Menerka Langkah Jokowi dan Kejutan di 2029

Dua hari setelah tak lagi dianggap menjadi bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P, Presiden ke-7 RI Joko Widodo langsung menemui Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden Prabowo Subianto, di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (6/12/2024). Namun, sejumlah elite Gerindra membantah pertemuan itu untuk menawarkan Jokowi masuk ke Gerindra.

”Secara spesifik, enggak (membicarakan ajakan dari Gerindra terhadap Jokowi untuk bergabung ke partai). Cuma prinsipnya, kan, kalau Gerindra adalah partai terbuka,” ujar Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Untuk sementara, Gerindra belum menyiapkan posisi apa pun untuk Jokowi. Sebab, Gerindra sampai sekarang juga belum mengetahui apa rencana Jokowi ke depan.

Hal ini berbeda dengan partai lain yang terang-terangan justru menyatakan siap menampung Jokowi. Hingga kini, setidaknya ada dua partai yang telah membuka pintu kepada orang mantan nomor satu di Indonesia itu, yakni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sekretaris Jenderal Pro-Jokowi, Handoko, mengungkapkan, meski banyak partai sudah mulai menawari Jokowi untuk bergabung, sampai sejauh ini belum ada keputusan apa pun dari Jokowi. Ia meyakini, Jokowi pasti akan mempertimbangkan banyak hal mengenai hal ini, apakah akan bergabung dengan partai atau tidak.

Jika tujuannya hanya untuk membangun opini politik atau menggerakkan massa, Jokowi bisa memilih untuk tidak masuk partai. Sebab, harus diakui, pengaruh Jokowi di publik saat ini masih cukup besar.

Namun, perlu disadari, ada keuntungan tersendiri jika Jokowi masuk partai. Partai memiliki privilege yang tidak dipunyai oleh kelompok nonpartai, mulai dari mencalonkan kepala daerah dan anggota legislatif, hingga mencalonkan presiden/wakil presiden.

”Tetapi, ya, belum tahulah. Dari sisi waktu, kan, kontestasi politik formal elektoral baru nanti tahun 2029. Kan, enggak ada lagi sekarang. Di 2029 baru ada lagi pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden. Ya, ditunggu sajalah,” kata Handoko.

Ia menyebut, politik selalu ada momentumnya. Jika momentumnya pas, berarti akan ada sesuatu di kemudian hari. ”Nah, kita tunggu saja keputusan Pak Jokowi. Tetapi, yang jelas, setiap opsi terbuka,” ucapnya.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun tak ingin ambil pusing ke mana Jokowi akan berlabuh. Ia hanya ingin menegaskan bahwa PDI-P memiliki aturan main. Siapa pun yang melanggar aturan dan mekanisme partai, bahkan termasuk Jokowi, pasti akan dikenai sanksi.

”Di partai kami, kan, persoalannya dia (Jokowi) tidak disiplin, ya, kami pecat. Kalau ada partai lain mau menampung, ya, silakan saja, tidak ada urusan. Bagi kami, semua aturan sudah jelas. Kami ini partai yang punya aturan dan mekanisme yang harus ditaati semua kader partai tanpa pandang bulu. Kami bukan gerombolan partai yang sekadar kumpul untuk mencari kekuasaan,” ujar Komarudin.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menambahkan, apa yang dilakukan Jokowi tidak lagi sesuai dengan ide, gagasan, pemikiran, cita-cita, serta perjuangan Bung Karno dan para pendiri bangsa. Untuk itu, PDI-P menegaskan bahwa Jokowi tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, jika Jokowi ingin terus eksis di perpolitikan nasional, salah satu opsinya ialah masuk partai. Gerindra bisa menjadi ”pilihan yang menggiurkan” karena Gerindra sebagai partai pemenang pilpres dan memiliki kekuatan politik yang luar biasa.

”Secara alamiah, siapa pun politisi di negara ini ngiler bergabung dengan partai penguasa. Dalam konteks itu, sangat rasional Jokowi ke Gerindra. Setidaknya Jokowi punya backing politik jangka panjang, terutama untuk memproteksi diri dari serangan PDI-P dan kelompok kritis,” katanya.

Lagi pula, Jokowi memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo. Hubungan yang baik ini semakin diperlihatkan ketika keduanya saling berbalas kunjungan. ”Pertemuan Jokowi dengan Prabowo menjadi semacam peneguhan eksistensi politik bahwa dunia tak kiamat sekalipun Jokowi dipecat PDI-P. Jokowi ingin menunjukkan bahwa presiden saat ini adalah teman terbaiknya,” ujar Adi.

Namun, problemnya, lanjut Adi, jika Jokowi bergabung ke Gerindra, Jokowi tak bisa berharap menjadi bintang dan king maker. Sebab, bintang dan king maker di Gerindra hanyalah Prabowo, bukan yang lain. ”Sementara ada kecenderungan Jokowi masih ingin terlihat jadi bintang dan king maker di masa mendatang, terutama untuk mementori Gibran. Di situlah, dilemanya Jokowi kalau ke Gerindra,” ucapnya.

Oleh karena itu, opsi kedua yang mungkin diambil Jokowi adalah menjadi kader partai lain di luar Gerindra, seperti Golkar dan PAN. Pilihan ini memang sepintas terlihat menarik. Sebab, artinya, Jokowi akan masih punya bargain politik yang kuat ke depan, apalagi Gibran juga masih menjadi wapres.

”Itu artinya, partai apa pun yang terima Jokowi bisa dipastikan punya wapres yang secara politik prestisius. Namun, sekali lagi, tak ada jaminan bagi Jokowi bisa menjadi king maker jika bergabung di antara dua partai itu,” tutur Adi.

Opsi terakhir adalah Jokowi tak bergabung ke partai mana pun. Menurut Adi, jika opsi ini yang dipilih, justru akan lebih baik. Sebab, ini untuk menepis anggapan bahwa Jokowi hanya akan mendompleng partai yang sudah mapan setelah tak lagi menjadi presiden dan bukan menjadi bagian dari PDI-P.

”Jokowi bisa tunjukkan kekuatan politiknya tanpa dompleng partai lain. Ini semacam pembuktian kehebatan Jokowi setelah tak lagi di PDI-P. Pembuktian bahwa Jokowi masih hebat mesti tak bersama partai lain,” kata Adi.

Menurut Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, wajar apabila sejumlah partai politik melirik Jokowi untuk menjadi kadernya. Sebab, ”Jokowi effect” masih nyata terasa dan menguntungkan partai politik.

Meski demikian, Arya menilai, Jokowi tengah menimbang-nimbang apakah perlu bergabung atau tidak berpartai secara resmi. Apabila bergabung, Jokowi bakal memiliki dukungan dan jaminan keamanan politik yang kuat. Namun, tidak berpartai juga menguntungkan bagi Jokowi karena bisa lebih leluasa berakrobat dan melakukan manuver politik.

Lagi pula, lanjut Arya, keluarga, kerabat, dan loyalis Jokowi telah tersebar afiliasi politiknya. Contohnya, putra bungsunya, Kaesang Pangarep, merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menantu dan loyalis Jokowi, masing-masing Bobby Nasution dan Maruarar Sirait, kini berada di Partai Gerindra. Dengan begitu, Jokowi masih bebas menggunakan pengaruhnya di partai politik.

”Masih menjanjikan memang pengaruh Jokowi di pentas politik mendatang. Kaki-kaki politiknya dipersiapkan dengan baik. Dia punya orang di kementerian, partai politik, kepala daerah, dan lainnya yang menguntungkan secara politik,” kata Arya.

Di sisi lain, minimnya agenda-agenda politik dalam beberapa waktu ke depan bakal menggerus pamor Jokowi di pentas nasional. Ini mengingat agenda besar politik akan terjadi menjelang 2029. Namun, hal tersebut dapat disiasati dengan kehadiran keluarga dan loyalisnya yang masih menjabat aktif.

”Saya kira, yang akan dipersiapkan Jokowi bukan ingin membuat dia semakin populer dan berpengaruh, tetapi menyiapkan langkah politik Gibran, berikut perangkat-perangkatnya, seperti partai politik dalam Pemilu 2029,” kata Arya.