Kapal Induk Bergerak ke Iran, Serangan AS Masih Dilematis

Dengan 2.677 tewas dan 2.054 cedera parah, unjuk rasa dan kerusuhan Iran belum ada tanda reda. Sementara itu, serangan Amerika Serikat kembali membayangi.

Human Rights Activists News Agency (HRANA), lembaga di Amerika Serikat, pada Jumat (16/1/2026) menyebut 2.677 warga sipil dan aparat tewas. Jaringan HRANA masih memverifikasi setidaknya 1.693 orang lain yang diduga telah tewas.

Selain itu, setidaknya 19.097 orang dilaporkan ditangkap di berbagai penjuru Iran. Unjuk rasa, lanjut HRANA, pecah di 187 kota. Kecuali di Teheran yang menunjukkan gejala mereda, belum ada tanda peredaan situasi secara serius di Iran.

Dilaporkan AFP dan The New York Times, pada Kamis (15/1/2025) Arab Saudi, Qatar, dan Oman membujuk Presiden AS Donald Trump untuk tidak menyerang Iran. Sebab, serangan AS ke Iran akan berdampak buruk pada kawasan.

Sementara itu CNN melaporkan, gugus tempur laut USS Abraham Lincoln bergerak dari Laut China Selatan ke sekitar Teluk Persia. Gugus tempur itu dan kapal-kapal AS lain yang mengarah ke sekitar Iran dilengkapi total hampir 900 peluncur rudal.

Kini, tak ada kapal induk di sekitar Iran dan Israel. Kapal-kapal induk AS ditaksir paling cepat sampai di dekat Teluk Persia awal pekan depan.

Dilaporkan The Wall Street Journal dan NBC, pengerahan aset-aset militer itu merupakan tindak lanjut sikap Presiden AS Donald Trump pada Iran. Selain pejabat negara tetangga Iran, para pejabat AS juga menyebut serangan ke Iran diragukan menghasilkan perubahan pemerintahan.

Adapun Trump menyatakan masih terus memantau kondisi lapangan sebelum memutuskan apa pun. Semua opsi masih terbuka.

Verifikasi aneka hal di Iran tak mudah karena pemutusan layanan telekomunikasi dan internet yang nyaris total di Iran sejak 8 Januari 2026. Kondisi itu menyebabkan ketidakpastian meluas di Iran, termasuk soal apakah AS akan menyerang Iran atau tidak.

Mantan Kepala Bagian Iran pada Unit Intelijen Militer (AMAN) Israel, Danny Citrinowicz, menyebut bahwa serangan AS ke Iran menghadapi sejumlah dilema. Sebelum menjatuhkan bom ke Iran, AS harus terlebih dahulu bertanya: apa tujuan yang akan dicapai?

Jika untuk mendorong pergantian pemerintahan, menurut peneliti Institute for National Security Studies (INSS) Israel itu, nyaris mustahil terwujud dengan sekali serangan. Jika untuk mendorong perundingan nuklir, AS tidak perlu melanjutkan serangan.

Citrinowicz sepakat dengan tetangga Iran yang menyebut bahwa serangan AS ke Iran akan membawa masalah besar baru bagi kawasan. Israel paling cemas sehingga pada pertengahan Desember 2025, seperti dilaporkan The Washington Post, Israel mengirim pesan ke Iran lewat Rusia. Intinya, Israel tidak akan menyerang lebih dulu. Iran menanggapinya dengan menyatakan hal senada.

Di sisi lain, seperti dilaporkan Israel Hayom, Israel juga terus mendesak AS menyerang Iran. Israel menyatakan siap menyediakan data intelijen soal target serangan. Sejumlah media Israel, seperti Haaretz dan The Jerusalem Post, menyebut bahwa agen-agen intelijen Israel ada di Iran.

Perubahan pemerintahan secara mendadak di Iran pun belum tentu baik. AS dan dan sekutunya, kata Citrinowicz, tak yakin apakah pemerintahan baru akan lebih baik dari pemerintahan sekarang.

Ada risiko faksi-faksi militer malah bertindak tak terkendali. Iran kini memiliki uranium dengan aras pengayaan tinggi dan cadangan itu terkendali oleh pemerintahan sekarang. Jika pemerintahan ini bubar, pengendalian cadangan uranium itu tidak bisa ditebak.

Faksi-faksi, baik di kubu pemerintah maupun oposisi, amat banyak. Bedanya, faksi di pemerintah relatif kompak, sementara oposisi bersaing keras dan tak mungkin bersatu. Oposisi juga dinilai terlalu lemah. Anggapan itu antara lain ditangkap Trump dalam diri Reza Pahlavi, anak bekas Shah Iran.

Untuk memaksakan perubahan pemerintahan, lanjut Citrinowicz, perlu pendudukan jangka panjang. Diaspora Iran yang mengajar di John Hopkins University di AS, Vali Nasr, juga berpendapat senada. Serangan skala besar dan lama berarti akan melibatkan AS dalam perang baru. Padahal, Trump berjanji tidak akan membawa AS dalam jebakan perang berkepanjangan.

Tidak ada tanda-tanda unjuk rasa akan segera berakhir. Sebab, akar masalah, yakni ekonomi yang memburuk, tidak mungkin segera dijawab. Selain salah urus, faktor pokok kehancuran ekonomi Iran adalah sanksi AS.

Dalam wawancara dengan Newsmax pada Rabu (14/1/2026), Menteri Keuangan AS Scott Bessent membenarkan bahwa Washington menekan ekonomi Teheran secara maksimum. Sepanjang Desember 2025, lanjut Bessent, sistem keuangan Iran praktis runtuh karena bank-bank bangkrut dan peredaran uang terbatas. Inflasi di Iran melonjak. AS, kata Bessent, akan terus menekan perekonomian Iran.

Antropolog AS yang lebih dari 20 tahun meneliti isu Iran, Narges Bajoghli, menyebut warga Iran amat teruk akibat sanksi AS dan ekonomi yang memburuk. Dosen pada John Hopkins University di AS itu mengatakan, AS benar-benar menghancurkan Iran lewat sanksi ekonomi, serangan siber, serta pengeboman.

Ia, seperti dosen pada George Washington University AS, Gordon Gray, sepakat unjuk rasa kali ini sulit berujung pada pergantian pemerintah. Gray, mantan Duta Besar AS di Tunisia, menyebut bahwa loyalitas aparat bersenjata kepada pemerintah menjadi penyebab unjuk rasa Iran kini sulit berubah jadi Musim Semi Arab 2011.

Pemerintahan Ben Ali di Tunisia terguling setelah militer tak lagi mendukungnya. Di Mesir, Hosni Mubarak, dipaksa mundur oleh militer.

Loyalitas aparat bersenjata, kata Bajoghli, adalah tanda pokok Revolusi 1979 tak akan terulang. Dulu, militer mendukung Revolusi 1979.

Warga pun melihat calon pengganti pemerintah juga bermasalah. Seperti Pahlavi yang bagian dari monarki kejam sehingga digulingkan pada 1979 atau oposisi yang tak punya pemimpin bersama.

Pilihan Barat berkomunikasi dengan Pahlavi memperburuk peluang oposisi Iran. Media Israel, N12, melaporkan Pahlavi bertemu Utusan Khusus AS untuk Perdamaian Steve Witkoff pada Selasa (13/1/2026).

Bajoghli mengatakan, militer termasuk paling diuntungkan di tengah aneka kesulitan Iran. Pebisnis bisa berkembang apabila berhubungan dengan militer. Setidaknya 30 persen produk domestik bruto (PDB) dan perekonomian Iran dikendalikan militer.

Soal marah, lanjutnya, warga Iran sudah bertahun-tahun marah pada perekonomian yang ambruk. Walakin, warga, yang paling terdampak sanksi ekonomi AS dan sekutu serta mitranya, tak berani bersuara. Sebagian karena takut pada militer dan Basij, kelompok paramiliter Iran. Sebagian lagi karena terlalu putus asa. (AP/AFP)