”Dag-dig-dug” Krisis Energi karena Perang, Kota Bisa Apa?

Hari raya dan libur panjang berangsur berlalu. Rutinitas hari kerja segera menyergap lagi. Langsung terasa capek? Tenang, seusai cuti bersama kali ini, pemerintah bersiap memberlakukan satu hari bekerja dari rumah. Untuk kebijakan yang sama, Pemprov Jakarta malah membolehkan pegawainya bekerja dari mana saja. Kebijakan yang terkesan menyenangkan untuk mengantisipasi krisis energi dampak perang berjarak lebih dari 7.000 kilometer di belahan bumi berbeda.

Sumber pasokan energi kita yang tak sepenuhnya dari negeri kawasan konflik mungkin membuat Indonesia tak merasa terlalu khawatir. Jarak juga membuat banyak orang di Jakarta, di Indonesia, termasuk pemerintahnya tidak begitu terpengaruh dengan konflik di sana. Namun, faktanya, dalam hitungan jam setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada 28 Februari 2026, harga dan pasokan minyak mentah dunia terusik berat.

Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA) Fatih Birol menyebut situasi ini sebagai gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global (IEA, Oil Market Report). Iran berwenang atas jalur pelayaran di Selat Hormuz, jalur perairan sempit yang setiap tahun dilewati sekitar 27 persen dari semua perdagangan maritim minyak dunia. Sejak awal Maret, lalu lintas kapal tanker di sana hampir terhenti.

QatarEnergy, produsen LNG terbesar dunia, menyatakan force majeure atas semua kontraknya yang berdampak memangkas sekitar 20 persen pasokan LNG global sekaligus. Produksi minyak mentah dari Kuwait, Irak, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab dilaporkan anjlok setidaknya 10 juta barel per hari per 12 Maret (Congressional Research Service, ”Iran Conflict and the Strait of Hormuz”).

Merespons hal itu, pada 11 Maret, IEA memerintahkan pelepasan cadangan minyak darurat sebesar 400 juta barel, terbesar dalam sejarah organisasi itu. Namun, jumlah tersebut hanya setara sekitar empat hari konsumsi minyak dunia.

Di Asia, dampaknya sungguh terasa. Filipina, tetangga Indonesia, menyatakan keadaan darurat energi nasional dan memberlakukan empat hari kerja dalam sepekan untuk memangkas penggunaan bahan bakar. Beberapa negara lain berinisiatif menutup sekolah dan memangkas operasionalisasi kantor pemerintah.

Laporan Forum Ekonomi Dunia, di Eropa, yang cadangan gasnya sudah terkuras setelah musim dingin, mendapati harga gas acuannya hampir dua kali lipat dalam dua minggu (World Economic Forum, ”Iran Conflict Disrupts Oil and Gas Supply”).

Energi dari fosil terbukti masih menjadi penggerak utama hampir semua kegiatan yang membutuhkan mobilitas di dunia ini. Gempuran Amerika Serikat-Israel terhadap Iran merupakan bagian dari krisis global yang membuktikan sesuatu yang sudah lama diargumentasikan para perencana kota. Argumentasi yang menyatakan bahwa kebutuhan atas diversifikasi sumber energi di tingkat lokal adalah fondasi ketahanan.

Pakistan punya keunggulan tak terduga dalam kekacauan ini. Adopsi panel surya rumahan dalam beberapa tahun terakhir memberi bantalan nyata bagi jutaan rumah tangga yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jaringan listrik nasional.

Riset tentang ketahanan energi perkotaan di jurnal Energy Reports (2023) menunjukkan bahwa kota-kota dengan tingkat desentralisasi energi lebih tinggi secara konsisten memperlihatkan kerentanan lebih rendah terhadap guncangan eksternal.

Studi lain yang terbit di Elementa: Science of the Anthropocene (2024) mengkaji Beijing, China. Disebutkan bahwa meskipun telah menutup semua pembangkit termal dalam batas kota, Beijing tetap rentan karena masih sangat bergantung pada pasokan energi dari luar wilayahnya.

Hal ini menjadi sebuah pelajaran langsung bagi kota-kota besar di Indonesia. Meskipun demikian, laporan berbeda menyatakan China secara umum boleh percaya diri dapat mengatasi krisis energi berkat peralihan besar-besaran ke energi listrik dalam beberapa tahun terakhir.

IEA sendiri mendorong percepatan energi terbarukan. Tak semata karena alasan iklim, energi surya dan angin adalah sumber yang sepenuhnya dapat diakses dari mana saja. Dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam domestik yang tidak bisa diblokade, tidak bisa dikenai embargo.

Sebuah studi di Nature (2024) menemukan bahwa risiko geopolitik secara signifikan mempercepat transisi energi terbarukan, terutama di negara-negara yang selama ini paling bergantung pada impor energi.

Pemerintah kota terus didorong untuk melahirkan inisiatif-inisiatif lokal agar mandiri dalam menyediakan energi bagi kawasannya. Kota yang telah memiliki atap-atap berisi panel surya, angkutan umum bercakupan luas yang didominasi armada berupa kendaraan listrik, dan bangunan hemat energi memiliki paparan jauh lebih kecil terhadap volatilitas harga minyak global.

Meskipun demikian, transisi energi membawa dilema serius, terutama ketika jalan pintasnya adalah biofuel berbasis tanaman dan kendaraan pribadi yang digerakkan oleh listrik.

Indonesia berada di titik kritis perdebatan ini. Target bauran biodiesel 50 persen sedang dikejar, dengan kalkulasi bahwa langkah itu bisa menghemat impor solar senilai 20 miliar dolar AS.

Akan tetapi, riset menunjukkan bahwa biodiesel berbasis minyak sawit, ketika kalkulasinya memasukkan dampak deforestasi dan alih fungsi lahan, dapat menghasilkan emisi CO₂ hingga tiga kali lebih besar dibandingkan solar yang ingin digantikannya. Lahan yang dibutuhkan untuk target itu sekitar 2,3 juta hektar bersinggungan dengan kawasan hutan yang masih tersisa.

UN-Habitat dalam laporannya, ”Rising Temperatures, Rising Tensions” (2025) mencatat bahwa kota-kota di wilayah rentan konflik dan perubahan iklim justru membutuhkan pendekatan terintegrasi. Jadi, bukan sekadar mengejar angka bauran energi, melainkan membangun ketahanan yang tidak menciptakan kerentanan baru. Energi hijau yang mengorbankan hutan gambut hanya akan menunda atau sekadar memindahkan krisis dari satu lokasi ke lokasi lain. Kelak, pada saatnya, semua tetap bakal terhantam krisis itu.

Krisis ini membuka celah bagi kota untuk mengambil peran yang selama ini terkesan diserahkan sebagai tugas pemerintah pusat.

Langkah pertama dan paling konkret adalah efisiensi yang terukur, yaitu standar bangunan hemat energi yang lebih ketat, audit energi wajib untuk gedung komersial dan pemerintah, pencahayaan jalan cerdas, dan sistem transportasi publik yang sungguh-sungguh menjadi pilihan pertama warga. Dalam kondisi harga bahan bakar minyak yang fluktuatif cenderung terus naik, efisiensi merupakan penghematan yang langsung terasa, baik di kantong warga maupun fiskal kota.

Langkah kedua adalah desentralisasi produksi energi. Atap gedung pemerintah, pasar, sekolah, dan fasilitas publik adalah ruang untuk memulai realisasi pemanfaatan energi terbarukan. Skema komunitas surya, di mana warga tanpa atap sendiri bisa ikut memiliki sebagian instalasi bersama, sudah berjalan di sejumlah kota Asia Tenggara. Studi dalam Tandfonline, Journal of Sustainability (2024) tentang inisiatif 100 Resilient Cities menegaskan bahwa kota-kota yang paling berhasil menghadapi krisis bukanlah yang menunggu arahan nasional, melainkan yang lebih dulu membangun kapasitas adaptasi lokal secara mandiri.

Langkah ketiga dan ini yang paling membutuhkan keberanian politik untuk menjelaskan apa adanya terkait kebutuhan, penggunaan, dan dari mana asal energi kepada warga. Tidak ada ”energi hijau” yang sepenuhnya bebas konsekuensi. Panel surya butuh lahan dan material tambang. Angin memiliki dampak ekologi lokal. Biofuel nabati bisa lebih merusak dari yang digantikannya jika tidak dipilih cermat. Membangun literasi energi warga adalah tugas kota sebagai ruang percakapan publik, jangan timpakan ini sebagai mata pelajaran di sekolah atau tugas kementerian terkait saja.

Untuk menekan dampak negatif dari produksi energi hijau itu, gotong royong ala kota wajib diterapkan. Pembangunan dan penggunaan fasilitas penting yang menggerakkan kota haruslah bersifat publik atau bersama-sama. Memanjakan pengguna kendaraan bermotor pribadi perlu segera diakhiri. Menerapkan ekonomi sirkular agar tidak lagi membuang-buang energi dan semua sumber daya tak lagi dapat ditawar.

Guncangan di Teluk Persia diyakini bukan konflik atau krisis terakhir yang berdampak hingga ke dalam rumah kita. Dan krisis berikutnya, perubahan iklim ekstrem, wabah global, atau kegagalan rantai pasok hanya menunggu waktunya tiba saja.

Jadi, work from home? Boleh saja untuk uji coba jangka teramat pendek. Selanjutnya, pengelola kota bersama warganya mesti berani berbenah total. Berbenahlah mulai saat ini juga. Perang sedang mengajarkan banyak hal.