Memahami Inti Kerusuhan dan Jatuhnya Pemerintah di Nepal

Kathmandu bukan lagi kota yang tenang. Api berkobar di jalan-jalan, asap hitam mengepul dari gedung pemerintahan, dan dentuman senjata memecah udara. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kerusuhan besar-besaran.

Bentrokan keras antara aparat dan massa merebak dari Kathmandu hingga ke kota-kota lain. Dengan cepat, media massa internasional menyoroti sejumlah hotel dan kantor publik yang dilalap api. Bandara internasional Tribhuvan sempat lumpuh, membiarkan ratusan wisatawan asing terjebak dalam ketidakpastian.

Dalam kepanikan itu, Perdana Menteri akhirnya mengumumkan pengunduran diri. Sebuah langkah langka, tetapi tak cukup meredakan amarah. Rakyat sudah telanjur merasa dikhianati.

Larangan terhadap media sosial menjadi pemicu, tetapi bukan penyebab utama. Seperti bara dalam tungku, rasa frustrasi telah lama terpendam. Harga pangan yang melonjak, kesempatan kerja yang minim, serta ketidakpercayaan pada elite politik menyatu menjadi bahan bakar kerusuhan. Pemblokiran media sosial hanyalah bensin yang makin menyulut api kemarahan publik.

Nepal, menurut data resmi, sebenarnya sedang tumbuh. Produk domestik bruto (PDB) meningkat 4,9 persen pada semester pertama tahun fiskal 2025. Inflasi tahunan melandai dari 7 persen menjadi sekitar 5 persen. Di atas kertas, angka-angka ini tampak meyakinkan.

Namun, data yang dirilis lembaga resmi tersebut hanyalah kosmetik yang menutupi buruknya wajah Pemerintah Nepal. Lebih dari 20 persen penduduk masih hidup dalam kemiskinan. Angka pengangguran nasional bertahan di 10 persen, sementara pengangguran di generasi muda mencapai 22 persen.

Lebih dari 20 persen penduduk Nepal hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini memang lebih rendah dibandingkan dengan dekade sebelumnya, tetapi masih cukup besar untuk ukuran negara yang diharapkan mampu melangkah menuju pembangunan inklusif.

Sementara itu, remitansi dari pekerja migran tidak cukup menutup jurang kebutuhan sehari-hari. Nepal memang lama mengandalkan remitansi sebagai penopang ekonomi yang bertumbuh setiap tahun.

Namun, ketergantungan ini menyembunyikan rapuhnya struktur. Anak muda bermigrasi, meninggalkan lubang di dalam negeri. Sementara pekerjaan yang ada sebagian besar informal, khas negara berkembang lainnya.

Pemerintah Nepal bicara tentang pertumbuhan, tetapi rakyat melihat jurang yang melebar. Pertumbuhan ekonomi berjalan, tetapi kesempatan kerja tetap sempit. Inilah yang disebut para ekonom sebagai jobless growth, pertumbuhan yang tidak diiringi tumbuhnya lahan pekerjaan bagi penduduk.

Di balik kerusuhan Nepal, ada wajah generasi muda yang marah. Gen Z tumbuh dengan layar ponsel di tangan. Mereka terbiasa dengan dunia tanpa batas, terhubung ke budaya global. Mereka tahu sejahteranya kehidupan di luar Nepal berjalan dan pekerjaan di luar negeri justru lebih memberikan martabat.

Sayangnya, mereka terbentur pada kenyataan yang berbeda di negeri sendiri. Satu dari lima pemuda menganggur. Mereka yang bekerja pun banyak yang terjebak di sektor informal dengan gaji rendah.

Rasa frustrasi generasi muda itu berubah menjadi solidaritas. Larangan media sosial menjadi simbol pemutusan masa depan sehingga aksi protes di jalan adalah cara mereka merebut kembali ruang.

Seperti luka yang diberi garam, kepahitan hidup masyarakat Nepal kontras dengan kehidupan para elite politik Nepal yang terlihat bagaikan di realitas negara lain.

Rumah-rumah mewah berdiri di kawasan elite Kathmandu, mobil-mobil mewah berderet di garasi, pesta pernikahan anak pejabat dirayakan dengan kemegahan.

Kesenjangan sosial ini memperlebar jurang kepercayaan. Rakyat merasa negara hanya melayani segelintir orang di puncak piramida kekuasaan. Di sinilah api protes publik menemukan oksigen.

Di balik kerusuhan Nepal 2025, sesungguhnya yang runtuh adalah kontrak sosial. Thomas Hobbes menulis dalam Leviathan (1651), negara lahir dari rasa takut warga terhadap kekacauan.

Dengan menyerahkan sebagian kebebasan, rakyat berharap negara menjamin keamanan. Namun, saat aparat justru bentrok dengan warga, janji dasar itu hancur.

John Locke, dalam Two Treatises of Government (1689), menegaskan bahwa pemerintahan sah hanya sejauh ia menjaga hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Apabila hak-hak itu terlanggar, rakyat berhak mengganti pemerintahan.

Dalam konteks Nepal, larangan media sosial melanggar kebebasan berekspresi, tingginya angka pengangguran merampas hak kepemilikan, dan inflasi pangan mengancam hak hidup. Sejalan logika Locke, melalui demo kerusuhan ini, rakyat Nepal sedang menuntut hak untuk menegosiasi ulang kontrak sosial.

Rousseau melangkah lebih jauh dengan gagasan volonté générale atau kehendak umum. Dalam pandangan Rousseau, kedaulatan tidak berada pada raja atau elite, melainkan pada rakyat sebagai keseluruhan.

Protes massal yang mengguncang Kathmandu adalah artikulasi kehendak umum itu. Rakyat merasa elite politik telah gagal mewakili mereka sehingga jalanan diambil alih sebagai forum politik baru.

Kontrak sosial yang hancur bukan hanya teori, melainkan realitas nyata di Nepal yang sudah berlarut-larut. Ketika rakyat menghadapi harga pangan yang melambung, sementara politisi tampak glamor dengan kekayaan yang diperoleh dari rakyat mereka sendiri.

Rakyat Nepal merasakan kontradiksi nyata antara janji negara dan kenyataan hidup. Kontrak sosial bukan lagi sekadar kesepakatan abstrak, melainkan jalinan rasa keadilan yang diinjak-injak.

Di sinilah aksi protes berubah dan meluas menjadi kerusuhan. Sebab, kontrak sosial yang gagal tak hanya kehilangan legitimasi, tetapi juga memutus kepercayaan.

Ketika kepercayaan runtuh, rakyat merasa tidak lagi memiliki kewajiban moral untuk patuh. Inilah titik paling berbahaya bagi sebuah negara, yakni saat warga tidak lagi takut pada negara, tetapi marah kepadanya.

Mengapa kerusuhan di Nepal menyebar begitu cepat dan melibatkan begitu banyak orang? Jawabannya dapat ditemukan dalam memahami cara kerja gerakan sosial kontemporer yang berkembang saat ini.

Konsep Resource Mobilization menekankan bahwa keberhasilan protes bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya. Generasi muda Nepal memiliki keunggulan ini, yaitu ponsel pintar, koneksi internet, dan kecakapan digital. Ketika pemerintah memblokir platform populer, mereka segera beralih ke VPN dan aplikasi alternatif.

Grup daring bermunculan, poster digital tersebar, bahkan panduan menghadapi gas air mata beredar luas. Tanpa struktur organisasi tradisional, jaringan digital sudah cukup untuk menggerakkan ribuan orang turun ke jalan.

Dari sisi politik, teori Political Opportunity Structure memberikan penjelasan lain. Protes tumbuh subur ketika kekuasaan rapuh dan celah terbuka. Represi yang dilakukan pemerintah justru mempercepat hilangnya simpati publik.

Dalam ruang politik yang longgar ini, kemarahan rakyat menemukan jalannya. Mundurnya perdana menteri menjadi bukti nyata bahwa struktur kekuasaan memang sedang retak.

Namun, protes tak hanya berkembang karena celah politik, tetapi juga karena narasi yang kuat. Larangan media sosial dipahami bukan sekadar soal aplikasi, melainkan simbol dari penindasan yang lebih luas.

Dengan bingkai sederhana dan menyentuh sisi emosional ini, rakyat dari berbagai lapisan merasa terhubung dan memiliki alasan moral untuk ikut bergerak.

Lebih jauh lagi, New Social Movement Theory menunjukkan bahwa gerakan kontemporer tak hanya berbicara soal ekonomi, tetapi juga identitas dan kebebasan. Bagi gen Z Nepal dan juga di sejumlah negara lain, media sosial bukan sekadar hiburan, melainkan bagian dari identitas mereka.

Pemblokiran berarti kehilangan ruang ekspresi dan penghapusan masa depan. Tuntutan ekonomi seperti pekerjaan dan harga pangan berpadu dengan tuntutan budaya akan kebebasan digital. Pertemuan ini menjadikan gerakan lebih emosional, lebih keras, dan lebih sulit dipadamkan.

Di atas itu semua, satu hal yang paling menonjol adalah munculnya solidaritas horizontal. Tidak ada satu tokoh karismatik yang memimpin, tak ada organisasi besar yang mengatur. Justru ketiadaan figur pusat membuat gerakan lebih tangguh.

Aparat bisa menangkap aktivis, tetapi narasi terus menyebar, solidaritas tetap hidup. Inilah wajah baru perlawanan di era digital yang cair, terdesentralisasi, sekaligus memiliki kekuatan yang masif.

Oleh karena itu, kerusuhan Nepal tidak bisa dilihat sebagai ledakan spontan. Peristiwa adalah amarah yang menemukan wadahnya, lalu menyatu menjadi gerakan.

Dari jaringan digital hingga celah politik, dari narasi sederhana hingga tuntutan identitas, semuanya bertemu dalam satu titik. Di sanalah protes berubah menjadi kekuatan sosial modern yang sanggup mengguncang fondasi negara.

Keadaan Nepal pascamundurnya Presiden Ram Chandra Poudel yang menyusul mantan Perdana Menteri Jhalanath Khanal masih menyisakan ketidakpastian negara ke depan.

Apakah akan ada pemerintahan transisi yang mampu memulihkan kepercayaan publik? Ataukah krisis justru membuka ruang perebutan kuasa yang lebih dalam di antara elite politik?

Di satu sisi, masyarakat sipil menuntut jaminan kebebasan sipil, kesempatan kerja, dan tata kelola bersih. Di sisi lain, aparat militer dikerahkan untuk menjaga stabilitas, langkah yang menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya pola lama pemerintahan represif.

Jika krisis berlanjut, dampaknya bukan hanya pada hari ini. Di atas kertas, Nepal tentu kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi. Negara tetangga, seperti India dan China, tentu memantau karena ketidakstabilan sosial-politik di Himalaya berdampak dan meluas ke regional.

Kerusuhan Nepal memberikan pelajaran penting bagi kawasan Asia Selatan. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang sering dibanggakan pemerintah, rakyat menuntut lebih dari sekadar angka makro. Mereka jauh lebih membutuhkan lapangan kerja, keterjangkauan harga, kebebasan sipil, dan pemerintahan bersih.

Fenomena ini juga menegaskan peran generasi muda sebagai aktor politik baru. Dengan akses digital, generasi ini lebih berani menuntut perubahan dan lebih cepat mengorganisasi gerakan. Di masa depan, politik regional akan semakin banyak ditentukan oleh generasi yang menolak kompromi terhadap korupsi dan stagnasi.

Bagi dunia internasional, fenomena Nepal menjadi alarm. Stabilitas politik di negara kecil pun dapat runtuh jika ketidakpuasan ekonomi dan sosial tidak diatasi. Pemerintah pun lamban untuk peka terhadap situasi riil yang dihadapi rakyat sehari-hari.

Kerusuhan yang menewaskan puluhan orang di Nepal bukan hanya tragedi, melainkan juga sinyal kuat bahwa kontrak sosial lama sudah tidak lagi diterima rakyat. Bagi rakyat Nepal, perjuangan ini lebih dari sekadar soal pekerjaan dan harga pangan.

Ini adalah perjuangan untuk menentukan kembali arti menjadi warga negara dengan sebuah pertanyaan mendasar, ”Apakah negara berdiri untuk rakyat, atau rakyat hanya sekadar alat bagi negara?”

(Litbang Kompas)