Menanti Berkah Ekonomi Pangan 2025

Jika efektif dan tepat sasaran, program Swasembada Pangan dan Makan Bergizi Gratis bisa menghela pertumbuhan ekonomi 2025.

22 Nov 2024 15:54 WIB · Ekonomi

Oleh Hendriyo Widi

Dua program pangan, yakni Swasembada Pangan dan Makan Bergizi Gratis, siap bergulir tahun depan. Total dananya cukup fantastis, Rp 210,4 triliun. Jika benar-benar bergulir tepat sasaran, efek penggandanya dapat menjadi bantalan perekonomian dan daya beli masyarakat.

Pada 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan Rp 139,4 triliun. Anggaran yang difokuskan untuk swasembada pangan itu tersebar di beberapa kementerian/lembaga.

Misalnya, alokasi di Kementerian Pertanian senilai Rp 22,9 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp 12,63 triliun. Ada juga anggaran untuk subsidi pupuk Rp 44,16 triliun dan dana desa untuk ketahanan pangan Rp 16,25 triliun.

Quote

Saat swasembada beras tahun 1984, lebih dari seperlima perekonomian Indonesia mampu ditopang sektor pertanian.

Pemerintah juga telah menganggarkan Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025. Pada tahun pertama, program itu menyasar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui. Hingga 2029, sasarannya ditargetkan mencapai 82,9 juta orang.

Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti, Kamis (21/11/2024), mengatakan, swasembada pangan bakal memberikan tambahan kontribusi perekonomian dari sektor pertanian. Serapan tenaga kerja di sektor tersebut juga akan meningkat.

”Saat swasembada beras tahun 1984, lebih dari seperlima perekonomian Indonesia mampu ditopang sektor pertanian,” ujarnya dalam seminar nasional ”Proyeksi Ekonomi Indonesia Tahun 2025” yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara hibrida di Jakarta.

Tangkapan layar Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti yang tengah menjelaskan program Swasembada Pangan dan Makan Bergizi Gratis dalam Seminar Nasional "Proyeksi Ekonomi Indonesia Tahun 2025" yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara hibrida di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Berdasarkan data Bappenas, kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 1984 sebesar 22,72 persen. Kontribusi tersebut jauh lebih besar dibandingan 2013 dan 2023 yang masing-masing 13,93 persen dan 12,53 persen.

Dari sisi ketenagakerjaan, program Swasembada Pangan bakal menambah tenaga kerja sektor pertanian. Hal ini penting mengingat jumlah tenaga kerja sektor tersebut cenderung turun dari tahun ke tahun kendati masih menjadi yang terbesar dibandingkan sektor-sektor lain.

Melalui program Swasembada Pangan, setidaknya tenaga kerja sektor pertanian pada tahun depan akan bertambah di atas 40,72 juta orang yang tercatat pada Februari 2024. Total tenaga kerja Indonesia saat ini sebanyak 142,18 juta orang.

Pada 2025, Kementan akan menggunakan dana itu, antara lain, untuk mencetak 150.000 hektar (ha) sawah baru dan mengintensifikasi lahan pertanian seluas 800.000 ha. Dana itu juga akan digunakan untuk bantuan benih dan alat-alat pertanian.

Saat ini, Kementan telah membentuk Brigade Swasembada Pangan. Brigade itu bertugas membantu optimasi dan cetak lahan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras pada 2028.

Anggaran Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Rabu (20/11/2024), menuturkan, Presiden telah menyetujui pembentukan brigade itu. Anggaran yang bakal digulirkan untuk brigade tersebut lebih kurang Rp 30 triliun.

Penyerapan tenaga kerja dalam brigade ini akan dilakukan bertahap, termasuk menyasar mahasiswa sebagai petani milenial. Petani pemilik lahan juga diperbolehkan menjadi Brigade Swasembada Pangan.

"Hingga kini, peminatnya khusus dari kalangan mahasiswa sekitar 23.000 orang," tuturnya melalui siaran pers di Jakarta.

Amran juga menjelaskan, satu brigade terdiri dari 15 orang dan mengelola lahan yang akan ditanami padi seluas 200 ha. Total lahan yang akan digarap seluas 1,3 juta ha di 12 provinsi. Mereka akan mendapatkan bantuan benih, pupuk, dan sejumlah alat pertanian.

Panenan akan dibeli Perum Bulog. Profit dari hasil penjualan itu akan dibagi 30 persen untuk pemilik lahan dan 70 persen untuk pengelola lahan. Namun bagi petani yang menjadi Brigade Swasembada Pangan dan mengelola lahan sendiri, sistem bagi hasil tidak diterapkan.

Buruh tani membawa bibit padi di Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (12/2/2023). Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi pada tahun 2019 memverifikasi luas lahan pertanian sebesar lebih dari 57 ribu hektare. Menyusutnya luas lahan dan saluran irigasi yang kurang memadai menurunkan produksi pertanian di Kabupaten Bekasi. KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS) 12-2-2023

Adapun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melanjutkan pembangunan 12 bendungan dan jaringan irigasi untuk lahan seluas 2.000 ha, serta merehabilitasi 15.000 ha saluran irigasi. Kementerian PU juga berencana melanjutkan program Padat Karya Tunai melalui Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Program itu berupa pekerjaan peningkatan saluran irigasi tersier dari tanah menjadi permanen yang melibatkan petani atau penduduk setempat. Pekerja yang terlibat diberikan upah harian atau mingguan. Pada 2024, program dengan total anggaran Rp 2,7 triliun itu menjangkau 12.000 lokasi dan ditargetkan menyerap 209.854 tenaga kerja.

Bantalan ekonomi

Tak hanya program Swasembada Pangan, program MBG pun dapat menjadi penguat pertumbuhan ekonomi domestik. Program itu bahkan dinilai bakal menggerakkan dan menjadi bantalan ekonomi rakyat dan daya beli masyarakat yang saat ini tengah melemah.

Menurut Amalia, pemerintah akan menggulirkan program MBG secara bertahap. Hingga 2029, program itu menyasar 82,9 juta orang, termasuk anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui.

Untuk melayani MBG di sekolah-sekolah, setidaknya membutuhkan 48.000 dapur atau unit layanan MBG sekolah. Tak hanya itu, kebutuhan sumber-sumber karbohidrat dan protein bakal mencapai 12,7 juta ton per tahun.

"Hal ini tentu saja bakal menggerakkan petani dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga mampu menopang ekonomi nasional," katanya.

Pelaksanaan uji coba teknologi dapur satelit untuk program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri Sirah Cai, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (18/11/2024). Uji coba teknologi ini untuk program tersebut diikuti sebanyak 265 siswa.

Saat ini, Badan Gizi Nasional telah menyiapkan 85 satuan pelayanan untuk menjalankan program MBG mulai 2 Januari 2025. Setiap satuan layanan itu akan melayani 3.000 anak sekolah. Perannya lebih dari sekadar dapur umum lantaran bakal menjadi penyerap (offtaker) produk pertanian, perkebunan, dan perikanan lokal.

Pembangunan satu unit layanan dianggarkan Rp 1,2 miliar-Rp 1,5 miliar. Sementara perlengkapan dan peralatan setiap unit tersebut dialokasikan sekitar Rp 700 juta.

Quote

Program MBG bisa menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Ekonom Indef Eko Listiyanto menilai program MBG bisa menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi tahun depan. Namun, hal itu perlu dibarengi dengan dua upaya lain, yakni meningkatkan daya beli masyarakat serta mencegah pemutusan hubungan kerja atau menyediakan lapangan kerja.

“Pastikan program andalan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu berjalan efektif tahun depan. Program itu bisa menjadi penghela pertumbuhan ekonomi karena memberikan efek berganda. Namun jika tidak berjalan baik, siap-siap saja ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4 persen,” kata Eko.

single

Hasil riset Indef pada Oktober 2024 menunjukkan, program MBG dapat berkontribusi terhadap PDB 2025 sebesar Rp 14,61 triliun ke PDB. Riset Indef itu berdasarkan studi proyek percontohan MGB yang dilakukan GoTo Group di 10 kabupaten/kota sejak Mei 2024.

Indef juga menyebutkan program MBG dapat mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,19 persen dan pertumbuhan upah tenaga kerja sebesar 0,39 persen. Dalam pelaksanaan proyek percontohan itu, rerata pendapatan dan serapan tenaga kerja UMKM yang terlibat meningkat masing-masing 33,68 persen dan 3 orang.

Penghasilan bersih mitra pengemudi juga naik 17 persen dengan rata-rata tambahan 2 pemesanan per hari.

Di sisi lain, program MBG ini juga akan mendorong pertumbuhan impor sebesar 0,24 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor, yaitu 0,13 persen. Investasi dalam negeri juga akan meningkat 0,06 persen.

Dari hasil riset itu, Indef menyimpulkan program MBG perlu terdesentralisasi menggunakan sumber pangan dan bahan baku lokal. Dengan begitu, biaya distribusi akan lebih murah, nilai impor akan berkurang, serta kesejahteraan petani dan UMKM dapat meningkat.


Kerabat Kerja

Penulis:

Hendriyo Widi
 | 

Editor:

FX Laksana Agung Saputra