumen yang sering muncul adalah bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan dan berdampak pada kesejahteraan guru. Dalam praktiknya, sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia tidaklah sesederhana itu. Guru SD dan SMP berada di bawah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, sementara guru SMA dan SMK menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Pengelolaan gaji dan kesejahteraan guru merupakan bagian dari proses desentralisasi fiskal yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.

Memang masih terdapat persoalan kesejahteraan, terutama bagi guru honorer. Namun, masalah ini bukan muncul karena MBG. Hal ini merupakan akumulasi dari ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta desain desentralisasi pendidikan yang masih terus berkembang.

Masalah ini sudah ada jauh sebelum MBG dirancang. Mengaitkannya secara langsung dengan MBG justru menyederhanakan persoalan dan malah mengaburkan akar masalah yang sebenarnya cukup dalam.

Kritik yang menyebut MBG sebagai belanja konsumsi semata tampaknya belum sepenuhnya menangkap arah kebijakan yang sedang dibangun. Aturan terbaru mengatur bahwa setiap dapur harus membeli bahan makanan minimal dari 15 pemasok lokal. Hal ini merupakan upaya membangun ekosistem ekonomi lokal yang lebih terdesentralisasi.

Dapur MBG tidak hanya berfungsi sebagai tempat memasak, tetapi juga berperan sebagai pembeli tetap (off-taker) hasil produksi petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di sekitarnya. Rantai pasok yang sebelumnya tidak stabil perlahan mulai terhubung. Selama ini, banyak inisiatif ekonomi daerah tidak berkembang bukan karena tidak ada produksi, melainkan karena tidak ada kepastian pasar. MBG mencoba membalik pendekatan ini dengan menghadirkan permintaan yang lebih konsisten. Hasilnya mungkin belum sepenuhnya terlihat, tetapi arahnya mulai terbentuk.

Seiring bertambahnya penerima manfaat, anggaran MBG mencapai Rp 335 triliun dalam pos pendidikan sehingga memicu polemik. Wajar apabila muncul kekhawatiran mengenai keseimbangan alokasi. Penempatan MBG dalam anggaran pendidikan bukan sekadar keputusan administratif. Ini mencerminkan cara pandang bahwa gizi adalah bagian dari proses belajar. Anak yang lapar tidak bisa menunggu dan mereka tidak akan belajar dalam kondisi yang sama.

Dalam skala APBN sekitar Rp 3.800 triliun, anggaran MBG Rp 335 triliun memang terkesan besar. Namun, apakah besar kecilnya anggaran cukup untuk menilai sebuah kebijakan tepat atau tidak? MBG baru berjalan lebih dari satu tahun dan belum final. Program ini masih berproses, dijalankan sambil terus disesuaikan serta diperbaiki berdasarkan dinamika di lapangan.

Soal keamanan pangan tidak bisa dianggap sepele. Ini adalah tanggung jawab moral. One incident is too many. Satu kasus pun sudah terlalu banyak. Karena itu, setiap insiden perlu ditelusuri secara serius. Dari mana sumbernya, apakah dari bahan baku, penyimpanan, atau proses di dapur.

Dalam sejumlah kasus yang ditemukan, insiden pangan terjadi karena ketidakpatuhan sebagian mitra terhadap prosedur standar operasional dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Jika standar ini dijalankan dengan disiplin, risiko kontaminasi semestinya dapat dihindari. Langkah korektif telah dilakukan. Dapur yang melanggar dihentikan sementara, bahkan ada yang diputus kemitraannya. Ini jelas menunjukkan bahwa sistem mulai bergerak, tidak lagi menoleransi kelalaian dan membiarkan pelanggaran menjadi kebiasaan.

Dalam perbincangan publik sering muncul argumen yang menyatakan bahwa di warung atau kantin justru jarang terdengar kasus keracunan. Wajar apabila banyak yang mempertanyakan mengapa program MBG tidak diserahkan ke kantin sekolah atau warung-warung di sekitar sekolah, misalnya. Argumen ini sekilas terlihat masuk akal, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesederhana itu.

Warung atau kantin umumnya beroperasi dalam skala kecil, dengan jumlah konsumen terbatas dan praktiknya bervariasi. Sering kali kejadian insiden pangan tidak selalu terlihat atau tercatat secara luas dan dampaknya cenderung terbatas. Adapun MBG dijalankan dalam skala besar dan luas, ditambah dengan kebutuhan standar yang harus sama di puluhan ribu titik. Dalam skala seperti ini, satu kesalahan dapat berdampak pada banyak penerima manfaat sekaligus.

Maka, tantangannya bukan sekadar menyediakan makanan, melainkan juga memastikan setiap proses, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi ke penerima manfaat, mesti memenuhi standar keamanan pangan yang sama. Standar keamanan pangan ini tidak bisa ditawar. Proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi harus mengikuti prosedur yang ketat dan dijalankan secara konsisten.

Dalam kondisi yang sangat beragam, seperti di kantin atau warung, menjaga standar yang sama di setiap titik bukan hal yang sederhana, terutama dalam konteks geografis Indonesia yang berpulau-pulau. Selain itu, program ini menggunakan dana APBN yang menuntut pertanggungjawaban cukup ketat. Setiap proses tidak hanya harus berjalan, tetapi juga diaudit dan harus dipertanggungjawabkan secara administratif. Karena itu, pelaksanaan MBG tidak bisa hanya dilihat sebagai aktivitas memasak dan membagikan makanan semata. Setiap tahapan proses harus jelas, tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perbandingan dengan negara lain sering digunakan para kritikus untuk menunjukkan bahwa Indonesia mengalokasikan anggaran terlalu besar. Sekilas terlihat meyakinkan. Namun, yang acap terlupakan, perbandingan tersebut mengabaikan konteks yang memengaruhi kebijakan di masing-masing negara. Banyak negara yang dijadikan acuan telah lebih dahulu memiliki sistem perlindungan sosial yang kuat, tingkat kerentanan gizi yang lebih rendah, serta jangkauan intervensi yang lebih kecil dan terarah.

Program makan sekolah di negara-negara tersebut umumnya dirancang sebagai pelengkap, bukan intervensi dasar dalam skala besar dan luas seperti di Indonesia. Proses penyempurnaan sistemnya pun tidak singkat. Brasil, misalnya, telah memulai program makan sekolah sejak pertengahan abad ke-20. Dibutuhkan waktu puluhan tahun hingga kerangka kebijakannya menjadi matang, terintegrasi dengan pertanian lokal, dan mengakar dalam sistem pendidikan nasional.

Jepang juga membangun sistem makan di sekolah lebih dari satu abad sekitar akhir abad ke-19, kemudian berkembang bertahap seiring dengan penguatan sistem pendidikan dan kesejahteraan sosialnya. Yang berbeda dengan Indonesia bukan hanya skalanya, melainkan juga kecepatannya. Di banyak negara, program seperti ini tumbuh perlahan. Di Indonesia, sistemnya dibangun sambil berjalan, dengan jangkauan luas dalam waktu relatif singkat.

Jadi, jelas konteksnya berbeda. Tantangan gizi, akses, dan ketimpangan hadir secara bersamaan dalam skala besar dan luas. Maka, pendekatan yang diambil tentu tidak bisa sepenuhnya disamakan. Karena itu, perbandingan antarnegara tidak cukup hanya melihat angka atau besaran anggaran. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana memahami desain kebijakan, tahapan sistem yang dibangun, dan cara masing-masing negara mengelola risiko.

Soal pengadaan barang nonpangan, termasuk kendaraan operasional dan perlengkapan pendukung dengan angka yang menjulang, memicu pertanyaan publik. Barangnya terlihat kecil dan sepele, tetapi nilainya besar. Wajar jika publik merasa janggal ketika angka-angka tersebut berdiri sendiri. Sebagian pengadaan tersebut terkait dengan pelatihan tenaga pelaksana dalam jumlah besar dan kebutuhan operasional pada tahap awal sebelum sistem berjalan penuh.

Kalau dilihat sekilas dari angkanya saja, memang tidak semua pengadaan langsung terlihat relevansinya. Dalam program berskala besar seperti MBG, sebagian kebutuhan baru akan terlihat jelas ketika ditempatkan dalam konteks keseluruhan sistem yang sedang dibangun. Namun, di sisi lain, skala anggaran yang besar juga membuat risiko penyimpangan tidak bisa diabaikan begitu saja.

Ada kebutuhan operasional yang nyata. Maka, yang menjadi kunci bukan hanya pada apa yang dibeli, melainkan apakah pengadaan tersebut benar-benar relevan, nilainya proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini akuntabilitas tidak cukup berhenti di atas kertas. Bukan pada penjelasan, melainkan pada bagaimana setiap potensi penyimpangan tersebut direspons. Apakah ada koreksi, perbaikan sistem, dan konsisten dalam pelaksanaannya.

MBG tidak bisa dilihat hanya sebagai program distribusi makanan semata. Ini adalah program yang sistemnya sedang dibangun. Tentu saja tidak bisa dihindari munculnya ketidaksempurnaan. Akan selalu ada persoalan kualitas, penyesuaian di lapangan, serta dinamika operasional yang terus berubah. Namun, hal ini bukan menjadi alasan untuk menutup mata. Setiap kekurangan justru harus menjadi bagian dari proses pembenahan.

Menilai program ini hanya dari tahap awal, seperti melihat satu potongan gambar lalu menyimpulkannya sebagai gambar utuh, akan menghasilkan penilaian yang terlalu dini. Sebagian besar langkah perbaikan memang tidak selalu terlihat langsung oleh publik. Pembenahan terus berjalan, mulai dari pengetatan prosedur, evaluasi mitra, hingga perbaikan rantai pasok.

MBG mungkin belum sepenuhnya memenuhi harapan. Akan tetapi, ketidaksempurnaan yang terlihat bukan berarti kegagalan. Yang saat ini berlangsung bukan hanya pelaksanaan program, melainkan juga upaya membangun sistem yang selama ini belum pernah kita miliki dalam skala sebesar ini.

Barangkali yang perlu dijaga bukan seberapa cepat kita menilai, melainkan seberapa jujur kita melihat, apa yang sudah berjalan, apa yang masih kurang, dan apa yang terus diperbaiki. Pada akhirnya, arah kebijakan ditentukan oleh komitmen serta keseriusan untuk terus melakukan pembenahan.

Dian Fatwa, Tim Komunikasi MBG