Mendagri Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Lebih Awal

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewakili Presiden Prabowo Subianto melantik Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah untuk periode 2025-2030 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, di Banda Aceh, Rabu (12/2/2025). Pelantikan ini lebih awal dari pelantikan serentak 505 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Jakarta. Hal ini karena amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Presiden Prabowo Subianto tidak dapat hadir langsung dalam pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh karena menerima kunjungan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pelantikan lebih awal di Aceh ini sesuai dengan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengatur bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh mendagri atas nama presiden di hadapan Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Acara pelantikan ini turut dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wali Nanggroe Aceh Teuku Malik Mahmud Al-Haythtar, Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Basuni, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, serta Penjabat (Pj) Gubernur Aceh periode 2024-2025 Safrizal ZA.

Selain itu, hadir pula sejumlah mantan pejabat pada kabinet terdahulu, di antaranya Sudirman Said, Sofyan Djalil, dan Hamid Awaluddin.

Tito menjelaskan, pemilihan pelantikan pada 12 Februari 2025 mempertimbangkan agar gubernur dan wakil gubernur Aceh yang dilantik memiliki cukup waktu untuk melantik bupati dan wali kota di wilayah Provinsi Aceh. Selain itu, pelantikan merupakan bagian dari persiapan sebelum menghadiri pelantikan serentak kepala daerah di Istana Negara pada 20 Februari mendatang, serta persiapan sebelum mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

”Beliau (Presiden) sangat berbesar hati dan sangat paham dengan aturan-aturan itu dan juga menghargai permintaan dari DPR Aceh serta gubernur terpilih. Maka, beliau menyampaikan, silakan lanjutkan pelantikan tanggal 12 Februari,” tutur Tito.

Menurut dia, Presiden Prabowo juga memahami pentingnya pelantikan tersebut serta menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir langsung di Aceh. Padahal, Presiden sangat ingin menyaksikan pelantikan itu secara langsung.

Meskipun demikian, Presiden Prabowo tetap memberikan pesan selamat kepada gubernur dan wakil gubernur Aceh yang baru dilantik sebagai bentuk perhatian dan kecintaannya terhadap Aceh.

”Sebetulnya, beliau (Presiden) sangat ingin hadir sendiri langsung di tempat ini untuk menyaksikan. Tapi, pas hari ini, beliau menerima kunjungan kehormatan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan,” kata Tito.

DPP PDI Perjuangan (PDI-P) memberikan pembekalan kepada seluruh kepala daerah terpilih tahun 2024 di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025). Pembekalan dilakukan secara hibrida dan dihadiri langsung oleh sejumlah pengurus pusat partai, di antaranya Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat dan Deddy Yevri Sitorus, serta Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

Saat membuka acara, Hasto mengatakan ia sudah melaporkan kepada Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait kegiatan pembekalan tersebut. Saat ini, Megawati sedang beribadah umrah di Arab Saudi bersama keluarga.

Ia menambahkan, pembekalan yang diberikan oleh DPP PDI-P itu bertujuan agar kepala daerah yang merupakan kader PDI-P memiliki bekal sebelum nantinya mendapatkan pengarahan dan penggemblengan secara langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, para kepala daerah dari PDI-P memiliki bekal pengetahuan terkait kondisi geopolitik serta konsep NKRI.

”Ini pembekalan agar nanti sebelum mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahan negara, maka seluruh kepala daerah terpilih (dari PDI-P) untuk memiliki bekal dalam sebuah konsepsi bahwa bentuk negara kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara federal,” kata Hasto menjelaskan.

Hasto juga berpesan agar seluruh kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat meletakkan pembangunan dalam sebuah sistem yang sejalan dengan NKRI yang dipimpin oleh seorang presiden. Meskipun presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik lain, dengan dipilih langsung, ia bisa mendapatkan legitimasi untuk menjabat lima tahun ke depan.

”Presiden dan wakilnya punya visi-misi, yang itu dinyatakan dalam rancangan pembangunan jangka menengah, yang artinya mengikat kita semua termasuk kepala daerah dan warga untuk tunduk sepenuhnya pada UU itu,” ujar Hasto.

Selain itu, Hasto menyebut pembekalan ini adalah upaya saling mengintegrasikan pemikiran serta untuk menunjukkan bagaimana visi misi PDI-P diturunkan berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945 dengan prinsip mewujudkan Indonesia Trisakti.

Hasto menekankan bahwa saat merumuskan kebijakan, para kepala daerah yang terpilih pada 2024 dari PDI-P diharuskan untuk mengundang ahli dan pakar. Hal itu merupakan bagian dari penerapan tradisi intelektual yang digagas oleh Proklamator Ir Soekarno atau Bung Karno.

Ia berharap bahwa kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah PDI-P harus berbasis pada riset dan penelitian mendalam, mengacu pada panduan teori yang ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang sebagaimana dilakukan Bung Karno dahulu.

”Maka, kepala-kepala daerah kita wajib membuat policy based on research. Jadi, teori itu sebagai panduan karena teori itu ditemukan dari fenomena sosial yang bertumbuh saat itu, yang dikuatkan oleh Soekarno bahwa dunia mengalami perubahan yang luar biasa pasca-Revolusi Perancis,” ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengingatkan agar kepala daerah PDI-P tidak melupakan sejarah serta terus menggali ide-ide besar dari berbagai aliran pemikiran, seperti materialisme, nasionalisme, Islamisme, hingga sosialisme yang pernah dibawa oleh Soekarno. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih relevan dengan kondisi obyektif rakyat dan mendalam dalam menganalisis berbagai tantangan.

”Kalau kepala daerah kita, ya, undang dong tim, undang dong dari perguruan tinggi, undang dari BRIN, untuk melihat bagaimana dialektika tentang kemajuan daerah. Jangan lupakan sejarah, jangan tinggalkan sejarah. Ini yang dialektika pertama, Soekarno melihat sejarah Nusantara, sejarah dunia, buku sebagai jendela dunia dan pemikiran tokoh-tokoh dunia yang mendasari suatu konstruksi tentang persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia,” papar Hasto.

Adapun Djarot menuturkan, pembekelan gelombang pertama ini diikuti sebanyak 142 kepala daerah dari PDI-P. Mereka merupakan para kepala daerah yang baru pertama terpilih di Pilkada 2024. Sebanyak 142 kepala daerah dari PDI-P itu terdiri dari kader internal 71 orang, unsur aparatur sipil negara dan birokrasi 45 orang, pengusaha 23 orang, TNI/Polri 1 orang, dan akademisi 2 orang.

”Dari sinilah kemudian partai menyiapkan visi dan misi sehingga semua kepala daerah terpilih dari PDI-P berkomitmen untuk bersama-sama berjuang mewujudkan tujuan Indonesia Merdeka,” kata Djarot.

Mantan Wali Kota Blitar itu menambahkan, di PDI-P, calon kepala daerah tidak menyiapkan visi-misi sendiri. Sebab, ada potensi visi-misi yang disiapkan sendiri itu cenderung hanya disiapkan oleh konsultan yang menekankan populisme dan elektoral.

Tak lupa, ia menyampaikan selamat kepada para kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024. Sebab, ia menyadari bahwa Pilkada 2024 berlangsung secara berat karena berbagai tekanan.

”Dalam Pilkada 2024, kita menang di tingkat provinsi 22 persen tahun 2024 kemarin. Kita menang sebesar 32 persen luar biasa, sedangkan untuk kepala daerah yang kedua kabupaten/kota kita tahun 2017 sampai 2020 kita menang 37 persen. Tahun 2024 kita menang 47 persen jadi peningkatan 10 persen,” kata Djarot.

Mantan gubernur Jakarta ini juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah yang terpilih untuk benar-benar menyatu dengan rakyat. Jabatan kepala daerah hanya alat sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita merdeka, mengentaskan warga dari kemiskinan, tengkes atau stunting, mengatasi jurang kaya dan miskin, serta mengeluarkan kebijakan prorakyat miskin.

”Yakinkan kalau memang betul-betul bersatu dengan rakyat, memperjuangkan aspirasi dan keamanan untuk rakyat, insya Allah rakyat akan bersama kita,” kata Djarot.

Program pembekalan para kepala daerah ini akan diisi oleh pemateri dari kepala daerah berprestasi dari PDI-P, di antaranya mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, dan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.