Menanti Arah Baru Komunikasi Publik Pemerintah

Kantor Komunikasi Kepresidenan atau presidential communication office/PCO dibubarkan setelah mengabdi selama 11 bulan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tugas lembaga itu selanjutnya akan dikerjakan instansi baru, yakni Badan Komunikasi Pemerintah, yang dipimpin orang dekat Kepala Negara. Akankah kebijakan ini memperbaiki komunikasi publik pemerintah?

Enam karangan bunga bersandar mengapit pintu masuk Gedung Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, di Jakarta, Jumat (19/9/2025). Pengirimnya macam-macam, yaitu bank plat merah, aplikator ojek daring, perusahaan media, hingga organisasi petani nasional. Isi karangan bunga itu berupa ucapan selamat bagi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan ucapan terima kasih untuk Kepala PCO Hasan Nasbi. 

Dari enam karangan bunga, sebanyak lima di antaranya ditujukan bagi Angga Raka yang baru saja dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu (17/9/2025). Pelantikan itu menandakan berakhirnya PCO yang semula dipimpin Hasan.

Adanya pergantian nama institusi turut ditunjukkan dari akun Instagram milik PCO RI, yakni @pco.ri. Memang nama penggunanya (username) belum berubah. Namun, foto profil akun itu telah berganti logo lembaga baru yang memampangkan gambar ”Garuda Pancasila” disertai tulisan Badan Komunikasi Pemerintah. Beberapa unggahan terbaru tentang sederet program pemerintah juga telah melampirkan logo dan nama baru dari lembaga tersebut. 

Kendati demikian, singkatnya waktu pelantikan tidak seketika menghilangkan jejak kantor komunikasi itu. Logo lama Kantor Komunikasi Kepresidenan yang berbentuk menyerupai matahari itu masih terang dan kokoh terpasang hingga Jumat (19/9/2025) siang, di kantor yang terletak pada lantai 14 dan 15 dari Gedung Kwarnas Pramuka tersebut. Beberapa pegawai berkemeja batik pun sesekali terlihat berlalu lalang melintasi lobi kantor. 

”Kalau Pak Hasan Nasbi sudah tidak berkantor lagi hari ini. Aspri-aspri (asisten pribadi) juga sudah tidak ada. Tetapi, pegawai protokoler masih masuk dan bekerja seperti biasa,” kata salah seorang pegawai tersebut. 

Momen perpisahan dengan Hasan terekam dalam sebuah video yang diunggah akun @pco.ri, Kamis (18/9/2025). Video berdurasi 1 menit 36 detik itu diawali adegan Hasan tengah meneropong dari jendela kantornya. Terselip pula momen kebersamaannya bersama para deputi dan pegawai dari kantor tersebut. Kesenduan semakin terasa mengingat disertakannya suara parau Hasan yang menyampaikan pidato perpisahan. 

”Saya bangga bisa melewati satu tahun yang tidak mudah bersama kalian. Saya harapkan teman-teman tetap semangat karena kita bekerja ini buat kebaikan dan kemaslahatan bangsa, kita bekerja buat Presiden,” sebut Hasan dalam videonya yang dilatari lagu ”Sampai Jumpa” ciptaan grup musik Endank Soekamti itu. 

Dari informasi yang dihimpun, beberapa juru bicara juga ikut keluar dari PCO. Sosok-sosok itu, antara lain, Philips J Vermonte, Adita Irawati, dan Prita Laura.

Saya bangga bisa melewati satu tahun yang tidak mudah bersama kalian. Saya harapkan teman-teman tetap semangat karena kita bekerja ini buat kebaikan dan kemaslahatan bangsa, kita bekerja buat Presiden.

Adita dan Prita membagikan momen perpisahan mereka dengan sesama juru bicara, maupun pegawai-pegawai via akun Instagram masing-masing, yakni @aditairawati dan @pritasari.lulu. Keduanya sama-sama membagikan foto yang menampilkan diri mereka berfoto bersama Philips di depan logo PCO lewat fitur ”Story”.

”Saya sudah keluar dari PCO. Per tanggal pergantian PCO kemarin,” jelas Prita lewat pesan singkatnya.

Ditilik lebih jauh, PCO didirikan pada masa transisi dari kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Presiden Prabowo. Hampir setahun berdiri, berbagai kontroversi menyertai kiprah lembaga itu. Dari lokasi kantor saja, titiknya tak berada di kompleks Istana Kepresidenan.

Hambatan komunikasi antara Kepala PCO dan Presiden juga terjadi. Belum lagi, Kepala PCO pernah mengeluarkan pernyataan tak berempati kepada warga yang akhirnya sempat membuatnya mengumumkan pengunduran diri pada akhir April 2025. 

Hanya saja, pengunduran diri Hasan tak diterima Presiden. Untuk urusan menjadi juru bicara, Presiden justru menunjuk Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Prasetyo Hadi, yang juga menjabat Menteri Sekretaris Negara. Ketika itu, Presiden juga meminta Angga, yang juga kader Gerindra, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro turut serta mengemban tugas itu. 

Jadi, kita perkuat komunikasi agar semua program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik dan kita juga sebagai jembatan suara-suara publik yang ada di media.

Adanya penunjukan itu membuat Hasan jarang tampil di hadapan publik. Kantornya berupaya menggelar jumpa pers untuk menyampaikan kabar terkini dari Istana sepekan sekali. Namun, sering kali agenda itu dibatalkan untuk menyesuaikan kegiatan di Istana. Lebih kurang, empat bulan lamanya, Hasan tak lagi terdengar dari hiruk pikuk arus informasi kepresidenan. 

Dalam kurun waktu empat bulan itu pula, Presiden dua kali mengadakan pertemuan langsung dengan para pemimpin redaksi media massa guna menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah. Setelah empat bulan tanpa kejelasan, akhirnya PCO dibubarkan tanpa ada pengumuman sebelumnya. Hanya terkuak via pelantikan jabatan. 

Sementara itu, Angga menyatakan, badan yang dipimpinnya merupakan transformasi dari PCO. Dorongan perubahan itu disebabkan permintaan Presiden untuk memperkuat bidang komunikasi, terutama dari segi koordinasi dan eksekusi.

”Jadi, kita perkuat komunikasi agar semua program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik dan kita juga sebagai jembatan suara-suara publik yang ada di media,” kata Angga, yang ditugaskan sebagai Direktur Komunikasi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Badan Komunikasi Pemerintah, jelas Angga, akan memiliki peranan lebih luas dibandingkan PCO. Pasalnya, tugas badan itu sekaligus menyinkronisasi dan mengoordinasikan kebijakan pemerintah di setiap kementerian/lembaga. Dengan demikian, hendaknya informasi mengenai pemerintahan bisa disampaikan lebih utuh. 

”Jadi, tidak ada tumpang tindih, tidak ada salah narasi,” jelas Angga. 

Dihubungi terpisah, pengajar komunikasi politik dari Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo menilai, pergantian pemimpin kantor komunikasi kepresidenan dari Hasan ke Angga bisa saja menjadi solusi atas tersumbatnya saluran informasi pemerintah selama ini. Lebih-lebih, Angga memiliki kedekatan dengan Presiden, yang selama ini sulit dijangkau Hasan. 

Kewenangan baru Angga, jelas Kunto, akan membantu penyampaian narasi-narasi pemerintah sesuai sudut pandang Presiden. Sebelumnya, aspek ini sulit dipenuhi Hasan yang memiliki keterbatasan akses informasi. Kondisi ini akan sangat membantu ketika ada isu-isu krusial yang perlu sesegera mungkin ditanyakan wartawan melalui metode wawancara cegat (doorstep). 

”Di hadapan media, seorang juru bicara juga butuh otoritas dan informasi yang lebih. Menurut saya, akses dekatnya Mas Angga dan Pak Prabowo ini memungkinkan ketika doorstep atau ketika ditanyai wartawan informasinya jauh lebih lengkap daripada sepotong-sepotong,” kata Kunto. 

Hanya saja, Kunto turut menyoroti soal problem komunikasi pemerintah yang selama ini terkesan berjalan tidak tersinkronisasi. Imbasnya, kerap kali program-program pemerintah itu tidak tersampaikan secara baik kepada masyarakat. Seolah satu sama lain saling terisolasi walaupun menjalankan program yang sebenarnya sama. 

”Informasi yang saling terisolasi ini harus diselesaikan. Jika Mas Angga, bisa melakukan orkestrasi antarlembaga yang baik, ini akan menyelesaikan problem komunikasi pemerintah. Jadi, komunikasi itu bisa lebih terarah dan terkoordinasi,” tandas Kunto.

Publik kini menanti kiprah yang lebih baik dari Badan Komunikasi Pemerintah.