Tak Sejalan dengan Cita-cita Partai, Hasto: Jokowi dan Keluarga Bukan Lagi Bagian dari PDI-P

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P menegaskan Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama putra dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah bukan lagi bagian dari partai tersebut. Mereka dinilai tidak lagi sejalan dengan cita-cita PDI-P.

”Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P,” ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Ia menegaskan, partai telah menilai praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno. PDI-P melihat ambisi kekuasaan Jokowi tidak pernah berhenti. Praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarganya harus bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak menjalankan disiplin partai.

Hasto memastikan partai tidak akan pernah kehilangan gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin. Keanggotaan PDI-P berada pada komitmennya dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, bukan semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota (KTA).

”PDI-P percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate sehingga mereka yang menahan angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa. Karena di dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apa pun yang mampu bertahan, kecuali mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah,” tutur politisi asal Yogyakarta tersebut.

Selain Jokowi dan keluarganya, PDI-P juga akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap 27 kader yang dinilai melanggar disiplin. Mereka juga akan dipecat.

Pelanggaran yang dilakukan 27 orang tersebut, antara lain, mendukung calon lain, politik dua kaki, dan tidak menjalankan perintah partai. Pelanggaran itu ada yang melakukannya sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

”Ada yang kombinasi karena ada rentetan. Dulu saat pilpres masih kelihatan samar-samar. Nah, sekarang makin tegas,” ungkapnya.

Ia mengatakan, mekanisme partai sudah dijalankan. Bahkan, PDI-P sudah mengeluarkan berbagai rekomendasi terkait pilpres dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hasto mengingatkan pentingnya demokrasi yang berkeadilan. Ia meminta kepada seluruh jajaran dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan cabang (DPC) untuk mengevaluasi siapa pun yang melanggar disiplin partai dikenakan sanksi organisasi.

Menurut Hasto, langkah ini bagian dari upaya konsolidasi ideologi dan organisasi menjelang Kongres PDI-P tahun 2025. ”Dengan demikian, tersaringlah kader-kader partai yang militan. Kader-kader partai yang menegakkan kebenaran. Kader-kader partai yang tidak pernah takut di dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi,” ujarnya.

Partai menilai praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Bung Karno. PDI-P melihat ambisi kekuasaan Jokowi tidak pernah berhenti.

Atas dasar tersebut, DPP PDI-P akan mengadakan rapat tertutup untuk mendeteksi kader yang indisipliner dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Adapun penegakan disiplin tersebut akan disampaikan secara resmi pada 17 Desember 2024. Tanggal tersebut dipilih karena 17 merupakan angka istimewa dan mengikuti tahapan pilkada.

”Nanti akan diumumkam tanggal 17 Desember bersama-sama, sekaligus. Jadi nanti dalam upacara partai itu kita akan umumkan, sudah ada protokol partai, supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul nanti menjadi kesadaran bagi seluruh kader-kader partai,” ujar Hasto.

Ia menegaskan bahwa seseorang yang sudah bergabung dengan partai politik harus mendahulukan kepentingan partai, rakyat, bangsa, dan negara. Dikutip dari Kompas.com, pada Selasa (3/12/2024), Jokowi saat disinggung status dirinya di PDI-P hanya tertawa. Ia memastikan bahwa KTA PDI-P masih disimpannya.

Sebelumnya, PDI-P juga memecat Effendi Muara Sakti Simbolon. Effendi merupakan kader senior yang pernah menjabat sebagai ketua DPP PDI-P dan anggota Fraksi PDI-P di DPR.

Pemecatan dilakukan tanpa pemanggilan dan klarifikasi karena dianggap melanggar etik dan disiplin, yakni mendukung kandidat yang berbeda dengan partai dalam Pilkada 2024. Effendi juga dinilai melakukan pelanggaran berulang sejak Pilpres 2024 pada Februari lalu.

Effendi dianggap telah membangkang terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan partai karena mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain, yakni Ridwan Kamil-Suswono. Ia dianggap tidak mengindahkan instruksi partai mengenai rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024.

Effendi dianggap telah membangkang terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan partai karena mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain, yakni Ridwan Kamil-Suswono.

Budiman Sudjatmiko tercatat kader pertama yang keluar jelang Pilpres 2024 lalu. Sebelumnya, Budiman dikenal sebagai aktivis 98 dan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD). Budiman akhirnya dipecat PDI-P pada 24 Agustus 2023 setelah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo dalam Pilpres 2024. Pemecatan Budiman tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 887/KPTS/DPP/VIII/2023 yang diteken Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Berikutnya adalah Joko Widodo. Ia kader berikutnya yang menyusul ”meninggalkan” PDI-P. Ia pernah menjadi wali kota Solo dua periode, gubernur DKI Jakarta, dan Presiden RI dua periode. Jokowi di mata PDI-P dinilai kader yang sudah tidak loyal, berkhianat, dan mengusung kader partai lainnya sebagai calon presiden. Ia juga mendukung anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wapres mendampingi Prabowo Subianto. Padahal, PDI-P sudah memiliki calon presiden dan wapres sendiri, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, yang diusung PDI-P menjadi Wali Kota Solo, juga dipecat. Tanpa restu PDI-P, Gibran maju sebagai calon wapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Gibran kini resmi menjadi pendamping Presiden Prabowo. Tercatat, Gibran pernah menegaskan akan setia kepada PDI-P. Bahkan, di Rapat Kerja Nasional PDI-P yang dihadiri Megawati Soekarnoputri pada Juni 2023, Gibran menyatakan akan tetap berada di PDI-P meski dilirik partai lain. Namun, belakangan, putra sulung Jokowi itu justru maju sebagai cawapres bersama capres Prabowo.

Tanpa restu PDI-P, Gibran maju sebagai calon wapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Bobby Nasution, menantu Jokowi, juga menyusul keluar dari PDI-P karena ikut mendukung capres-cawapres Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Bobby kemudian juga dipecat DPC PDI-P Medan pada 10 November 2023.

Terakhir adalah Maruarar Sirait, yang dikenal dekat dengan Jokowi. Ia juga mengikuti sikap Presiden Jokowi dan pada Pilpres 2024 dan menyatakan dukungannya untuk Prabowo-Gibran. Bentuk pengunduran dirinya dilakukan dengan mengembalikan KTA ke kantor DPP PDI-P di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta.

========================

Pembetulan:

Ada pembetulan di berita ini. Di paragraf pertama berita ini sebelumnya disebut PDI-P memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama keluarganya sebagai kader partai. Seharusnya tertulis, PDI-P menegaskan Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama keluarganya sudah bukan lagi bagian dari partai tersebut. Demikian kesalahan ini kami perbaiki. Terima kasih. Redaksi.