Pembangunan Megaproyek "Giant Sea Wall" Senilai Rp 1.280 Triliun Segera Dimulai

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan tanggul laut atau giant sea wall sepanjang pantai utara Pulau Jawa segera dimulai. Untuk tanggul sepanjang lebih dari 500 kilometer itu, biayanya bisa mencapai Rp 1.280 triliun.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana tersebut saat menutup International Conference on Infrastructure, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (12/6/2025) sore. Hadir pula dalam acara itu, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

”Saya akan mulai. Saya tidak tahu Presiden mana yang akan menyelesaikan. Tapi, kita harus mulai,” tuturnya.

Proyek giant sea wall itu, menurut Prabowo, sudah dibahas di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1995. Menurut rencana, pembangunan tanggul raksasa yang terbentang mulai dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, ini diperkirakan memerlukan waktu 15-20 tahun.

”Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno, perjalanan 1.000 kilometer dimulai dari satu langkah. Kita akan segera mulai,” tutur Prabowo.

Secara keseluruhan, proyek tersebut bernilai 80 miliar dollar AS atau setara Rp 1.280 triliun dengan asumsi nilai tukar 1 dollar AS sebesar Rp 16.000. Namun, untuk tanggul di sekitar Teluk Jakarta saja, biayanya sekitar 8 miliar dollar AS atau Rp 128 triliun. Pembangunan berkisar 8-10 tahun.

Karena itu, Presiden menyebut alokasi yang diperlukan sekitar 1 miliar dollar AS per tahun. Lebih lagi, dia mengatakan telah bertemu dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan mendapatkan dukungannya untuk pembangunan giant sea wall ini. Maka, biaya 1 miliar dollar AS per tahun itu, menurut rencana, akan ditanggung secara bersama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta.

Presiden menambahkan, satu tim sudah diperintahkan untuk roadshow guna menjajaki pembangunan itu. Selain itu, dalam waktu dekat, akan dibentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa. Presiden pun berseloroh sedang mencari akronim untuk badan otorita tersebut. 

Persiapan pembangunan giant sea wall ini telah dimulai dengan rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa (10/6/2025).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, saat itu, menyebut inisiatif tersebut merupakan upaya pemerintah melindungi kawasan pesisir yang rawan terkena dampak perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut. Pembangunan tanggul juga diharapkan tidak hanya dapat melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan lingkungan serta menyediakan sumber air bersih bagi daerah-daerah pesisir yang membutuhkan.

”Pembentukan tanggul ini diharapkan dapat mencegah air rob, meredam penurunan permukaan pantai, dan menjadi reservoir air bersih,” ucapnya.

Pemerintah juga berharap dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai utara Pulau Jawa dan memastikan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan untuk masa depan.

Dalam International Conference on Infrastructure, Kamis (12/6/2025), Dody juga menyebut pembangunan giant sea wall sebagai salah satu inisiatif pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan. Giant sea wall disebut untuk melindungi daerah pantai dari dampak perubahan iklim.

Dalam acara yang sama, Agus Harimurti Yudhoyono pun menyebut perlindungan garis pantai bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan menyangkut kelangsungan hidup masyarakat dan eksistensi bangsa. Untuk itu, sudah terbentuk Satuan Tugas (Satgas) Giant Sea Wall Pantura Jawa.

Dalam rapat koordinasi Satgas Pembangunan Giant Sea Wall pada 19 Maret lalu, di Jakarta, Dody pun menjelaskan, kementeriannya telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan sejak 2016 untuk kajian pembangunan tanggul laut mulai dari Cilegon hingga Gresik dengan proyeksi panjang mencapai 946 km.

”Kami telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Pada 2020, pembangunan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan panjang tambahan mencapai 33,54 km,” ujarnya dalam keterangan tertulis Kementerian Pekerjaan Umum.

Untuk tahap selanjutnya, yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km, Dody menjelaskan bahwa sedang dilakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study) dengan mempertimbangkan apakah desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada 2020 atau menggunakan Masterplan tahun 2016 dari Bappenas.

Selain wilayah Jakarta, tanggul laut juga tengah dibangun di wilayah Jawa Tengah secara terintegrasi dengan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak dan Jalan Tol Semarang Harbour.

Dody menambahkan, pembangunan tanggul laut tidak berdiri sendiri. Konsep pengendalian banjir yang diterapkan Kementerian PU bersifat terpadu dan terintegrasi dengan program penyediaan air bersih melalui Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur serta peningkatan kualitas air dengan pengolahan limbah di muara sungai melalui pembangunan Jakarta Sewerage System.

”Pengendalian banjir harus diimbangi dengan penyediaan air bersih agar masyarakat tidak lagi menggunakan air tanah untuk mencegah penurunan muka tanah yang menjadi salah satu penyebab utama kerentanan banjir di Jakarta,” tambahnya.