Mencari Bahasa Diplomasi Palestina Sesuai Kepentingan AS

JAKARTA, KOMPAS — Negara-negara berpenduduk Muslim pendukung Palestina ditantang mencari bahasa diplomasi yang bisa dipahami oleh Amerika Serikat. Hanya dengan cara itu konflik di Palestina bisa selesai secara berkeadilan.

”Amerika Serikat itu pada dasarnya digerakkan oleh kepentingannya sendiri, terutama di masa pemerintahan Presiden Donald Trump,” kata Menteri Kehakiman Palestina Mahmoud Al-Habbash dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa (18/3/2025). Acara diadakan oleh Institute for Humanitarian Islam.

Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejatinya di dalam fase kedua gencatan senjata. Namun, gencatan berakhir di hari Selasa ketika Israel menembakkan roket dan rudal ke Gaza dan Tepi Barat. Sebanyak 500 orang tewas, termasuk perempuan dan anak.

Al-Habbash yang juga Penasihat Presiden Otoritas Palestina ini menjelaskan, AS atau Trump mendukung Israel sejatinya karena menganggap tindakan itu searah dengan kepentingan mereka. Hal itu sesuai dengan perkataan yang dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri AS 1973-1977, Henry Kissinger, bahwa bagi AS tidak ada kawan ataupun lawan, tetapi kepentingan.

Oleh sebab itu, cara terbaik untuk mendekati AS adalah dengan meyakinkan mereka bahwa perdamaian dan kesejahteraan bangsa Palestina itu sejalan dengan kepentingan nasional Washington. ”Bisakah kita semua menemukan bahasa diplomasi yang sesuai dengan kepentingan AS?” tutur Al-Habbash.

Ia mengatakan, Ramadhan ini sangat menyedihkan bagi bangsa Palestina. Setelah dijanjikan gencatan senjata, Israel pada hari ini melancarkan lagi serangan ke Jalur Gaza. Harapan Ramadhan yang damai pun sirna.

Al-Habbash menyayangkan negara-negara besar justru mendukung agresi Israel. Sebaliknya, negara-negara Arab kurang nyaring dan kompak dalam mendukung Palestina.

Ia mengatakan, membela Palestina adalah tugas umat Muslim mengingat tanah itu sebagai salah satu daerah suci bagi umat Islam. Kejadian Isra Miraj Nabi Muhammad berlangsung di Masjid Al-Aqsa, Jerusalem, Tepi Barat.

Umat Islam perlu berkoordinasi secara sistematis dan kuat untuk mendukung Palestina. Apalagi, ada negara-negara besar, antara lain Indonesia, Pakistan, dan Turki.

Mereka bisa berdiplomasi mencegah pengosongan Gaza oleh Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Palestina adalah tanah air bagi bangsa Palestina selama 6.000 tahun.

Selama serangan Israel ke Gaza, Otoritas Palestina di Tepi Barat terus mengirim bantuan ke warga Gaza. Tujuannya agar mereka bisa bertahan. Apabila mereka meninggalkan Gaza, wilayah itu akan diokupasi oleh Israel.

”Pada dasarnya, negara Palestina yang merdeka dan berdaulat adalah solusinya,” kata Al-Habbash.

Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, masyarakat Indonesia bisa membantu dengan aktif mengampanyekan gencatan senjata dan solusi dua negara. Hal ini karena AS di bawah Trump tidak bisa ditebak dan harus terus diwaspadai gerakannya.

”Indonesia harus berani mengatakan kepada Trump bahwa memberdayakan serangan Israel ke Palestina melanggar hukum internasional,” katanya.

Ia menjelaskan perbedaan pendekatan Trump dengan Presiden AS 2021-2025, Joe Biden. Pada masa Biden, meski mendukung Israel, AS masih menekankan pentingnya menahan diri dan mengkritik Israel ketika tindakan mereka di Gaza melampaui pembelaan diri.

Menurut Hikmahanto, ketika Netanyahu menyamakan serangan Israel ke Gaza dengan serangan bom atom AS ke Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada Perang Dunia II, Biden menyangkal. Biden mengingatkan bahwa seusai Perang Dunia II ada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang harus dipatuhi.

Di dalam Piagam PBB Pasal 51 ada pernyataan izin suatu negara membela diri apabila diserang. Namun, hal itu diatur keras. Ketika Israel melanggar aturan-aturan itu, Biden masih menegur.

”Di masa pemerintahan Trump, teguran itu berhenti,” kata Hikmahanto.

Trump juga mengeluarkan gagasan mengosongkan Gaza. Sebanyak 2 juta warganya akan dipindahkan ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Hikmahanto menerangkan, tindakan ini dikategorikan genosida meskipun tanpa menggunakan senjata karena mencerabut identitas bangsa Palestina dari tanahnya.

AS sekarang memblokade pihak-pihak yang mengkritik Israel. Afrika Selatan menggugat Israel ke Mahkamah Kriminal Internasional (ICC). Sebagai balasan, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, Duta Besar Afsel untuk AS Ebrahim Rasool tidak lagi diterima.

Washington juga berniat mendeportasi Mahmoud Khalil, mahasiswa pascasarjana Universitas Columbia yang menggerakkan unjuk rasa pro-Palestina. Khalil kini ditahan di penjara imigrasi di Lousiana, New Orleans, dan akan dideportasi ke Palestina dengan menggunakan dalih undang-undang antiterorisme.

Aaron Rechlin-Melnik, pakar hukum dari Dewan Imigrasi AS, mengatakan kepada The Independent bahwa sejumlah pasal di UU Antiterorisme AS adalah pasal karet. ”Definisi mendukung terorisme terlalu lebar. Kadang-kadang, jika orang itu ditodong pistol oleh teroris dan disuruh memasak untuk mereka, ia langsung dikategorikan pendukung teroris,” tuturnya.