Megawati Tepis Bermusuhan dengan Prabowo, Singgung Permintaan Nasi Goreng

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkapkan punya hubungan baik dengan Presiden Prabowo Subianto. Komunikasi antara dirinya dan Prabowo masih berjalan dengan baik meskipun menggunakan perantara karena ini menjadi bagian dari strategi politik.

Megawati menyebut kedekatannya dengan Prabowo sebagai sesama ketua umum partai politik di hadapan para elite PDI-P dalam pidato Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-52 PDI-P di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Jumat (10/1/2025). Hal ini sekaligus menepis anggapan bahwa kedua tokoh tersebut tidak memiliki hubungan yang baik setelah kekalahan calon presiden-wakil presiden PDI-P di Pemilihan Presiden 2024.

”Eh, Mas Bowo (Prabowo), rungokke (dengarkan). Orang mikir, saya sama dia itu musuhan, (padahal) enggak,” ujarnya.

Ia meminta Prabowo agar memahami situasi kebatinannya saat ini di mana partainya tengah menghadapi berbagai kecurangan. Misalnya saja, pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 lalu, banyak kader PDI-P yang maju menjadi calon kepala daerah ditumbangkan oleh dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

”Tetapi, saya bilang, Mas (Prabowo), kita, kan, boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama,” katanya. Prabowo seperti diketahui kini masih menjabat sebagai Ketua Umum Gerindra.

Megawati sadar Prabowo menantikan masakan nasi goreng buatannya. Namun, keinginan Prabowo itu belum bisa dipenuhi karena masih memikirkan nasib kadernya yang tumbang pasca-Pilkada 2024.

”Padahal dia senang, saya masakin nasi goreng. Sudah lama. Lalu, ada yang ngomong, Bu, ada yang sudah minta nasi goreng. Weee, minta nasi goreng, lho aku wae (saja) lagi mumet (pusing) (karena) banyak anakku yang enggak jadi (terpilih di Pilkada 2024),” kata Megawati di sela-sela pidatonya.

Untuk diketahui, Prabowo pernah mengunjungi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, pada 24 Juli 2019. Pertemuan ini dilaksanakan sebulan setelah pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai pemenang pemilu dan menjadi presiden-wakil presiden periode 2019-2024.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam ini diwarnai dengan menikmati nasi goreng racikan Megawati. Prabowo mengaku senang mendapatkan sajian nasi goreng dari Presiden ke-5 Republik Indonesia ini (Kompas, 25/7/2019).

Dalam pidatonya, Megawati juga meminta semua pihak memahami posisi masing-masing, begitu pula posisi PDI-P yang tidak bersama dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus atau koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Prabowo. Bahkan, PDI-P pun tidak ingin mengganggu koalisi gemuk tersebut.

”Gitu lho, memangnya tidak boleh? Ya, bolehlah. Tetapi, kan, prinsip. Biar wae (saja) aku kene wae (di sini saja), situ kono rame-rame (sana ramai-ramai). Apa aku ngerusuhi situ? Kan, enggak,” ujarnya.

Pada prinsipnya, Megawati menegaskan komunikasi dirinya dengan Prabowo masih berjalan dengan baik. Bahkan, beberapa kali pesan disampaikan melalui perantara dengan alasan strategi politik. 

”Kalau aku perlu, situ enggak perlu ketemu. Aku bisa kok, mengirim orang. Sampai (pesannya). Itu apa namanya? Strategi politik. Ngono wae, kok, ra iso mikir (begitu saja, kok, tidak bisa pikir),” kata Megawati diiringi tepuk tangan para kader yang mendengar pidato tersebut.

Tak hanya menyinggung relasi baiknya dengan Prabowo, Megawati juga sempat mengucapkan terima kasih kepada Prabowo atas pemulihan nama baik ayahnya, Presiden pertama RI Soekarno.

Hal ini berkaitan dengan tak berlakunya Ketetapan MPRS Nomor 33/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno. Pada 9 September 2024, keluarga besar Soekarno menerima surat pencabutan Tap MPRS No 33/1967 dari pimpinan MPR dan dihadiri pula perwakilan pemerintah, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas.

Ketetapan MPRS No 33/MPRS/1967 telah dinyatakan sebagai kelompok ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut oleh Ketetapan MPR No 1/MPR/2003.

Salah satu pertimbangan dalam Tap MPRS No 33 itu berbunyi, Soekarno telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan melindungi tokoh-tokoh PKI sehingga berujung pada pencabutan kekuasaan Presiden pertama RI tersebut.

”Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia di mana pun kalian berada. Ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional,” ujar Megawati.

Megawati menyatakan, dengan pidato Guntur Soekarnoputra, 9 September 2024, setelah pencabutan tersebut, menjadi penegasan keluarga untuk memaafkan semua perlakuan terhadap keluarga Bung Karno pada masa itu. Dia juga meminta para peserta yang terdiri atas politisi senior PDI-P yang menyaksikan pidato tersebut untuk mengambil hikmah dari peristiwa itu agar semua lembaran kelam sejarah bangsa tidak terulang lagi.

”Yang terpenting bagi keluarga dan para kaum patriotik pencinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik Bung Karno sebagai seorang proklamator bangsa, penggali Pancasila, dan Bapak Bangsa Indonesia,” ujarnya.