Menelaah Protes Pelajar Papua terhadap Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah dalam membangun generasi berkualitas. Dalam dokumen visi-misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, program MBG merupakan salah satu dari delapan program dengan hasil terbaik cepat (quick wins).

Program MBG sudah dimulai di sejumlah tempat di Indonesia pada awal Januari lalu. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga menyasar ke seluruh wilayah Nusantara.

Program MBG itu menyajikan menu bergizi seimbang sesuai dengan angka kecukupan gizi (AKG) di setiap klasifikasi umur penerima. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan total ada 19,47 juta penerima manfaat program MBG. Alokasi anggaran sekitar Rp 71 triliun bersumber dari APBN.

Pada tahun-tahun berikutnya, program MBG itu akan terus ditingkatkan. Tahun 2026 direncanakan penerima manfaatnya bertambah menjadi 30,46 juta orang dengan alokasi anggaran Rp 109,7 triliun. Setahun berikutnya, pada 2027, naik lagi menjadi 41,45 juta penerima dengan nilai anggaran Rp 149,2 triliun.

Pada tahun 2028, penerima manfaat MBG ditambah lagi menjadi 62,17 juta  orang dengan alokasi  anggaran Rp 223,8 triliun. Pada masa jabatan akhir Presiden Prabowo, pada tahun 2029, diharapkan semua penerima manfaat MBG sebanyak 82,9 juta orang sudah terlayani dengan anggaran yang disiapkan senilai Rp 298,4 triliun.

Melalui program MBG itu, pemerintah berharap sejumlah aspek penting terkait kesejahteraan terlayani sekaligus. Secara umum, program MBG itu terdiri atas empat pilar penting, yakni pilar tentang gizi, pendidikan, ekonomi, dan juga kemiskinan.

Program MBG bertujuan memenuhi gizi ibu hamil, balita, dan anak sekolah serta menanamkan perilaku mengasup makanan sehat. Dengan program MBG ini harapannya dapat meningkatkan prestasi, partisipasi, dan juga kehadiran siswa sehingga turut mengurangi angka putus sekolah.

Selain itu, program MBG ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat level menengah-bawah. Kesejahteraan petani dan pelaku usaha UMKM turut meningkat seiring dengan masifnya pemberlakuan program ini di seluruh daerah. Pengimplementasian program MBG ini turut menyediakan lapangan pekerjaan sehingga turut mengurangi jumlah penganggur dan warga miskin.

Hanya saja, belum genap dua bulan pelaksanaan, program MBG terus menuai pro dan kontra. Bagi yang pro, dalam jangka pendek, program ini dinilai relatif mampu menggerakkan perekonomian dalam skala masif sehingga diharapkan mampu menyejahterakan masyarakat yang terlibat dalam penyediaan MBG.

Sebaliknya, kelompok yang kontra lebih menyoroti aspek efektivitas program MBG dalam mengatasi masalah gizi. Hal ini disebabkan anggaran MBG per porsi yang ditetapkan pemerintah relatif kecil, hanya Rp 10.000. Ditambah munculnya kekhawatiran bahwa program ini dapat membebani APBN sehingga mengurangi alokasi anggaran program pemerintah lainnya.

Selaras dengan pro dan kontra program MBG, pada Februari ini, terdapat pemberitaan tentang pengunjuk rasa dari kalangan pelajar di wilayah Jayawijaya dan Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam poster-poster yang mereka bawa, mereka menolak program MBG karena merasa lebih membutuhkan beasiswa dan peningkatan kualitas pendidikan. Di satu sisi, mereka pun menolak keterlibatan TNI dalam program MBG.

Penolakan serupa terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Bahkan, Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) tidak mengizinkan program MBG diadakan di lingkungannya. Pihak yayasan menilai, jika ada bantuan makanan siap saji, lebih baik diserahkan kepada pihak yayasan ataupun guru untuk membagikan kepada siswa.

Penolakan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terkait upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Papua.

Wilayah timur Indonesia ini memiliki persoalan yang kompleks dalam berbagai aspek sehingga perlu prioritas mendasar dalam membangun daerah beserta SDM-nya. Dalam hal ini, masalah di Papua, bukan hanya tentang tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, tetapi juga tentang persoalan kesehatan, pendidikan, sampai akhirnya menyebabkan ketertinggalan dari segi SDM.

Dari data BPS tahun 2022, berdasarkan wilayahnya, angka putus sekolah pada jenjang sekolah dasar (SD) paling tinggi secara nasional terjadi di Provinsi Papua dengan besaran mencapai 2,38 persen. Selanjutnya disusul Provinsi Papua Barat dengan angka putus sekolah tingkat dasar mencapai 0,6 persen.

Pada jenjang SMP, angka putus sekolah di Provinsi Papua juga menempati peringkat teratas nasional sebesar 3,22 persen. Untuk tingkat pendidikan SMA, angka putus sekolah di wilayah Papua tidak masuk peringkat terbesar secara nasional. Hal ini bukan karena angka putus sekolahnya tidak ada, melainkan karena memang tidak banyak yang melanjutkan sekolah hingga level SMA. Dengan jumlah yang minim ini, tingkat kelulusannya cenderung tinggi. Pasalnya, hanya yang bersemangat tinggi saja yang cenderung bisa lanjut sekolah hingga SMA atau lebih tinggi lagi.

Relatif rendahnya minat bersekolah di wilayah Papua terlihat dari data angka partisipasi sekolah (APS). Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan dua wilayah terendah secara nasional. Saat belum dimekarkan seperti saat ini, Provinsi Papua memiliki persentase APS terendah se-Indonesia untuk rentang usia 16-18 tahun sebesar 64,15 persen. Besaran ini terpaut sekitar 10 persen lebih rendah daripada rata-rata APS nasional yang mencapai 73,42 persen untuk rentang usia tersebut. Kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk yang bersekolah hingga jenjang SMA relatif sangat rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan itu terkait dengan sejumlah hal yang krusial, antara lain dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, akses terhadap pendidikan semakin rendah. Dengan kemiskinan pula tingkat kesadaran terhadap kesehatan juga minim. Hal ini membuat mutu SDM di wilayah Papua menjadi relatif sangat rendah.

Persoalan tersebut relatif sulit diurai karena salah satu penyebab utamanya ialah minimnya akses pekerjaan yang menjadi modal utama sumber pendapatan. Dengan pendapatan yang minim, segala peluang untuk meningkatkan kualitas SDM dan kehidupan layak menjadi sangat terbatas. Indikasinya terlihat dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Papua secara keseluruhan.

Dari enam provinsi yang telah dimekarkan di wilayah Papua, yaitu Provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, semuanya memiliki skor IPM yang lebih rendah di bawah rata-rata nasional yang mencapai 75,02. Rata-rata nilai IPM semua provinsi tersebut di kisaran 60-an, kecuali Provinsi Papua yang IPM-nya sebesar 73,83 pada tahun 2024. Adapun wilayah Papua Pegunungan, skor IPM-nya menjadi yang terendah se-Indonesia, yakni 54,43.

Secara umum, penilaian IPM didasarkan pada tiga dimensi indikator, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang dilihat dari umur harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan yang dilihat dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi standar hidup layak yang dilihat dari pengeluaran riil per kapita.

Dari ketiga dimensi tersebut, dimensi pengetahuan merupakan dimensi yang terkait secara langsung dengan pendidikan. Secara nasional, rata-rata lama sekolah di Indonesia tahun 2024 sebesar 8,85 tahun. Artinya, tingkat pendidikan rata-rata nasional mayoritas penduduk Indonesia masih pada jenjang SD-SMP. Seluruh wilayah Papua umumnya masih di bawah rata-rata lama sekolah nasional tersebut. Bahkan, di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan rata-rata lama sekolahnya masih berkisar 4-6 tahun. Artinya, di kedua provinsi tersebut tingkat pendidikannya maksimal hanya lulusan SD atau bahkan tidak lulus SD sama sekali.

Hal itu menjadi tantangan berat bagi wilayah Papua secara keseluruhan untuk meningkatkan kualitas pembangunan SDM di masa depan. Para pemangku kebijakan dituntut untuk mendorong angka partisipasi sekolah terus meningkat sehingga diharapkan lama waktu bersekolah menjadi lebih panjang, terutama di daerah pedalaman.

Fenomena tersebut menjadi sangat relevan dengan demo yang dilakukan pelajar yang berasal dari wilayah Pegunungan Papua tempo lalu yang meminta peningkatan kualitas pendidikan dan kemudahan akses edukasi dibandingkan dengan program MBG.

Tuntutan di bidang pendidikan itu harus disikapi dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah jika memang berniat membangun SDM yang andal di wilayah Papua secara keseluruhan. Pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung bagi peningkatan kualitas pendidikan di sana.

Salah satu yang perlu ditingkatkan adalah jumlah guru atau pengajar. Pasalnya, di hampir semua wilayah Papua, jumlah guru di setiap provinsinya masih relatif sedikit. Lagi-lagi, kawasan Papua Pegunungan jumlah gurunya tak lebih dari 8.000 orang, atau termasuk yang paling sedikit di Indonesia. Hal ini sangat ironis bagi nasib generasi muda di wilayah tersebut yang tampaknya akan kesulitan meraih masa depan lebih cerah.

Program MBG yang didesain salah satunya untuk menarik minat partisipasi sekolah dan pemenuhan gizi generasi muda diharapkan disertai dengan program lain yang mendukung peningkatan mutu pengajaran. Dengan demikian tercipta SDM andal yang sehat dan juga bermutu dari segi kognitif.

Pada dasarnya, program MBG memang tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Namun, sejalan dengan tujuan MBG, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM untuk mendukung Indonesia Emas 2045.

Pentingnya program MBG ini pun disebabkan sejumlah masalah kekurangan gizi secara nasional. Salah satunya masalah tengkes (stunting) yang prevalensinya masih 21,6% pada tahun 2023.

Di wilayah Papua, program MBG ini pun diharapkan dapat menyelesaikan masalah kekurangan gizi. Hal ini selaras dengan fakta bahwa Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua termasuk dalam 10 provinsi dengan persentase tengkes tertinggi.

Meskipun demikian, sejumlah penelitian internasional menemukan bahwa kecukupan gizi dan pangan memengaruhi performa akademik dan prestasi siswa. Penelitian yang dilakukan Orihuela dkk (2023) dalam artikelnya berjudul ”Association of Household Food Insecurity with Academic Outcomes in Early Adolescents” menemukan bahwa anak dengan ketidakamanan pangan (food insecurity) cenderung memiliki prestasi akademik dan produktivitas rendah.

Penelitian lain yang dilakukan Adam dkk (2024) di Somaliland menemukan bahwa 59,21 persen rumah tangga yang mengalami ketidakamanan pangan memiliki anak dengan performa akademik yang buruk.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dipahami bahwa program MBG memang tidak cukup menyelesaikan semua masalah mendasar yang ada di wilayah Papua, terutama aspek pendidikan. Namun, secara tidak langsung, program ini turut mendukung perwujudan SDM berkualitas.

Oleh karena itu, realisasi program ini perlu diikuti oleh perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, penambahan program beasiswa, peningkatan kualitas-kuantitas guru, dan pemberian insentif untuk meningkatkan minat bersekolah. (LITBANG KOMPAS)