Kongres Melawan Trump lewat Resolusi Perang Iran

WASHINGTON, RABU — Kongres Amerika Serikat meloloskan resolusi untuk menghentikan perang dengan Iran. Padahal, Gedung Putih menyebut perang itu sudah berakhir.

Resolusi tersebut menjadi bentuk perlawanan simbolik terhadap Presiden Donald Trump. Sejumlah politisi Republikan, partai pengusung Trump, mendukung resolusi itu.

Dari 100 senator AS, 50 orang menyetujui resolusi tersebut dalam rapat pada Selasa (23/6/2026) siang waktu Washington DC atau Rabu dini hari WIB. Ada empat senator Republikan mendukung resolusi itu dan dua lain tak ikut memilih.

Sementara 215 dari 431 anggota aktif DPR AS mendukung resolusi itu. Di DPR AS kini, empat kursi kosong karena ada anggota meninggal dan mengundurkan diri.

Resolusi itu memerintahkan Trump menarik pasukan AS dari perang dengan Iran. Sejak Undang-Undang Kewenangan Perang (War Powers Act) disahkan pada 1973, baru kali ini ada resolusi seperti itu.

Namun, Gedung Putih menyebut resolusi itu tidak memiliki kekuatan hukum. Sebab, hasil sidang itu berbentuk resolusi bersama sehingga tidak dikirim ke meja presiden untuk ditandatangani atau diveto seperti rancangan undang-undang.

Resolusi itu juga dinilai tidak konstitusional. Sebab, Pemerintah AS menyatakan perang telah berakhir dengan gencatan senjata sejak 7 April 2026.

Meski simbolik, bagi Demokrat, resolusi ini tetap penting. Sebab, resolusi itu menempatkan Kongres secara resmi dalam posisi menolak perang Iran. Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengatakan pemungutan suara itu sebagai wadah protes anggota Partai Republik soal perang Iran.

Menurut Schumer, secara sembunyi-sembunyi, banyak anggota Republik mengkritik perang dan kesepakatan Trump dengan Iran. Walakin, mereka enggan mengambil langkah politik.

”Partai Republik boleh saja mengeluhkan perang Trump, kerahasiaannya, dan kesepakatannya yang buruk dengan Iran, di balik pintu tertutup. Akan tetapi, satu-satunya cara memastikan perang ini berakhir untuk selamanya adalah mereka harus bertindak,” kata Schumer.

Demokrat menilai Trump melanggar Konstitusi. Sebab, ia menyerang Iran tanpa persetujuan Kongres. Berdasarkan UU Kewenangan Perang 1973, presiden AS harus memperoleh otorisasi Kongres dalam waktu 60 hari setelah melibatkan pasukan AS dalam perang atau serbuan ke negara lain.

Pemerintahan Trump memperingatkan, pembatasan kewenangan presiden dapat melemahkan posisi tawar Washington dengan Teheran. Ketua DPR AS Mike Johnson, sekutu Trump, sebelumnya menyebut pembatasan panglima tertinggi di tengah negosiasi sebagai prospek yang sangat berbahaya.

Anggota DPR dari New York, Gregory Meeks, sponsor resolusi di DPR, menyatakan resolusi itu mengikat. Ia berjanji menempuh semua jalur hukum untuk memastikan pemerintah mematuhinya.

Pemungutan suara ini juga mencerminkan keberatan Kongres terhadap biaya perang. Pentagon meminta sekitar 80 miliar dolar AS kepada Kongres. Sebagian besar untuk membiayai perang Iran serta mengisi kembali amunisi dan persediaan militer.

Pada awal perang, Pentagon memperkirakan biaya perang mencapai 11,3 miliar dolar AS hanya pada pekan pertama. Sejumlah senator menyebutkan, estimasi ahli menempatkan total biaya Operation Epic Fury sekitar 100 miliar dollar AS.

Isu biaya perang makin sensitif menjelang pemilu sela November 2026. Pemilih AS telah dibebani harga energi dan biaya hidup yang tinggi. ”Kita tidak semestinya membelanjakan satu sen lagi uang pembayar pajak untuk Operation Epic Failure,” kata Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries.

Sebagian Republikan juga mengkritik kesepakatan Trump dengan Iran. Mereka terutama keberatan dengan dana 300 miliar dollar AS untuk membantu Iran membangun kembali.

Jumlah itu jauh lebih besar daripada uang yang dikembalikan pemerintahan Barack Obama kepada Iran dalam kesepakatan nuklir 2015. Waktu itu, total disepakati paket 1,7 miliar dollar AS.

Padahal, Trump kerap menggunakan transfer itu untuk menyerang Obama. ”Saya percaya Presiden Trump mendapat nasihat yang sangat buruk soal Iran,” kata Senator Republik Ted Cruz dari Texas dalam siniar pekan lalu.

Penolakan di Kongres sejalan dengan dukungan publik yang menyusut. Posisi Trump dan Partai Republik pun semakin tertekan menjelang pemilu sela November.

Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan tingkat persetujuan publik terhadap Trump turun menjadi 34 persen. Ini titik terendah di era kedua pemerintahan Trump.

Sebelum serangan AS-Israel ke Iran pada 28 Februari 2026, angka dukungan ke Trump sekitar 40 persen. Saat memulai masa jabatan keduanya pada Januari 2025, dukungan publik masih 47 persen.

Penurunan dukungan ke Trump juga menggerus dukungan terhadap Partai Republik. Jika pemilu digelar saat ini, hanya 17 persen pemilih independen terdaftar menyatakan akan memilih kandidat Republik. Sebanyak 34 persen memilih kandidat Demokrat.

Jajak pendapat mengungkap hanya 24 persen warga AS menilai perang dengan Iran sepadan dengan biayanya. Sebanyak 63 persen responden menilai kesepakatan Trump dengan Teheran kecil kemungkinan menghasilkan perdamaian jangka panjang.

Hanya 23 persen responden menilai posisi AS terhadap Iran lebih kuat dibandingkan sebelum perang. Adapun 35 persen justru menilai posisi AS lebih lemah.

Trump berupaya membela diri dengan menyatakan kesepakatan sementara dengan Iran akan menguntungkan petani AS. Di media sosial Truth Social, ia mengatakan Departemen Keuangan AS akan mencairkan aset Iran ke rekening penampungan yang dikendalikan AS.

”Dana itu akan digunakan untuk pembelian pangan serta pasokan medis, secara eksklusif dari Amerika Serikat, termasuk jagung, gandum, dan kedelai dari para petani besar Amerika. Ini adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan Iran,” tulisnya.

Para ahli sanksi pun menilai mekanisme yang disebut Trump belum jelas. Departemen Keuangan AS untuk penjualan minyak Iran hingga 21 Agustus tidak menyebut mekanisme rekening penampungan tersebut.

Iran juga membantah klaim itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengatakan pembelian produk pertanian akan didasarkan pada harga dan kualitas, bukan syarat Washington. ”Menarik bahwa filosofi dan tujuan perang, yaitu penghancuran peradaban Iran dan keruntuhan Iran, telah berubah menjadi memperkaya petani Amerika,” katanya.

Joseph Glauber, peneliti emeritus di Institut Penelitian Kebijakan, mengatakan, kecil kemungkinan Iran akan meninggalkan mitra dagang pangan lamanya. Pemasok utama Iran antara lain Brasil, India, Turki, Uni Eropa, Kanada, Australia, dan Argentina.

Trump juga mencoba menahan tekanan politik itu dengan kembali menjual agenda ekonomi dalam kampanye Partai Republik di Pennsylvania, Selasa (23/6/2026). Di pabrik perakitan Mack Trucks milik Volvo Group, ia menyasar pekerja Rust Belt, basis penting gerakan ”Make America Great Again”.

”Selama puluhan tahun, para pekerja negara bagian ini menyaksikan politisi globalis membiarkan negara lain merampok kalian dan menutup pabrik-pabrik kalian. Lalu saya datang. Kami menghentikannya dengan sangat cepat,” kata Trump.

Namun, inflasi akibat perang Iran mengganggu pesan itu. Konflik hampir empat bulan tersebut mendorong biaya konsumen naik pada laju tercepat dalam tiga tahun. Sementara itu, lapangan kerja manufaktur AS turun 68.000 sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025.

Partai Demokrat akan menjadikan dukungan kandidat Republik terhadap agenda Trump sebagai isu utama di Pennsylvania. ”Mereka akan menanggung Trump meskipun mereka tidak menginginkannya,” kata seorang pembantu kampanye Gubernur Demokrat Pennsylvania Josh Shapiro. (Reuters/AP/AFP)