Menakar Ambisi Memiliki Kapal Induk, Gengsi atau Kebutuhan?

Di perairan negara tetangga, kapal induk HTMS Chakri Naruebet milik Angkatan Laut Kerajaan Thailand justru lebih kerap sandar di dermaga dibandingkan mengarungi lautan lepas sejak dihadirkan pada 1997. Biaya operasional yang tinggi menjadi penyebab utama.

Kapal milik negara yang tak pernah dijajah itu seolah menjadi peringatan bagi negara mana pun yang tergiur membangun kapal induk, tak terkecuali Indonesia.

Pembahasan itu pun mengemuka dalam webinar bertajuk ”From Archipelagic Defence to Blue-Water Reach: Indonesia’s Naval Transition” yang digelar PT Semar Sentinel Indonesia, Rabu (28/1/2026).

Forum daring tersebut mempertemukan Kepala Staf Koarmada I Laksamana Pertama Arif Badrudin mewakili kebijakan operasional; Kepala Pusat Olah Yudha (Kapusoyu) Seskoal Kolonel Bagus Jatmiko dari sisi akademisi militer; serta pengajar hubungan internasional dari Universitas Indonesia Ristian Atriandi Supriyanto; dan jurnalis senior Novan Iman Santosa sebagai penyeimbang dari masyarakat sipil.

Di tengah diskusi mengenai modernisasi alutsista TNI AL, mulai dari Fregat Merah Putih, kapal selam Scorpene, hingga wacana pembelian Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, para pembicara sepakat pada satu benang merah, yaitu transisi TNI AL menuju angkatan laut yang memiliki kemampuan operasional di samudra terbuka dan perairan dalam (blue water navy) adalah keniscayaan strategis. Namun, proses menuju hal itu menyimpan jebakan ”ilusi teknologi” jika tidak ditempuh secara hati-hati.

Lantas, pertanyaan mencuat. Dengan beragam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang tengah berlangsung, apakah Indonesia sedang mengejar efektivitas tempur, atau sekadar terjebak dalam mitos kegagahan kapal induk?

Ristian Atriandi Supriyanto berpandangan, diskursus mengenai ambisi mewujudkan blue water navy kerap disederhanakan publik menjadi sekadar kepemilikan kapal induk atau armada besar. Padahal, konsep itu sebenarnya sudah ada jauh sebelum teknologi kapal induk ditemukan.

Esensi dari blue water navy bukanlah pada besarnya kapal semata, melainkan pada jangkauan dan efektivitas operasi. Memiliki armada laut biru tidak serta-merta menjadikan sebuah negara memiliki kemampuan tempur samudra yang efektif.

Blue Water Navy harus dilihat sebagai system of systems. Ini adalah spektrum konsep dari proyeksi (kekuatan) di wilayah sendiri, regional, hingga global. Jumlah platform (kapal) tidak otomatis sama dengan kapabilitas.

Kasus Thailand menjadi pelajaran mahal bahwa membeli kapal induk itu satu hal, tetapi mengoperasikan dan memeliharanya adalah tantangan ekonomi yang berbeda. Anggaran pertahanan yang terbatas bisa tersedot habis hanya untuk ”memberi makan” satu kapal induk. Imbasnya, waktu operasional kapal-kapal pemukul lain yang lebih krusial, seperti fregat atau kapal selam, justru bisa mati suri karena kehabisan anggaran.

Adapun Kolonel Laut Bagus Jatmiko menilai, prioritas terbaik adalah mematangkan kemampuan green water, yakni menjaga perairan zona ekonomi eksklusif dan sekitarnya sebelum melompat ke blue water. TNI AL harus memastikan kedaulatan di ”pekarangan” sendiri, seperti Laut Natuna Utara, benar-benar aman.

”Blue water navy harus dilihat sebagai system of systems. Ini adalah spektrum konsep dari proyeksi (kekuatan) di wilayah sendiri, regional, hingga global. Jumlah platform (kapal) tidak otomatis sama dengan kapabilitas,” tuturnya.

Alutsista canggih, lanjut Bagus, hanya akan bernilai jika didukung ekosistem yang matang, seperti SDM yang melek teknologi, doktrin adaptif, serta infrastruktur pemeliharaan yang tidak melulu terpusat di Jawa. Tanpa itu, kapal mahal hanya akan menjadi besi tua yang mengapung tanpa taring.

Lantas, apakah Indonesia harus mengubur mimpi memiliki kapal induk? Tidak juga. Namun, wujudnya mungkin tak perlu meniru kapal induk super milik Amerika Serikat yang murni untuk gempuran udara.

Jurnalis senior Novan Iman Santosa menilai model jalan tengah sebagai opsi paling realistis, yakni kapal induk hibrida atau landing helicopter dock (LHD) seperti kelas Trieste (Italia) atau Anadolu (Turki). Kapal tersebut menawarkan fleksibilitas karena bisa membawa helikopter atau pesawat nirawak untuk misi tempur sekaligus ruang bagi pasukan untuk menyalurkan bantuan logistik.

Konsep tersebut pun sejalan dengan karakteristik diplomasi Indonesia. Penggunaan kapal induk akan lebih condong pada misi kemanusiaan ketimbang agresi. Indonesia, kata Novan, membutuhkan proyeksi kekuatan untuk diplomasi, bukan semata proyeksi kekerasan untuk penaklukan.

Laksamana Pertama Arif Badrudin berpandangan, menjadi negara netral bukan berarti boleh lemah. Sejarah mencatat, negara netral yang tak mampu mengawasi lautnya, misalnya Denmark pada masa lalu, justru berpotensi ditindas karena ”lautnya” dipakai oleh pihak yang bertikai.

”Jika negara netral tidak mampu mengawasi lautnya secara efektif, hukum perang internasional mengizinkan pihak yang bertikai untuk masuk,” ujar Arif.

Maka, modernisasi menuju blue water navy bukanlah soal gagah-gagahan. Ini soal eksistensi. Entah dengan kapal induk, fregat, atau kapal selam, tujuannya adalah memastikan di setiap jengkal laut, kedaulatan Indonesia hadir dan dihormati. Sebab, samudra tidak butuh gengsi. Ia butuh kehadiran yang nyata dan kemampuan yang teruji.