Korban Tewas Sudah 2.000 Orang, Warga Iran Kian Tercekik

GENEVA, SELASA — Warga biasa Iran ditekan dari dalam dan luar negeri. Di dalam, mereka tertekan oleh perekonomian yang ambruk dan kekerasan aparat pemerintah menewaskan dan melukai ribuan orang. Dari luar, sanksi asing membuat perekonomian semakin memburuk dan mencekik warga.

Kantor berita Reuters, mengutip pejabat Iran yang tidak diungkap identitasnya, Selasa (13/1/2026), menyebut korban tewas telah mencapai 2.000 orang. Pemerintah Iran belum berkomentar soal korban. Sejauh ini, televisi pemerintah menayangkan tumpukan kantong jenazah di berbagai rumah sakit.

Dalam pernyataan pada Selasa, Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan HAM, Volker Turk, menyatakan ngeri oleh kekerasan aparat Iran terhadap warga. ”Pembunuhan terhadap demonstran damai harus dihentikan dan pemberian label ’teroris’ kepada para demonstran untuk membenarkan kekerasan terhadap mereka tidak dapat diterima,” kata Turk.

Aparat Iran dinilai mengulangi pola yang sama untuk setiap unjuk rasa: kekerasan secara brutal kepada warga. ”Siklus kekerasan mengerikan ini tidak dapat berlanjut. Rakyat Iran dan tuntutan mereka akan keadilan, kesetaraan, dan kebenaran harus didengar,” ujarnya.

Ia mencatat laporan berbagai rumah sakit kewalahan menangani korban dari rangkaian unjuk rasa dan kerusuhan. Pemutusan internet dan telepon pada Kamis-Senin membuat aneka informasi sulit diverifikasi.

Ellie Geranmayeh mengatakan, pemerintah dan aparat Iran mendapat modal tambahan untuk menambah kekerasan pada warga. Wakil Kepala Program Timur Tengah pada Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (European Council on Foreign Relations/ECFR) itu mengatakan, komentar pejabat Amerika Serikat dan Israel soal Iran jadi modal tambahan itu. Aparat Iran menjadikan komentar itu sebagai pembenar tudingan unjuk rasa ditunggangi asing.

Hal senada disampaikan diaspora Iran yang menjadi dosen di Johns Hopkins University, Vali Nasr. Semakin lama unjuk rasa, semakin besar alasan AS dan negara lain campur tangan ke Iran. Di sisi lain, komentar asing soal rencana campur tangan ke Iran jadi modal tambahan aparat untuk semakin brutal ke warga. ”Mereka (aparat) terdorong semakin agresif dan brutal untuk menyelesaikan (protes) secepatnya,” katanya.

Diaspora Iran di Inggris, Mohammad Ali Shabani, menyebut bahwa ada perombakan besar di struktur kepemimpinan sipil dan militer Iran di tengah rangkaian unjuk rasa. Para tokoh konservatif dan cenderung setuju pada kekerasan terhadap warga kini mendapat jabatan di berbagai posisi terkait penanganan unjuk rasa.

Shabani, yang menjadi peneliti isu-isu Timur Tengah, juga menyebut bahwa keputusan televisi Iran menyiarkan kantong jenazah dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Salah satunya, pemerintah secara tak langsung memperingatkan warga agar mencegah kerabat dan kenalan mereka berunjuk rasa. Hal itu agar kerabat dan kenalan mereka tidak berakhir di kantong jenazah.

Penyiaran itu juga dapat ditafsirkan sebagai tantangan kepada pihak di luar Iran. Rekaman itu menyatakan bahwa tidak ada lagi batasan bagi aparat. Hal itu dalam konteks unjuk rasa dipandang petinggi Iran sebagai alat asing untuk mengancam keberlangsungan negara dan mengarah pada pergantian pemerintahan.

Sementara kelompok feminis AS, Codepink, mengecam keputusan Presiden Donald Trump. Pada Senin, Trump mengumumkan akan mengenakan tarif 25 persen terhadap komoditas negara yang masih berdagang dengan Iran. Tarif itu berlaku bagi komoditas yang diekspor ke AS.

”Peningkatan sanksi yang dilakukan Trump akan membuat kehidupan jutaan warga Iran semakin sulit. Dengan dalih peduli kepada rakyat Iran, AS mencekik Iran untuk membenarkan pengeboman dan perubahan rezim,” demikian pernyataan Codepink, organisasi yang berpusat di California, AS.

Sanksi terbaru itu akan membuat negara yang mau mengakses pasar AS memutus hubungan ekonomi dengan Iran. Alih-alih elite, dampak terberat sanksi seperti itu malah memukul warga biasa.

Hal itu antara lain ditemukan dalam riset diaspora Iran di Jerman yang juga dosen pada Philipps-Universität Marburg, Mohammad Reza Farzanegan. Pada 2012-2019, sebanyak 17 persen warga Iran turun kelas dari kelas menengah menjadi orang miskin. Penurunan kelas itu gara-gara sanksi keras AS dan sekutunya.

Dalam pernyataan pada 14 Februari 2019, Mike Pompeo menyebut bahwa sanksi AS memang bertujuan menyulitkan warga Iran. Pompeo, yang kala itu jadi Menteri Luar Negeri AS, beralasan bahwa AS berharap warga mendesak pergantian pemerintah Iran saat hidupnya semakin sulit.

Laporan PBB dan Human Right Watch menyimpulkan, sanksi berdampak pada keamanan pangan dan ketersediaan obat serta alat kesehatan di Iran. Nyawa warga biasa terancam karena tidak bisa mendapat perawatan gara-gara sanksi.

Oleh karena itu, kata Shabani, mayoritas warga Iran mau sanksi dicabut. Sejak Revolusi 1979, Iran telah berulang kali dijatuhi sanksi. Pemerintahan periode pertama Trump menambah sanksi ke Iran pada Mei 2018. (AP/AFP/REUTERS)