PCO, Riwayatmu Kini…

Sebelas bulan bekerja di bawah Presiden Prabowo Subianto, Kantor Komunikasi Kepresidenan diputuskan untuk dibubarkan. Lembaga nonstruktural yang didirikan sejak Agustus 2024, sebulan sebelum berakhirnya periode pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau satu bulan jelang dimulainya era Prabowo, itu diubah menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Pejabat pertama sekaligus terakhirnya pun tak lagi terdengar, bagai debu yang tersapu angin dinamika politik nasional.

Pembubaran Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO/Presidential Communication Office) terkuak dengan pelantikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu (17/9/2025).

Seusai dilantik, Angga berkunjung ke Gedung Kwartir Nasional, Jakarta, tempat PCO berkantor. Di sana, ia bertemu dengan Hasan Nasbi, Kepala PCO, dan para pegawai di institusi tersebut. Momen kedatangan Angga diunggah oleh Hasan di fitur Whatsapp Story, pada nomor ponsel pribadinya.

Tak sampai 24 jam setelahnya, Kamis (18/9/2025), akun Instagram resmi PCO pun mengunggah video berdurasi 1 menit 36 detik yang berisi sejumlah momen kebersamaan Hasan dengan para deputi dan karyawan kantor tersebut.

Tak hanya itu, ditampilkan pula Hasan yang tengah meneropong dari jendela kantornya ke arah Monumen Nasional (Monas) dan Istana Kepresidenan. Teropong memang dibutuhkan untuk melihat situasi di sekitar Istana yang berjarak hampir 3 kilometer dari kantor Hasan.

”Teman-teman dari PCO, saya bangga bisa melewati satu tahun yang tidak mudah bersama kalian. Saya harapkan teman-teman tetap semangat karena kita bekerja ini buat kebaikan dan kemaslahatan bangsa, kita bekerja buat Presiden,” ungkap Hasan dalam video berlatar lagu ”Sampai Jumpa” yang dipopulerkan grup musik Endank Soekamti itu. 

Hampir setahun, PCO yang didirikan pada masa transisi kepemimpinan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Presiden Prabowo itu tak lepas dari sejumlah kontroversi.

Dari lokasi kantor yang tidak berada di kompleks Istana Kepresidenan, hambatan komunikasi antara Kepala PCO dan Presiden hingga pernyataan Kepala PCO yang dinilai tidak berempati kepada masyarakat. Di tengah sejumlah kontroversi itu, Hasan pun sempat mengumumkan pengunduran diri pada akhir April 2025. 

Pengunduran diri Hasan tidak diterima Presiden. Namun, Prabowo menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk menjadi juru bicaranya. Prasetyo, yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, partai politik yang dipimpin Presiden Prabowo, pun meminta Angga dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro untuk turut serta menjadi juru bicara.

Setelah penunjukan juru bicara itu, seluruh kebijakan Presiden disampaikan oleh Prasetyo. Hasan, sebagai Kepala PCO, sudah jarang muncul di hadapan publik.

Kantornya berupaya menggelar jumpa pers sekali tiap pekan untuk menyampaikan kabar terkini dari Istana. Namun, agenda tersebut sering kali dibatalkan tiba-tiba karena menyesuaikan dengan agenda Istana, padahal Hasan hampir tak pernah lagi menyampaikan pernyataan di luar jumpa pers rutin tersebut.

Setidaknya empat bulan, Hasan yang merupakan bagian dari tim sukses Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 itu jarang terdengar di tengah arus informasi kepresidenan.

Dalam empat bulan itu pula, Presiden dua kali menggelar pertemuan langsung dengan para pemimpin redaksi media massa untuk menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah. Setelah empat bulan dalam kondisi tersebut, PCO pun dibubarkan tanpa ada pengumuman atau perubahan aturan sebelumnya.

Ditemui seusai dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Angga mengungkapkan bahwa badan yang ia pimpin merupakan transformasi dari PCO. PCO perlu diubah karena Presiden meminta penguatan bidang komunikasi, terutama dari segi koordinasi dan eksekusi. 

”Jadi, kita perkuat komunikasi agar semua program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik dan kita juga sebagai jembatan suara-suara publik yang ada di media,” kata politisi Gerindra yang pada Pilpres 2024 bertugas sebagai Direktur Komunikasi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran itu.

Angga menekankan, Badan Komunikasi Pemerintah akan berperan lebih luas dari PCO karena bertugas untuk menyinkronisasi dan mengoordinasikan kebijakan pemerintah di setiap kementerian/lembaga. Dengan begitu, diharapkan informasi mengenai pemerintahan bisa disampaikan kepada masyarakat secara lebih utuh.

”Jadi tidak ada tumpang tindih, tidak ada salah narasi,” ujarnya.

Menurut dia, peran sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah itu sejalan dengan tugas sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Oleh karena itu, ia pun masih menduduki jabatan tersebut. Apalagi, Badan Komunikasi Digital merupakan lembaga nonstruktural sehingga dimungkinkan baginya untuk merangkap jabatan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan, Angga diminta untuk menduduki kedua jabatan itu agar komunikasi pemerintah bisa lebih maksimal. Setelah dievaluasi, Presiden menginginkan lembaga komunikasi yang tidak hanya mewakili Istana, tetapi juga lebih luas untuk merepresentasikan pemerintahan.

”Cakupan pemerintah di sini juga termasuk bagaimana nanti kita menyinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah terhadap semua program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah,” ujarnya.

Prasetyo melanjutkan, nanti juga akan ada keputusan presiden yang menjadi dasar peran dan fungsi Badan Komunikasi Pemerintah. Dengan aturan itu, fungsi PCO juga akan dipindahkan ke badan baru tersebut. Namun, katanya, orang-orang yang selama ini membantu Hasan Nasbi bakal dipertahankan.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syamsu Rizal, berharap, perubahan institusi dan kepemimpinan di bidang komunikasi yang dilakukan Presiden bisa memperkuat tata kelola komunikasi pemerintah secara menyeluruh baik dalam penyampaian informasi kepada publik maupun memberikan informasi aktual kepada Presiden.

Untuk itu, Badan Komunikasi Pemerintah perlu membangun sistem komunikasi yang strategis dan responsif. ”Setiap hari, BKP (Badan Komunikasi Pemerintah) harus memberikan informasi aktual kepada Presiden. Dengan begitu, Presiden bisa mengambil langkah cepat terhadap masalah yang ada,” katanya.

Syamsu Rizal menambahkan, Badan Komunikasi Pemerintah juga harus menyusun perencanaan komunikasi yang matang. Hal itu krusial untuk mencegah tumpang tindih pesan atau memunculkan kerancuan. Apalagi, selama ini kesenjangan informasi kerap muncul karena egosektoral kementerian/lembaga yang masih terus ada.

“BKP harus menjadi play maker andal yang membuat ritme penyelenggaraan pemerintahan menjadi tiki-taka atau total football sehingga bisa menghasilkan gol indah dan menang,” tuturnya.

Di tengah tugas itu, menurut Syamsu Rizal, dibutuhkan pemimpin yang fokus untuk mengurus komunikasi pemerintah. Untuk itu, ia pun mengusulkan agar Angga mundur dari posisinya sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.

”Sebaiknya Angga mundur dari kursi Wamen Komdigi karena tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sangat berat. Angga harus mampu menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo dengan tepat dan menyampaikannya secara efektif kepada publik,” ujarnya.

Kini, PCO yang dibentuk pada masa transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo telah berganti. Sosok yang berjarak dengan Presiden pun telah digantikan oleh tokoh yang berada di lingkar terdekat Presiden. Akankah ada perbaikan signifikan pada lini komunikasi pemerintah?