Mencermati Akar Budaya Politik Trumpisme

Beberapa hari setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025, Donald Trump langsung mengeluarkan keputusan yang membatasi imigran di AS. Semua imigran, yang tidak mempunyai izin tinggal di AS yang diperkirakan mencapai puluhan juta orang, ditangkap dan dideportasi ke negara asal. Trump juga memperkuat perbatasan dengan Meksiko dengan mengumumkan keadaan darurat di perbatasan AS-Meksiko.

Pada minggu pertama pascapelantikan saja, hampir 2.400 migran ditangkap Badan Perlindungan Perbatasan AS, dan mayoritas diterbangkan ke Meksiko dan Guatemala. Pemerintah AS meningkatkan jumlah penangkapan dan deportasi secara lebih cepat (dw.com, 29/1/2025).    

Saat menyikapi nasib penduduk Gaza di tengah gencatan senjata Hamas-Israel (6/2/2025), Trump lagi-lagi mengeluarkan pernyataan yang ekstrem, ingin mengambil alih dan memiliki Gaza sekaligus memindahkan warga Palestina ke Mesir, Jordania, atau tempat lain. Trump berencana membangun Gaza menjadi kawasan real estate internasional.

Selain soal imigran dan Gaza, Trump juga menyerang milisi Houthi di Yaman dan mengultimatum Iran dengan ancaman pengeboman pada instalasi nuklirnya. Berselang hari, pada 19 Februari 2025 Trump mengeluarkan pernyataan yang menyalahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zeenskyy atas terjadinya perang Rusia-Ukraina. Presiden Zelenskyy disebut sebagai ”pelawak yang sukses” dan menagih bayaran Ukraina atas bantuan militer AS kepada Ukraina selama tiga tahun terakhir.

Trump juga ingin Eropa memperkuat pertahanan mereka sendiri ketimbang bergantung kepada AS seperti yang selama tiga dekade ini dilakukan (16/3/2025). Keputusan Trump ini membuat negara-negara Eropa kelabakan. Ancaman-ancaman invasi Rusia terhadap sejumlah negara Eropa seakan diabaikan Trump, dan sebaliknya justru memberi angin kepada Rusia dengan merangkulnya secara narasi.

Gegar dunia berikutnya adalah keputusan Donald Trump pada 2 April 2025 yang mengenakan pembalasan tarif yang tinggi (reciprocals tariffs) bagi 57 negara, termasuk negara-negara sekutu terdekatnya seperti Israel dan negara-negara Eropa. Negara-negara itu selama ini dianggap hanya menikmati keuntungan dari selisih harga komoditas perdagangan, dan membuat ekonomi AS rugi besar.

Ajaibnya, Rusia yang di pemerintahan sebelumnya dianggap musuh justru tak dikenai kenaikan tarif. Protes bertebaran di seantero dunia, mulai dari pemimpin negara, sekutu, hingga lawan politik, bahkan hingga lingkaran terdekat pendukung kampanye Trump di Pemilu Presiden AS.

Terbaru, hanya berselang hari, pada 10 April 2025, Donald Trump tiba-tiba menunda pengenaan tarif resiprokal. Rencana pengenaan tarif itu diundur 90 hari bagi seluruh negara dunia, kecuali China yang justru dinaikkan menjadi 104 persen untuk barang-barang produk China yang dijual di AS.   

Dengan semua keputusan ajaib nan nekat tersebut, seluruh dunia kini diliputi ketidakpastian. Mulai dari nasib perang di Ukraina, nasib warga Gaza, hingga stabilitas ekonomi dunia. Publik dunia kini bertanya-tanya, siapakah sebenarnya seorang Donald Trump itu? Dan, apakah ketidakpastiaan seperti ini akan terus berlangsung?

Tulisan ini menelusuri dari pendekatan sosiologi-politik, untuk secara historis mengurai setting pola budaya dan perilaku politik AS di mana Donald Trump mampu mengakumulasi kapital sosial politik dan menggunakannya untuk beraksi.

Dua ilmuwan sosial Perancis, Jean-Marie Ruiz dan Isabelle Vagnoux, melalui tulisan ”Mencermati Akar Trumpisme: illiberalisme Amerika (2022)” merangkum secara komprehensif dan mendalam fenomena Donald Trump yang ditengarai merupakan sebuah sikap kekolotan dan fanatik, berpikiran sempit, dan tidak berbudaya politik dan demokrasi. Singkat kata, bersifat illiberal.

Meski Amerika Serikat sudah 47 kali memiliki presiden sejak deklarasi kemerdekaan pada 1776 dan banyak di antaranya yang memberikan kejutan sosok  bagi dunia, Donald Trump tampaknya merupakan tokoh presiden yang paling unik dalam sejarah AS.

Karakternya penuh warna menggabungkan kharisma yang tegas, tetapi temperamental dan populer bak selebriti. Tak hanya itu, dia adalah seorang pebisnis ulung dalam real estate dan sudah sangat terkenal sebelum menjadi presiden.  

Kepemimpinan Trump berdasar pada retorika yang sederhana, tetapi mencolok, emosional, dan menentang semua norma. Gaya komunikasi itu ditambah dengan kecenderungan kultus kepribadian, dan citra yang dimainkan, bahkan jika itu tidak memiliki dasar dalam kenyataan. Namun, apakah seluruh fenomena Trumpisme ini hanya semata karena seorang Donald Trump dengan karakter uniknya?

Ternyata, ini bukan semata soal personalitas seorang Donald Trump sebagaimana sosok Donald Trump muda yang difilmkan melalui The Apprentice (2024) dengan aktor Sebastian Stan yang memerankan Donald Trump. Alih-alih, banalitas Trump juga terkait dengan perjalanan politik yang berakar dalam sejarah politik AS.

Tidak ada yang namanya ideologi atau doktrin Trump atau Trumpisme, tetapi lebih merupakan kumpulan posisi dan ide yang laten dalam sejarah AS yang muncul kembali dari waktu ke waktu, tulis Jean-Marie Ruiz.

”Trumpisme” sebenarnya semata serupa tren politik yang dapat dilihat hampir di mana-mana di dunia berdasarkan konsep otoritarianisme. Konsep ini didefinisikan pada tahun 1970-an oleh ilmuwan politik Spanyol-Amerika, Juan Linz, yang menggambarkan pemerintahan yang tidak demokratis ataupun totaliter.

Hal itu dicirikan oleh otoritarianisme kompetitif, istilah yang menggambarkan rezim pasca-Soviet yang memiliki lembaga demokratis, tetapi demokratis hanya dalam penampilan di Rusia. Ekses Trumpisme merupakan ciri khas populisme yang sudah ada sejak lama.

Fakta bahwa budaya politik laten itu dipromosikan oleh kepribadian yang tidak biasa dan karismatik seperti Trump, di era media sosial dan jaringan masyarakat yang sangat kuat saat ini, telah membantu memberikan pengaruh substansi pada ranah yang luas dan mendorong situasi dunia menjadi hiruk-pikuk.

Illiberalisme ala langkah-langkah politik Donald Trump menjadi kian berwujud ibarat penguasa yang bersandar pada gaya berpolitik populis konservatif, yaitu menghormati demokrasi, hak memilih dan dipilih untuk berkuasa, tetapi begitu menjabat, mereka menggunakan negara untuk merampas hak-hak fundamental warga negara, menetralkan pengawasan, melemahkan supremasi hukum, dan mengendalikan media.

Pemimpin illiberal menerapkan bentuk demokrasi yang menyimpang di mana justru supremasi hukum dianggap sebagai hambatan bagi kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dengan demikian, illiberalisme agaknya adalah istilah yang paling tepat untuk menggambarkan Trumpisme.

Sejarawan Richard Hofstadter pada tahun 1955 telah mengidentifikasi munculnya gerakan konservatif populis semacam ini di akhir Perang Dunia I tahun 1920. Hofstadter menjelaskan pergeseran di masyarakat AS menjadi konservatisme populis akibat kekecewaan terhadap ”surga yang hilang” dari Amerika Serikat yang dulunya adalah pedesaan, terlindungi dari keburukan dunia oleh isolasi geografisnya menjadi wilayah yang termekanisasi, terurbanisasi, dan terbirokratisasi, bahkan terinternasionalisasi.

Sebagian besar rakyat Amerika saat itu masih mendambakan kembalinya individualisme dan isolasi lama, panik ketika mendapati bahwa para pemimpin konservatif AS tidak mampu memulihkan kondisi tersebut. Kalangan konservatif khususnya di perdesaan Amerika mulai memandang dengan curiga wajah baru negara di mana perempuan dibebaskan dan bekerja, orang kulit hitam memiliki hak memilih, dan populasi imigran non-kulit putih semakin besar

Menanggapi perkembangan ini, yang dianggap berbahaya bagi nilai-nilai Amerika klasik, reaksi kaum konservatif populis berkembang menjadi gerakan yang memakai slogan ”America First”.

Pada giliran berikutnya muncul gerakan Ku Klux Klan (KKK) dan undang-undang yang secara drastis membatasi masuknya imigran di era Presiden AS Calvin Coolidge pada tahun 1924. Ayah Trump bahkan ditengarai pernah menghadiri rapat umum KKK di New York pada tahun 1927.

Di akhir abad ke-19, America First Committee mencoba mencegah AS memasuki Perang Dunia II, tetapi gagal. Suara-suara kalangan konservatif kemudian semakin kehilangan dukungan ketika AS justru mengambil peran internasional baru sebagai penyelamat dunia (free world) dan terdorong ke peran sebagai polisi dunia dengan mundurnya peran dan pamor Inggris Raya.

Cukup lama setelah Amerika tenggelam dalam peran sebagai polisi dunia sebagai dampak kemenangan di Perang Dunia II, budaya politik Amerika kembali mengalami ”reinkarnasi” dengan gagasan populisme-konservatif yang pernah jaya. 

Hal ini karena AS mengalami resesi hebat pada tahun tahun 2007–2009 yang memicu berbagai macam kebencian dan frustrasi dari kelas menengah ke bawah yang merasakan dampaknya terhadap standar hidup mereka. Selain itu, kelas pekerja, khususnya orang kulit hitam dan Latin, juga mendapati nasib mereka telantar menjadi korban krisis subprime mortgage dan korupsi kakap sistem perbankan AS. Akibatnya, kaum konservatif sayap kanan menyalahkan negara federal.

Pemilihan Barack Obama, presiden kulit hitam pertama, merupakan titik puncak kekesalan bagi para pendukung kulit putih, kaum konservatif nasionalis, dan kaum populis. Tak heran, sebagian besar anggota Partai Republik menghalangi semua program reformasi yang diusulkan Obama dan dianggap sebagai serangan terhadap berfungsinya demokrasi, berkontribusi terhadap polarisasi ekstrem dalam kehidupan politik Amerika hingga saat ini.

Dengan memanfaatkan lahan kekecewaan yang subur ini, ketakutan akan mobilitas sosial yang menurun, kebencian, nativisme, rasisme, nasionalisme ekstrem, proteksionisme, dan hak Kristen, Trump secara naluriah menghidupkan kembali berbagai ide paleokonservatif dan populis serta meraih kemenangannya yang mengejutkan pada tahun 2016. Trump juga terus menggalang massa menjelang pemilihan paruh waktu tahun 2022 dan pemilihan presiden tahun 2024.

Sebelumnya, pada tahun 1992, Pat Buchanan, penasihat komunikasi Presiden Richard Nixon, Gerald Ford, dan Ronald Reagan, menjadi pendukung gerakan ini. Dia mencalonkan diri sebagai presiden dan menghidupkan kembali slogan ”America First”.

Program ”paleokonservatifnya” menyerukan pajak yang lebih rendah, lebih sedikit imigrasi, sikap yang lebih tegas terhadap perang budaya yang telah memecah belah negara, fokus yang lebih besar pada kebijakan dalam negeri, dan kembali ke proteksionisme dan bentuk kebijakan isolasionisme. Slogan America First itu tercatat dalam pidato Pat Buchanan di Konvensi Nasional Partai Republik:

”Tekad kami adalah mengutamakan Amerika, menjadikan Amerika sebagai yang utama lagi, dan mempertahankan Amerika sebagai yang utama. Selama 50 tahun, kami telah membebaskan, membela, dan membantu negara-negara di seluruh dunia. Itu adalah hal yang benar dan adil untuk dilakukan. Namun, sekarang, kita harus mulai memperhatikan orang-orang Amerika yang terlupakan di sini, di Amerika Serikat.”

Pidato yang disampaikan itu menekankan pada perang budaya dan nilai-nilai konservatif, sebenarnya tak langsung diterima oleh sebagian besar anggota Partai Republik sendiri. Namun, pidato itu menjadi dasar kebangkitan arus konservatisme Amerika saat ini, yang tidak diragukan lagi mencapai klimaksnya dengan terpilihnya Donald Trump.

Retorika ini juga dipakai Donald Trump pada kampanye pemilu Presiden AS 2024.

”Teman-teman, pemilihan umum ini bukan hanya tentang siapa yang akan mendapatkan apa. Ini tentang siapa kita. Ini tentang apa yang kita yakini dan apa yang kita perjuangkan sebagai orang Amerika. Ada perang identitas yang sedang terjadi di negara ini. Ada perang budaya yang sama pentingnya bagi jenis negara yang akan kita bentuk seperti Perang Dingin itu sendiri. Sebab, perang ini adalah untuk jiwa Amerika.”

Personalisasi kekuasaan adalah salah satu karakteristik paling jelas dari Presiden Donald Trump, yang sering menjalankan keputusan pemerintahan berdasarkan naluri daripada mengikuti musyawarah dengan para penasihat atau pejabat kabinetnya. Demikian pula, penentangan tanpa kompromi terhadap segala bentuk checks and balances telah menjadi ciri lainnya dari Trumpisme, sesuatu yang sama sekali tidak sesuai dengan tradisi liberal Amerika.

Tradisi liberal percaya bahwa individu harus dapat bertindak sesuai keinginan mereka, selama hal ini tidak melanggar kebebasan orang lain, dan untuk membentuk kehidupan mereka berdasarkan apa yang penting bagi mereka, sesuai dengan pandangan pluralistik masyarakat yang menjadi ciri demokrasi liberal.

Sebaliknya, personalisasi kekuasaan Trumpisme, yang berbatasan dengan kultus kepribadian, tentu sangat meresahkan. Hal ini jelas diilustrasikan oleh penolakan Trump untuk terlibat dalam persaingan wajar untuk mengakui nilai pluralisme dan menolak legitimasi oposisi.

Selama empat tahun menjabat, Partai Demokrat AS dipandang sebagai musuh yang harus dihancurkan daripada sebagai lawan politik. Trump terus-menerus menyerang apa pun yang membatasi kebebasan bertindaknya untuk bertindak atas Demokrat. Hal ini menjelaskan pula serangan ratusan pendukungnya ke gedung Capitol Hill, AS, 6 Januari 2021, untuk mencegah kekalahan Trump di pemilu tahun 2020.

Tak pelak, polarisasi masyarakat di AS yang menjelma menjadi ”perang budaya” selama beberapa dekade telah mencapai puncaknya selama masa jabatan Presiden Trump.

Dalam model budaya politik Trumpisme, media ditekan habis. Jurnalisme investigasi ala Washington Post dan New York Times, yang telah berulang kali menunjukkan pentingnya mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dicap sebagai ”musuh rakyat Amerika”.

Dalam pandangan simpatisan Trump, ide-ide yang disebarkan oleh media liberal yang berbau ateisme dan relativisme moral merupakan resep untuk kemunduran, dan harus diperangi dengan segala cara yang mungkin. Mereka percaya perang budaya perlu dilancarkan untuk membongkar hegemoni budaya yang dinikmati kaum liberal sejak tahun 1970, untuk mendefinisikan ulang budaya populer dalam pengertian konservatif dan memperoleh manfaat politik darinya.

Berkebalikan dengan itu adalah nasib media-media yang mendukung Trumpisme. Media-media konservatif yang paling berpengaruh, termasuk Fox News dan Breitbart News, terus memprovokasi untuk memenangi pertarungan pikiran, mendekonstruksi narasi liberal, dan menggantinya dengan narasi konservatif nasional.

Lebih jauh, Trump dan kekuatan konservatif yang mendukungnya memanfaatkan teori ras kritis (CRT) sebagai momok untuk menakut-nakuti para pemilih mereka agar terlibat dalam pertempuran baru atas nama identitas.

CRT adalah gerakan pemikiran yang muncul pertama kali pada era 1970-an sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran akan diskriminasi rasial yang terus berlanjut di masyarakat AS dan awalnya melibatkan penerapan teori kritis Sekolah Frankfurt untuk menyoroti peran hukum dan struktur kekuasaan dalam diskriminasi.

Konsep ini menyoroti sifat diskriminasi karena asal etnis atau sosial atau jenis kelamin korban. Senjata CRT untuk tujuan politik difasilitasi oleh lingkungan yang menguntungkan Trump ke tampuk kekuasaan selama masa jabatannya.

Kisah kematian seorang warga kulit hitam, George Floyd, oleh kekerasan polisi kulit putih AS pada Mei 2020, misalnya, menjadi ilustrasi yang mencolok dari realitas rasisme sistemik, yang melegitimasi pandangan para pendukung konsep ras kritis (CRT), dan mengakibatkan mobilisasi melawan rasisme yang luas. Peristiwa-peristiwa ini meningkatkan polarisasi, memberi masing-masing kubu semakin banyak alasan untuk menentang yang lain.

Amerika kulit putih nativis, yang terikat pada pandangan tradisional sejarah AS yang menekankan komponen Protestan Anglo-Saxon Kulit Putih (WASP), memandang pendukung CRT dan aktivis antirasis sebagai musuh internal, yang harus dibungkam dengan segala cara untuk menyelamatkan Amerika dan mendapatkan kembali kendali, setidaknya atas narasi nasional.

Trumpisme memanfaatkan kecemasan ini sejak awal dan terus-menerus mengobarkannya untuk mempersenjatainya dan menyatukan kaum konservatif sayap kanan di bawah panjinya. Penentangan terhadap teori ras kritis (CRT) digunakan untuk memelopori strategi ini, dengan cara membangkitkan kembali McCarthyisme dalam tingkat stigmatisasi dan histerianya.

Segala hal yang berhubungan dengan CRT dicabut dari pendanaan federal, dan pelatihan kesetaraan ras dan keberagaman untuk pegawai federal dibatalkan, banyak negara bagian yang dikuasai Partai Republik melarang segala referensi tentang CRT di sekolah umum.

Media konservatif telah memainkan peran yang dibuat-buat ini di mana CRT hampir tidak ada di media liberal, seperti CNN atau MSNBC, tetapi banyak di Fox News, yang mengakibatkan politisasi ekstrem dari perdebatan tersebut.

Di era Trump, kelompok Kristen kanan yang bergeser ke arah populisme Kristen mengekspresikan dirinya dalam konservatisme dan Partai Republik yang kecenderungan illiberalnya terus-menerus muncul ke permukaan. Trump telah menjadi juru selamatnya, orang terpilih, yang dibela dan didukungnya pada tahun 2016, 2020, dan mungkin akan terus demikian di masa mendatang.

Dengan menelusuri asal-usul Trumpisme di Amerika dan vitalitas berbagai arus yang merasukinya, analisis ini membantu kita memahami alasan di balik Trump yang mencengangkan dan kemungkinan keberlangsungannya dalam jangka panjang bersama dengan Partai Republik di Amerika Serikat. (LITBANG KOMPAS)