Menakar Kans Jokowi Menjadi Ketua Umum PSI

Partai Solidaritas Indonesia sedang mencari nakhoda barunya melalui ajang ”Pemilu Raya”. Nama Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mencuat sebagai salah satu sosok kuat yang disebut-sebut akan meneruskan jabatan yang tengah diemban sang putra bungsu, Kaesang Pangarep. Lantas, seberapa besar peluang Jokowi untuk menduduki pucuk pimpinan dari partai berlambang mawar itu?

Isu keikutsertaan Jokowi dalam ajang ”Pemilu Raya” bergulir dari pertanyaan wartawan sewaktu jumpa pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa (13/5/2025). Mula-mula wartawan menanyakan kemungkinan Jokowi pada pemilihan tersebut.

Wakil Ketua DPP PSI Andy Budiman menjawabnya singkat sembari melempar senyuman. ”Kita doakan saja,” begitu ujarnya.

Seiring bergulirnya kabar itu, Jokowi akhirnya buka suara. Pihaknya tidak menutup kemungkinan turut serta dalam kontestasi tersebut. Namun, ia masih mempertimbangkan peluangnya agar bisa keluar menjadi pemenang.

”Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya ikut, saya kalah,” kata Jokowi kepada wartawan, di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (13/5/2025) kemarin. 

Ketika ditanyai soal peluang menang, Jokowi mengaku tak tahu dan belum mampu memprediksinya. Ia sebatas mengetahui jika mekanisme pemilihannya mirip seperti pemilu. Setiap kader berhak menyumbangkan suara untuk menentukan ketua umumnya. Menurut dia, ada kesulitan tersendiri untuk memenangi pemilihan semacam itu.

Sejauh ini, Jokowi belum terburu-buru mendaftarkan dirinya dalam kontestasi itu. Ada waktu setidaknya hingga Juni sebelum ia membulatkan niat untuk turut serta.

Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain tidak mendaftar. Mungkin. Ha-ha-ha.

Ia juga seolah enggan berpikir terlalu jauh mengenai potensi bakal bersaing dengan Kaesang pada kontestasi itu. Lantas, pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan itu juga malah dijawabnya dengan kelakar.

”Ya enggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain tidak mendaftar. Mungkin. Ha-ha-ha,” kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi mengapresiasi model pemilihan ketua umum yang digunakan PSI. Lebih-lebih jika nanti sistem digital sungguh-sungguh dimanfaatkan menggunakan e-voting. Ia mengatakan, partai-partai lain juga akan melakukan hal sama pada masa mendatang. 

”Ini era digital, kalau misalnya pemilihan ketua dengan e-voting, melibatkan seluruh anggota, artinya ada kepemilikan terhadap partai betul-betul di seluruh anggota. Saya kira itu bagus,” kata Jokowi. 

Jokowi teringat soal konsep partai sewaktu mengetahui mekanisme pemilihan ketua yang diambil PSI. Beberapa waktu lalu, ia sempat menginginkan adanya partai yang terbuka dan dimiliki seluruh anggotanya. Untuk konsep itu, ia menggunakan istilah ”Partai Perseorangan” atau ”Partai Super Tbk”. 

”Saya tidak tahu, di PSI, yang diadopsi yang mana. Tetapi, seperti yang saya sampaikan, Partai Super Tbk. Kurang lebih ya seperti itu,” ujar Jokowi. 

Andy tak memungkiri jika ide ”Pemilu Raya” terinspirasi dari gagasan Jokowi soal Partai Super Terbuka. Idealnya, sebut dia, pemilihan langsung itu ditempuh menggunakan pemungutan suara elektronik, atau e-voting. Cara itu memungkinkan pemilihan untuk dilakukan di mana saja. 

Menurut Andy, mekanisme e-vote juga dilakukan guna mengambil keputusan di tingkat partai. Itu sejalan dengan kecenderungan anak-anak muda yang lekat dengan platform digital dalam proses demokratisasi. 

”Terus terang, Pak Jokowi kami anggap sebagai mentor sejak lama. Jadi, masukan dari Pak Jokowi (Partai Super) ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box. Kami lalu mengamati dan menemukan beberapa partai di dunia sudah mempraktikkan itu, seperti Pademos di Spanyol, ada Five Star Movement di Italia, dan sebagainya,” kata Andy (Kompas, 13/5/2025).

Di sisi lain, skema one man, one vote dilakoni PSI agar sistem pemilihan ketua yang berlangsung di partai tidak hanya menjadi urusan elite. Pencalonannya juga bisa diikuti seluruh kader partai tanpa memperhatikan berapa lama masa bergabungnya kader tersebut. Hal terpenting adalah memiliki visi dan misi yang sama dengan PSI. 

Selain itu, seorang kandidat juga harus memenuhi syarat lain yang tak kalah penting. Sebelum bisa dicalonkan, kandidat itu mesti memperoleh dukungan resmi dari lima Dewan Pimpinan Wilayah (struktur kepartaian tingkat provinsi dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (struktur kepartaian tingkat kabupaten dan kota). 

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyatakan, peluang Jokowi menduduki jabatan ketua umum PSI cukup besar. Bahkan, selama ini, partai berlambang mawar itu begitu getol mengasosiasikan diri dengan Jokowi. Itu dilakukan lewat jargon ”Jokowisme”, ”PSI, Partai Jokowi”, sampai menjadikan Kaesang sebagai ketua umum periode terkini meskipun baru mengantongi kartu tanda anggota (KTA) sewaktu isu pencalonan ketua umum beredar. 

”Menurut saya, jika Jokowi benar-benar maju, secara otomatis akan memudahkan proses pemilu raya PSI. Itu sesuai dengan pernyataan Jokowi sebelumnya. Dia yakin yang lain (kandidat) juga akan mundur,” kata Yunarto.

Dalam konstelasi pencalonan itu, menurut Yunarto, PSI lebih banyak diuntungkan. Yang paling kentara, popularitas PSI selaku partai kecil bakal semakin terkerek seiring bergabungnya sosok sebesar Jokowi. Timbal baliknya seakan tak seimbang mengingat pengaruh partai itu tidak terlalu besar.

Hanya saja, ungkap Yunarto, keputusan menjadi ketua umum tidak sepenuhnya buruk bagi Jokowi. Bisa saja itu menjadi babak baru dalam karier politiknya sesudah tak lagi menjabat Presiden. Status ketua umum akan melepaskan diri sebagai bayang-bayang dalam percaturan politik nasional.

”Dengan menjadi ketua umum, dia bisa menjadi kingmaker yang sesungguhnya. Bisa menjadi sutradara yang sesungguhnya. Bukan hanya kemudian menjadi bayang-bayang politik dari anaknya (Gibran), Prabowo, maupun partai-partai lain,” kata Yunarto.

Jika Jokowi benar-benar maju, secara otomatis akan memudahkan proses pemilu raya PSI. Itu sesuai dengan pernyataan Jokowi sebelumnya. Dia yakin yang lain (kandidat) juga akan mundur.

Di sisi lain, opsi bergabung dengan partai lain yang besar, menurut Yunarto, kurang menguntungkan bagi Jokowi. Pasalnya, Jokowi dikenal selaku sosok lintas partai. Jika kelak Jokowi malah mengasosiasikan diri dengan partai besar, secara otomatis basis konstituen dari partai-partai lain yang selama ini mendukungnya bakal kecewa. 

Lain halnya, apabila Jokowi memilih bergabung partai kecil. Langkah itu bakal dipandang publik sebagai upaya Jokowi membesarkan pemikirannya sedari nol. Jalan politik semacam itu telah ditempuh Jokowi semasa merintis karier politiknya pada jalur eksekutif.

”Jadi, kalau saya melihat pilihan terbaik buat Jokowi tidak berpartai sama sekali atau menjadi ketua umum PSI. Dan, legacy dia itu kan orang melihat segala sesuatu dari nol, mulai dari wali kota sampai Presiden. Alangkah baiknya ketika berpartai dia tunjukkan pola yang sama,” kata Yunarto.