MBG, Keberhasilan di Jepang dan Tantangan di Kolombia

Tak hanya di Indonesia, program makan siang bergizi untuk para siswa telah dimulai oleh sejumlah negara. Di Asia, Jepang pun telah memulainya sejak ratusan tahun lalu. Merujuk sejumlah laman, seperti Nippon.com dan Global Child and Nutrition Foundation (GCNF), sejarah itu dimulai pada era tahun 1889 di sebuah sekolah swasta dalam kuil Buddha di kota Tsuruoka, Jepang.

Kala itu, para biksu memberi makan siang gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dengan makanan yang mereka kumpulkan dari sumbangan warga. Kota-kota lain di Jepang pun kemudian menirunya.

Selepas Perang Dunia II, makan siang di sekolah (kyushoku) terus ditingkatkan menjadi program pemerintah untuk mencegah malanutrisi pada anak. Secara signifikan, program itu mendapat alas hukum dengan lahirnya Undang-Undang Program Makan Siang Sekolah pada 1954. Undang-undang ini, menujuk laman GCNF, mewajibkan semua sekolah dasar dan menengah pertama negeri untuk menyediakan makan siang sekolah yang aman dan bergizi bagi semua siswa.

Yang menarik, program itu kemudian diaktualisasikan dalam kurikulum sekolah lewat pendidikan pangan dan gizi (shokuiku). Pendidikan pangan ini banyak dipengaruhi oleh pandangan filsafat bangsa Jepang tentang pola makan sehat dan seimbang.

Sebagai bagian dari kurikulum, program dikelola oleh guru yang memiliki latar belakang ilmu gizi dan makan. Selain mengembangkan ilmu tersebut bersama-sama dengan siswa di sekolah lewat—di antaranya— menyusun menu makanan, guru aktif berinteraksi dengan keluarga siswa dan berbagi informasi mengenai gizi yang baik. Basis dari menu adalah produk-produk lokal dan sesuai musim.

Dengan shokuiku, sebagian besar program sekolah dikelola oleh seorang ”guru makanan dan gizi”, yang juga memimpin penyusunan menu makanan. Ia juga secara aktif berinteraksi dengan keluarga siswa dan berbagi informasi seputar gizi yang baik. Menu dirancang untuk mencakup beragam makanan yang disesuaikan dengan musim setempat.

Sebagaimana di Jepang, program di Korea Selatan yang dimulai pada 1953 mengandalkan sumber pangan lokal yang disajikan dengan tampilan sangat menarik. Terkait makan siang untuk anak-anak sekolah, di Korea Selatan, menu yang disajikan adalah yang terbaik. Kualitas makanannya prima  dan dipresentasikan dengan cermat. Mereka menyebutnya ”berstandar emas”.

Akan tetapi, di sisi lain, The Korea Times menyoroti tentang beban kerja para koki yang menyiapkan menu. Ada isu ketenagakerjaan yang turut disoroti. Ada tuntutan agar upah, waktu kerja, dan dapur tempat mereka bekerja diperbaiki.

Memang bukan perkara mudah mengelola program besar itu. Meski telah dimulai sejak 80 tahun lalu, Pemerintah Kolombia terseok-seok mengelola program bertajuk ”Programa de Alimentación Escolar” (PAE) atau Program Makan Sekolah. Pada tahun 2016, mereka dihadapkan pada kasus korupsi, penyelewengan dana, dan keterlibatan kartel.

Dalam laporan tahun 2017, menurut Colombia Reports, tercatat ada dana program sebesar 175 juta dollar AS yang tak diketahui rimbanya. Penyimpangan membuat anak-anak sekolah yang menjadi sasaran program tidak terlayani dengan baik. Korupsi membuat anak-anak sekolah tidak mendapat makanan secara teratur, atau mendapat makanan yang kurang memenuhi standar gizi.

Merujuk laman OECD-OPSI, Pemerintah Kolombia kemudian menjawab persoalan itu dengan melibatkan inovasi teknologi serta orangtua. Komunikasi dua arah antara pemerintah dan orangtua menjadi intensif. Kuantitas serta kualitas menu yang disajikan menjadi perhatian bersama. Secara perlahan, proses itu mengikis banyak persoalan.

Berkaca dari pengalaman tiga negara itu, respons cepat Presiden Prabowo Subianto terkait kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperlihatkan niat baik pemerintah. Dari Jepang, Korea Selatan, dan Kolombia, Indonesia dapat belajar, bagaimana sebaiknya program tersebut dikelola, dievaluasi, dan dikembangkan.

Keterlibatan ahli gizi, guru, orangtua, serta komunitas lokal sangat penting, termasuk media. Tidak perlu jengkel pada kritik. Seperti Korea Selatan dan Kolombia, kritik dan pengawasan diperlukan untuk memperbaiki layanan pada anak-anak sekolah.