Apa Itu Tarif Trump dan Bagaimana Memengaruhi Perekonomian Indonesia?

1. Kapan Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor?
2. Apa itu tarif  dan bagaimana cara kerjanya?
3. Mengapa Presiden Trump menggunakan tarif?
4. Apa itu tarif timbal balik yang diumumkan Trump?
5. Seperti apa neraca perdagangan Indonesia-AS?
6. Bagaimana tarif  Trump akan memengaruhi perekonomian Indonesia?

Perang dagang dunia memasuki babak baru setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif baru yang luas terhadap barang-barang yang diimpor dari seluruh dunia pada Rabu, 2 April 2025. Trump mengklaim bahwa tarif dasar sebesar 10 persen pada semua negara ditambah tarif yang lebih tinggi untuk setiap negara akan meningkatkan ekonomi AS dan melindungi lapangan pekerjaan.

Meskipun sejak awal memerintah Presiden Donald Trump telah memberlakukan kebijakan soal tarif untuk beberapa negara, bagi banyak pihak, pengumuman yang disebut Trump sebagai ”Hari Pembebasan” itu tak ubahnya tekanan baru. Kebijakan tersebut dikhawatirkan akan membebani pelaku bisnis di seluruh dunia dan memicu ketidakpastian yang bakal mengganggu perekonomian global.

Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak kebijakan tarif baru tersebut. Dalam daftar 180 negara yang dikenai tarif bea masuk, Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen oleh AS. Indonesia menjadi negara urutan kedelapan yang mendapat tarif terbesar.

Laman Gedung Putih mengumumkan tanggal berlakunya tarif Trump akan terbagi menjadi dua tahapan. Pada tahap pertama, tarif 10 persen untuk semua negara akan mulai berlaku mulai Sabtu, 5 April 2025 pukul 00.01 waktu AS atau Eastern Daylight Time (EDT).

Waktu tersebut bersamaan dengan Sabtu, 5 April 2025 pukul 11.01 WIB di Indonesia. Setelah itu, tarif khusus yang diperuntukkan bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia, akan berlaku mulai Rabu, 9 April 2025 pukul 11.01 WIB.

Tarif adalah bentuk pajak yang dikenakan pada impor dari negara lain. Tarif tersebut dipungut di bea cukai dan dibayarkan oleh perusahaan atau individu yang mengimpor. Dalam berbagai kasus, tarif impor juga disebut sebagai bea masuk, bea cukai, atau pajak impor.

Biasanya, tarif adalah persentase dari nilai suatu produk. Misalnya, tarif  25 persen pada produk seharga 10 dollar AS akan berarti biaya tambahan sebesar 2,50 dollar AS.

Perusahaan yang membawa barang asing ke negara tersebut harus membayar pajak kepada pemerintah. Perusahaan dapat memilih untuk membebankan sebagian atau semua biaya kepada pelanggan, atau mungkin memutuskan untuk mengimpor lebih sedikit barang asing.

Menurut Tax Foundation, sebuah lembaga nirlaba kebijakan pajak nonpartisan, teori ekonomi secara umum menunjukkan hambatan perdagangan yang lebih tinggi meningkatkan harga konsumen dan berdampak negatif pada output dan pendapatan ekonomi.

Para ekonom berpendapat, tarif diperlukan untuk mendapatkan lebih banyak permintaan bagi produsen dalam negeri, meskipun mereka juga merupakan bagian dari rantai pasokan global yang dapat terkena dampak tarif.

Penerapan tarif bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan melindungi industri dalam negeri dari persaingan dengan produk asing. Selain itu, tarif juga bisa berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan masuknya barang tertentu atau sebagai sanksi ekonomi terhadap negara lain.

Tarif impor memiliki dampak yang luas terhadap ekonomi suatu negara, baik dari sisi harga barang, daya saing industri, hubungan dagang, maupun kesejahteraan masyarakat.

Tarif impor bisa menyebabkan kenaikan harga barang impor karena pajak yang dikenakan pada produk tersebut akan dibebankan kepada konsumen. Akibatnya, konsumen cenderung beralih ke produk lokal jika tersedia dengan harga yang lebih kompetitif.

Tarif merupakan bagian utama dari visi ekonomi Presiden Donald Trump. Ia berpendapat, tarif akan mendorong konsumen AS untuk membeli lebih banyak barang buatan Amerika sehingga meningkatkan perekonomian negara dan meningkatkan jumlah pajak yang dikumpulkan.

Trump juga ingin memperkecil kesenjangan antara nilai barang yang diimpor AS dan barang yang diekspornya ke negara lain, dengan menyatakan bahwa Amerika telah dimanfaatkan oleh ”para penipu” dan ”dirampok” oleh pihak asing. Misalnya, AS mengalami defisit perdagangan sebesar 213 miliar dollar AS  dengan Uni Eropa (UE) pada 2024, sesuatu yang disebut Trump sebagai ”kekejaman”.

Tarif pertama yang diumumkan Trump selama masa jabatan presidennya saat ini menargetkan mitra dagang utama AS, yaitu China, Meksiko, dan Kanada. Trump ingin mereka berbuat lebih banyak untuk menghentikan masuknya migran dan narkoba ke AS.

Trump memberlakukan tarif 10 persen pada barang-barang China, yang kemudian digandakan menjadi 20 persen. Ia mengumumkan tarif sebesar 25 persen pada barang-barang dari Meksiko dan Kanada, serta tarif sebesar 10 persen pada impor energi Kanada, meskipun tarif ini telah ditunda dan diubah.

Trump juga telah memberlakukan tarif sebesar 25 persen pada semua impor baja dan aluminium, dan tarif sebesar 25 persen pada semua mobil buatan luar negeri—dengan tarif sebesar 25 persen pada suku cadang mobil yang akan diberlakukan di kemudian hari.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff yang lebih tinggi bagi puluhan negara. Dilansir USA Today, Kamis (3/4/2025), tarif timbal balik adalah tarif yang bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan global dengan mengenakan tarif yang lebih tinggi pada barang-barang impor dari negara mitra dagang.

Tarif ini sebagai bentuk ’balas dendam’ terhadap kebijakan tarif negara lain yang dianggap merugikan Amerika Serikat. Tarif timbal balik ini mengacu pada pemberian tarif berdasarkan besaran tarif yang dikenakan negara mitra terhadap produk Amerika Serikat.

Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif setidaknya 10 persen ke depannya, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

Trump mengumumkan bahwa tarif ”dasar” minimum 10 persen pada semua impor yang masuk ke AS akan dimulai pada 5 April. Ini akan memengaruhi sejumlah negara, termasuk Inggris, Argentina, Australia, Brasil, dan Arab Saudi.

Namun, ada 57 negara yang dianggap sebagai ”the worst offenders” yang akan menghadapi tarif yang lebih besar, termasuk China, yang akan menjadi salah satu yang paling terpukul. Tarif impornya akan sebesar 34 persen. Tarif tersebut merupakan tambahan dari tarif yang sudah berlaku sebesar 20 persen, sehingga totalnya menjadi 54 persen.

Kamboja adalah negara lain yang akan terkena tarif tinggi sebesar 49 persen, sedangkan Vietnam tidak jauh di belakang dengan tarif 46 persen. Impor dari Uni Eropa akan dikenakan tarif sebesar 20 persen. Tarif yang lebih tinggi ini akan dimulai pada 9 April.

Penerapan tarif timbal balik hingga 32 persen untuk Indonesia tersebut tidak terlepas dari besarnya defisit AS ke Indonesia. Pasalnya, data Kementerian Perdagangan menunjukkan defisit perdagangan AS-Indonesia terus meningkat pada 2024. Kenaikan defisit inilah yang membuat AS khawatir hingga memberlakukan kebijakan kenaikan tarif kepada Indonesia.

Seperti dilansir Satudata Kementerian Perdagangan (Kemendag), Indonesia surplus perdagangan sebesar 14,34 miliar dollar AS pada 2024. Defisit tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-15 dalam daftar negara dengan defisit perdagangan terbesar bagi AS.

Defisit perdagangan AS melonjak 67 persen dalam lima tahun terakhir dari 8,58 miliar dollar AS pada 2019 menjadi 14,34 miliar dollar AS pada 2024. Defisit bahkan pernah menyentuh 16,57 miliar dollar AS pada 2022.

Menurut komoditasnya, surplus Indonesia dari AS paling besar dari mesin dan perlengkapan elektrik yang senilai 4,18 miliar dollar AS pada tahun lalu. Setelahnya ada pakaian dan aksesori pakaian senilai 2,84 miliar dollar AS dan alas kaki senilai 2,39 miliar dollar AS.

Sementara itu, data United States Trade Representative (USTR) mencatat nilai total perdagangan Indonesia dan AS mencapai 38,3 miliar dollar AS sepanjang 2024 dengan ekspor AS ke Indonesia bernilai 10,2 miliar dollar AS dan impor sebesar 28,1 miliar dollar AS.

Impor dari Indonesia yang lebih besar membuat AS membukukan defisit perdagangan sebesar 17,9 miliar dollar AS pada 2024. Defisit ini melebar 5,4 persen dibandingkan dengan 2023 yang berada di angka 923 juta dollar AS.

Presiden Donald Trump, melalui pernyataan resmi Gedung Putih, membeberkan sejumlah alasan mengapa Indonesia dan beberapa negara lainnya dianggap sudah memanfaatkan AS. Mengutip  Fact Sheet Gedung Putih yang terbit di laman whitehouse.gov pada 2 April 2025 disebutkan, selama beberapa generasi, negara-negara telah memanfaatkan Amerika Serikat, memberi tarif dengan bea yang lebih tinggi.

Pemerintah AS memberi contoh sejumlah negara yang mereka sebut telah mengambil untung dari Negeri Abang Sam, di antaranya India, Brasil, hingga Uni Eropa. Sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Indonesia, juga disebut sebagai contoh.

Indonesia, bersama dengan Brasil, menjadi contoh negara yang memberi bea masuk lebih tinggi daripada AS untuk komoditas etanol. Brasil (18 persen) dan Indonesia (30 persen) menerapkan tarif yang lebih tinggi untuk etanol dari Amerika Serikat (2,5 persen).

Selain itu, Trump juga menyoroti kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), lisensi impor, dan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang diberlakukan Indonesia. Dalam Fact Sheet Gedung Putih disebutkan, Indonesia mempertahankan persyaratan konten lokal lintas komoditas untuk banyak sektor, rezim lisensi impor yang rumit dan—mulai tahun ini—akan mengharuskan firma sumber daya alam untuk menyimpan pendapatan ekspor di dalam negeri untuk transaksi 250.000 dollar AS atau lebih.

Bagi Indonesia, kebijakan tarif dasar impor dan tarif timbal balik yang ditetapkan Pemerintah AS tersebut bisa berdampak signifikan terhadap perekonomian, bahkan sektor ketenagakerjaan. Sebab, pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS mencapai 10,3 persen secara tahunan. Pangsa tersebut merupakan yang terbesar kedua setelah ekspor Indonesia ke China.

Kebijakan tarif 32 persen tersebut secara khusus akan memukul produk-produk yang selama ini bersaing ketat dengan barang produksi lokal AS, seperti barang elektronik, mesin, bahan kimia, kosmetik, obat-obatan, besi, baja, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan.

Kebijakan tersebut juga akan memengaruhi kuantitas ekspor dari Indonesia ke AS dan berdampak negatif terhadap volume ekspor ke negara lain. Tarif impor yang tinggi akan meningkatkan biaya ekspor secara tajam bagi produsen dan eksportir Indonesia. Ini akhirnya mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar AS.

Sektor manufaktur berbasis teknologi seperti elektronik, otomotif, besi, dan baja diperkirakan akan mengalami tekanan besar mengingat produk-produk ini sangat sensitif terhadap kenaikan harga jual akibat tarif impor yang tinggi.

Lantas bagaimana tanggapan Pemerintah RI terkait tarif 32 persen Trump? Hingga kini, pemerintah sedang menghitung dampak tarif ini terhadap sektor-sektor yang terdampak serta perekonomian nasional secara keseluruhan. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan tim lintas kementerian telah bersiap sejak awal tahun dengan berbagai strategi, termasuk dialog dengan Pemerintah AS. (Litbang Kompas)