MBG Tingkatkan Permintaan Pangan, Sebagian Masih Diimpor

JAKARTA, KOMPAS — Kebutuhan pangan nasional semakin meningkat seiring dengan berjalannya program Makan Bergizi Gratis. Sebagian besar bahan pangan dapat dipenuhi dari dalam negeri. Namun, masih ada beberapa bahan pangan yang bergantung pada impor.

Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan nasional dan pengembangan pangan lokal sangat diperlukan. Upaya itu juga perlu dibarengi dengan penguatan kerja sama antardaerah serta manajemen stok dan logistik pangan yang baik.

Hal itu mengemuka dalam sesi diskusi Konferensi Pembangunan Berkelanjutan melalui program MBG 2025 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara hibrida di Jakarta, Rabu (19/11/2025). Beberapa pembicaranya yaitu Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Tigor Pangaribuan, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional Rachmi Widiriani, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Tamsil Linrung.

Dalam setahun, satu SPPG membutuhkan 1.440 pohon pisang atau setara dengan 1,5 hektar kebun pisang.

Tigor mengatakan, kebutuhan bahan pangan nasional bakal kian besar saat 32.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) beroperasi. Kebutuhan beras dan telur ayam untuk 32.000 SPPG, misalnya, masing-masing sebesar 153.600 ton per bulan untuk beras dan 51.200 ton per bulan untuk telur ayam.

Berdasarkan penghitungan Badan Gizi Nasional (BGN), untuk memenuhi kebutuhan bulanan beras bagi satu SPPG saja dibutuhkan 2 hektar sawah. Begitu pun dengan telur, setidaknya satu SPPG membutuhkan 3.750-4.000 ayam petelur.

Demikian pula untuk memenuhi kebutuhan pisang, dibutuhkan 120 pohon pisang per bulan per SPPG. Dalam setahun, satu SPPG membutuhkan 1.440 pohon pisang atau setara dengan 1,5 hektar kebun pisang.

”Ini menunjukkan aspek ekonomi MBG besar. Ada peluang untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus mengembangkan bisnisnya,” ujarnya.

Rachmi menuturkan, sebagian besar bahan pangan untuk kebutuhan konsumsi nasional dan program MBG masih dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dari 12 pangan pokok dalam neraca pangan, hanya kedelai, daging sapi/kerbau, gula, dan bawang putih yang masih bergantung pada impor.

Hingga akhir 2025, stok akhir tahun sebagian besar bahan pangan itu masih banyak. Kesimpulan itu berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2025 yang dimutakhirkan per 4 November 2025. Neraca itu juga sudah menyimulasikan penghitungan kebutuhan bahan pangan 5.218 SPPG yang sudah beroperasi hingga 22 September 2025.

Ia mencontohkan, stok beras pada akhir 2025 sebanyak 12,69 juta ton. Adapun stok telur dan daging ayam ras masing-masing sebesar 366.572 ton dan 65.153 ton.

Namun, proyeksi neraca pangan itu masih berskala nasional atau belum mencakup setiap daerah. ”Neraca pangan setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Pasti ada juga daerah yang mengalami defisit pangan,” tutur Rachmi.

Oleh karena itu, Rachmi menambahkan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah meminta setiap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membuat proyeksi neraca pangan daerah masing-masing. Proyeksi neraca itu harus menyimulasikan kebutuhan program MBG.

Bapanas juga berharap setiap daerah yang mengalami defisit pangan memperkuat kerja sama dengan daerah yang surplus pangan. Langkah itu juga perlu dibarengi dengan upaya meningkatkan pangan lokal, serta manajemen stok dan logistik pangan melalui perusahaan daerah.

Kami sedang menyiapkan regulasi tentang harga beras yang ditetapkan khusus untuk SPPG. Dengan begitu, setiap SPPG bisa mendapatkan kepastian harga beras sepanjang tahun, sehingga tidak terbebani dengan fluktuasi harga beras.

Menurutnya, setiap daerah yang memiliki perusahaan daerah yang bergerak di bidang pangan terbukti mampu mengelola stok dan logistik pangannya. Contohnya perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Timur.

Peran perusahaan daerah di kedua provinsi itu sangat vital. Ini mengingat seluruh kebutuhan bahan pangan DKI Jakarta dan sekitar 80 persen bahan pangan di Kalimantan Timur didatangkan dari daerah-daerah lain.

”Saat ini, kami juga sedang menyiapkan regulasi tentang harga beras yang ditetapkan khusus untuk SPPG. Dengan begitu, setiap SPPG bisa mendapatkan kepastian harga beras sepanjang tahun, sehingga tidak terbebani dengan fluktuasi harga beras,” kata Rachmi.

Dalam diskusi itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berharap pemerintah pusat dan daerah benar-benar memanfaatkan sumber-sumber pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan program MBG. Untuk itu, produksi pangan dan potensi bisnis daerah berbasis masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan.

Tamsil mengungkapkan, dalam kunjungan kerjanya di sejumlah daerah, masih banyak SPPG yang menyajikan buah impor. Padahal, potensi buah lokal sangat besar. Selain itu, banyak peternak ayam petelur yang keteteran memenuhi permintaan SPPG.

”Potensi bisnis dari MBG memang besar. Namun, hal itu perlu ditopang dengan peningkatan produksi sumber-sumber pangan lokal. Dengan begitu, keberlanjutan pasokan bahan pangan program MBG bisa terus terjaga dan tidak menambah impor pangan,” ungkap Tamsil.