Mengapa Perdana Menteri Thailand Dicopot?

Apa keputusan Mahkamah Konstitusi Thailand?

Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand mencopot Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya, Jumat (29/8/2025). Paetongtarn dinilai melanggar etika dalam kasus bocornya percakapan telepon dengan mantan PM Kamboja Hun Sen soal sengketa perbatasan kedua negara.

”Paetongtarn tidak menunjukkan kejujuran dan integritas yang nyata dalam percakapan telepon yang bocor dengan mantan PM Kamboja,” bunyi putusan pengadilan.

Paetongtarn telah dibebastugaskan dari tugas-tugasnya sebagai kepala pemerintahan oleh Mahkamah Konstitusi sejak 1 Juli 2025. Phumtham Wechayachai sekarang melanjutkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) PM Thailand.

Apa skandal yang melibatkan Paetongtarn?

Awalnya, Thailand dan Kamboja kembali berseteru pada tahun ini soal perbatasan sampai melibatkan militer. Namun, negosiasi keduanya mandek. Paetongtarn kemudian berbicara di telepon dengan mantan PM Kamboja Hun Sen untuk meredakan ketegangan.

Paetongtarn terjerat kontroversi karena rekaman percakapannya dengan Hun Sen bocor, Juni lalu. Pembicaraan itu dibocorkan Hun Sen. Hun Sen sebetulnya memiliki hubungan akrab dengan PM Thailand 2001-2006, Thaksin Shinawatra, ayah Paetongtarn.

Dalam percakapan itu, Paetongtarn terkesan merendahkan diri dengan memanggil Hun Sen ”paman” dan menjatuhkan martabat militer Thailand. Militer, kubu nasionalis, dan rakyat menjadi murka ketika mendengar rekaman itu. Mereka menilai, Paetongtarn tidak membela kepentingan Thailand.

Bagaimana nasib Paetongtarn?

Paetongtarn adalah PM termuda Thailand saat menjabat pada Agustus 2024. Dengan demikian, ia sebetulnya baru menjabat setahun. Namun, selama ini, dia dilihat sebagai boneka dari ayahnya, Thaksin Shinawatra, mantan PM Thailand.

Jiraporn Sindhuprai, seorang pembantu dekat Paetongtarn, mengatakan, Paetongtarn sebetulnya merasa optimistis menjelang putusan. Bahkan, saat hadir di gedung pemerintahan di Bangkok, Jumat, ia masih menyapa wartawan sambil tersenyum.

Seiring putusan MK, Paetongtarn sekarang menjadi PM kelima yang dicopot jabatannya sejak 2008. Pencopotan jabatan sebagai PM juga dialami ayahnya pada 2006 dan bibinya, Yingluck Shinawatra, pada 2014.

Stithorn Thananithichot, pengamat politik di Universitas Chulalongkorn, mengatakan, Paetongtarn kehilangan kredibilitas sejak percakapan telepon bocor. Selain itu, popularitas pemerintah di mata publik sudah anjlok. Bangkok Post melaporkan, survei Institut Administrasi Pembangunan Nasional (Nida), awal Agustus, menemukan, lebih dari 80 persen responden ingin Paetongtarn mengundurkan diri.

Apa dampak putusan MK terhadap politik Thailand?

Untuk sementara, kabinet pemerintah akan tetap berfungsi sebagai pelaksana tugas hingga kabinet baru terbentuk. Phumtham pun akan melanjutkan peran sebagai Plt PM Thailand.

Kandidat PM Thailand baru bisa berasal dari partai berkuasa Pheu Thai, anggota koalisi pemerintah, bahkan oposisi. Sebanyak lima orang memenuhi syarat untuk menjadi kandidat PM Thailand, yakni Chaikasem Nitisiri dari Pheu Thai, mantan PM Prayuth Chan-ocha, Pirapan Salirathavibhaga dari Partai Persatuan Bangsa Thailand, Jurin Laksanawisit dari Partai Demokrat, dan Anutin Charnvirakul dari Partai Bhumjaithai.

Namun, pengamat menilai, daya tawar Partai Pheu Thai akan tidak menguntungkan. ”Citra Shinawatra sudah tamat. Pheu Thai sangat bergantung pada warisan Shinawatra,” ujar peneliti tamu dan koordinator pelaksana Program Studi Thailand di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Napon Jatusripitak.

Siapa pun PM Thailand, tugas berat menanti. Bangkok tengah menghadapi tantangan, termasuk pelambatan pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana nasib sengketa perbatasan Thailand-Kamboja?

Pertengkaran Thailand-Kamboja sempat masuk pada tahap angkat senjata. Sejumlah pihak berusaha mendamaikan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengancam, tidak mau melanjutkan perundingan tarif impor jika dua negara itu tidak segera berbaikan. Thailand dan Kamboja bisa terkena tarif 36 persen.

Situasi sempat tenang kembali setelah ada kesepakatan gencatan senjata. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi tuan rumah bagi PM Kamboja Hun Manet dan Plt PM Thailand Phumtham Wechayachai dalam pertemuan di Malaysia pada 28 Juli 2025. Pertemuan ini dihadiri duta besar Amerika Serikat dan China di Malaysia.

Namun, hubungan kedua negara masih rentan untuk bereskalasi. Berbagai isu bisa menjadi pencetus konflik, seperti ranjau darat dan kawat berduri di perbatasan.

Wakil Menteri Luar Negeri China Sun Weidong menjadi tuan rumah dan mediator bagi delegasi Thailand dan Kamboja pada 30 Juli 2025. China memiliki sejumlah proyek infrastruktur besar di dua negara itu, seperti kereta api cepat, jaringan kereta api Asia, pabrik mobil listrik di Thailand, dan kanal Techo-Funan di Kamboja.