Ketika Dapur MBG Ramai di Jawa, Sepi di Daerah Kantong ”Stunting”

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG diluncurkan pada awal tahun lalu punya tujuan yang besar, yakni meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya memutus rantai tengkes atau stunting yang bertahun-tahun masih menjadi beban bangsa ini. Namun, program yang menghabiskan triliunan rupiah tersebut tampak kehilangan arah.

Tengok saja sebaran satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menjadi dapur MBG justru lebih banyak ditemukan di wilayah dengan angka tengkes yang paling rendah di Indonesia. Mengutip peta sebaran SPPG dari Badan Gizi Nasional (BGN) per 1 Mei 2026, dari total 27.427 SPPG, sebagian besar berada di Pulau Jawa.

Jumlah SPPG terbanyak ditemukan di Jawa Barat (6.281 SPPG), Jawa Tengah (4.289 SPPG), dan Jawa Timur (3.996 SPPG). Sementara itu, jumlah SPPG terendah berada di Papua Pegunungan (13 SPPG), Papua Selatan (18 SPPG), dan Papua Barat Daya (33 SPPG).

Sebaran SPPG tersebut menjadi tidak sejalan dengan tujuan pengentasan tengkes jika disandingkan dengan data angka tengkes di Indonesia. Dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, angka tengkes tertinggi tercatat di Papua Pegunungan (40 persen), Nusa Tenggara Timur (37 persen), Sulawesi Barat (35,4 persen), Papua Tengah (32,5 persen), Papua Barat Daya (30,5 persen), Nusa Tenggara Barat (29,8 persen), Aceh (28,6 persen), dan Maluku (28,4 persen).

Sebaran SPPG justru lebih banyak ditemukan di wilayah dengan angka tengkes yang paling rendah di Indonesia.

Sementara angka tengkes paling rendah ditemukan di Bali (8,7 persen), Jawa Timur (14,7 persen), Kepulauan Riau (15 persen), Sulawesi Selatan (15,9 persen), Jawa Barat (15,9 persen), Jambi (17,1 persen), Jawa Tengah (17,1 persen), Jakarta (17,3 persen), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (17,4 persen).

Hal itu di antaranya yang membuat banyak pihak menilai program MBG berjalan tanpa fokus. Alih-alih mengatasi persoalan gizi anak, program ini justru lebih banyak disoroti pada berbagai persoalan yang muncuk di lapangan, seperti siswa yang keracunan setelah mengonsumsi menu MBG, potensi malaadministrasi, hingga korupsi.

Ketua Umum Terpilih Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (PP IAKMI) Hermawan Saputra dihubungi di Jakarta, Senin (22/6/2026), mengatakan, sasaran program MBG seharusnya difokuskan pada wilayah dengan angka tengkes yang tinggi. Sasaran pun perlu mengutamakan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita usia kurang dari tiga tahun.

Apabila program MBG memang difokuskan untuk mengentaskan tengkes guna menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif, ketiga kelompok sasaran tersebut harus diutamakan.

”Program MBG itu dari perspektif kesehatan masyarakat harusnya mengarah pada upaya peningkatan kognisi, daya nalar, imunitas, dan tumbuh kembang. Namun, kalau program MBG masih menyasar anak sekolah dan orang-orang dengan latar usia yang dewasa, itu tidak akan efektif,” kata Hermawan.

Hal senada juga disampaikan oleh Founder dan Chief Executive Officer Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih. Menurut Diah, evaluasi dan perbaikan tata kelola, termasuk upaya refocusing sasaran program MBG, dapat dilakukan dengan memanfaatkan masa ”libur” program MBG saat ini.

Sebelumnya, BGN telah memutuskan tidak menjalankan program MBG selama libur anak sekolah pada 22 Juni sampai 13 Juli 2026. Selama masa libur tersebut tidak dilaksanakan layanan MBG, baik bagi peserta didik dan kelompok 3B.

Menurut Diah, salah satu persoalan yang paling krusial untuk dibenahi yakni ketiadaan lokus atau lokasi yang jelas dalam perencanaan program. Tanpa adanya kejelasan lokus sasaran, program ini berisiko kembali berjalan tidak efisien seperti sebelumnya.

”Kalau lokusnya tidak ada, kembali disebar begitu saja (lokasi sasaran penerima program), itu membuat risiko inefisiensi program tetap tinggi,” katanya.

Menurut Diah, jika pemerintah memang akan memfokuskan program MBG dengan sasaran pada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, seharusnya juga disertai dengan wilayah prioritas pemberian MBG. Mekanisme penyaluran MBG juga harus disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut, terutama dalam menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Mekanisme penyaluran tidak hanya terbatas lewat SPPG. Adanya kantin sekolah atau infrastruktur penyelenggaraan makanan berbasis kearifan lokal bisa dimanfaatkan. Jika dalam evaluasi ditemukan adanya SPPG yang tidak memenuhi syarat, baik terkait kelayakan dan sasaran program, pemerintah perlu tegas menutup SPPG tersebut.

”Sekarang sebenarnya pertanyaannya apakah pemerintah terlalu sombong, terlalu arogan, atau karena sudah terlanjur begitu banyak orang yang tersangkut kehidupannya di dalam SPPG ini? Sementara, mungkin cara yang dilakukan tidak tepat. Pemerintah seharusnya bisa menyiapkan enabling environment (lingkungan yang mendukung),” tutur Diah.

Dihubungi terpisah, Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Lovely Daisy menuturkan, Kemenkes telah menyampaikan beberapa usulan terkait sasaran program untuk kelompok 3B dalam program MBG. Sejumlah data telah disampaikan pula kepada BGN sebagai pertimbangan dalam pemilihan daerah prioritas penyaluran program.

Yang diusulkan saat ini untuk wilayah dengan prevalensi tengkes lebih dari 20 persen yang masuk dalam kategori tengkes tinggi dan sangat tinggi.

Hal tersebut secara khusus mengenai data wilayah dengan kasus tengkes yang sangat tinggi lebih dari 30 persen dan wilayah dengan tengkes tinggi di atas 20 persen. Secara rinci dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2024 telah menunjukkan wilayah dengan angka tengkes tertinggi, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Data itu diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi sasaran program.

”Yang diusulkan saat ini untuk wilayah dengan prevalensi stunting lebih dari 20 persen yang masuk dalam kategori stunting tinggi dan sangat tinggi,” ujar Daisy.

Wakil Kepala BGN sekaligus juru bicara BGN, Agustina Arumsari, mengatakan, BGN akan memanfaatkan periode libur sekolah ini untuk melakukan tata ulang pengelolaan program MBG. Perbaikan juga akan dilakukan untuk meningkatkan standar operasional program, meningkatkan kualitas data, serta memastikan program MBG bisa tetap sasaran dan efektif dalam menjangkau kelompok prioritas.

Dalam peningkatan kualitas data, BGN tengah melakukan pemutakhiran data dan penguatan basis data penerima manfaat. Identifikasi dilakukan untuk menentukan sekolah yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik secara mandiri sehingga tidak perlu lagi mendapatkan layanan MBG.

Selain itu, pemutakhiran juga dilakukan untuk memperkuat fokus sasaran pada kelompok prioritas, termasuk anak-anak di wilayah rentan, daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita yang membutuhkan intervensi gizi. Skema pengelompokan SPPG akan disiapkan sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama untuk wilayah 3T.

”Untuk juknis (petunjuk teknis terkait perbaikan tata kelola MBG dengan sasaran 3B) masih disusun. Ini akan mempertimbangkan data stunting dari Kemenkes juga,” tutur Agustina.

Sebelumnya, upaya refocusing sasaran program MBG juga disampaikan oleh Kepala BGN Nanik S Deyang. BGN menyatakan akan melakukan refocusing program MBG dengan memperkuat intervensi kepada kelompok 3B yang dinilai menjadi kelompok strategis dalam upaya pencegahan tengkes. Refocusing ini juga akan mengutamakan pemerataan layanan di wilayah 3T.

Hal tersebut disampaikan Nanik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026), tak lama setelah dirinya ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN yang baru menggantikan Dadan Hindayana yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola BGN.

”Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu, kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” kata Nanik.

Jika tujuan program MBG untuk mengentaskan masalah tengkes, layanan semestinya difokuskan pada wilayah dengan angka tengkes yang tinggi dan wilayah dengan akses yang terbatas. Dengan demikian, program MBG dapat benar-benar bermanfaat dan mencapai tujuannya, yakni perbaikan gizi masyarakat, khususnya dalam pengentasan tengkes.