Mengapa Prabowo dan Megawati Akhirnya Bertemu?

Apa saja yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri?

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam.

Menurut Dasco, pertemuan itu untuk silaturahmi Lebaran. Namun, lebih banyak waktu dihabiskan untuk pertemuan empat mata Prabowo dan Megawati. Sementara mereka yang mendampingi Prabowo ataupun Megawati menunggu di ruangan lain sambil menyantap makan malam.

Dengan demikian, Dasco tidak mengetahui secara persis materi yang didiskusikan oleh Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra dengan Megawati. Namun, ia meyakini pembicaraan membahas soal kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan.

Diskusi antara Prabowo dan Megawati juga diyakini untuk bertukar pikiran dalam menghadapi situasi dinamika global sebagaimana pemimpin negara lainnya. Apalagi, Megawati, kata Dasco, berpengalaman memimpin Indonesia saat menghadapi masa kritis.

Bagaimana akhirnya Prabowo dan Megawati bisa sampai bertemu?

Rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri sudah berulang kali tersiar pasca-Pemilihan Presiden 2024 ketika Prabowo terpilih sebagai Presiden. Namun, tak pernah terwujud. Kabar pertemuan kembali berembus kencang saat Lebaran lalu dan betul terealisasi setelah Lebaran.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, pertemuan Prabowo dengan Megawati memang hanya menunggu waktu. Sebab, keduanya memiliki sejarah hubungan politik yang panjang tanpa konflik. Kalaupun ada ketegangan antara kubu PDI-P dan Gerindra pada Pilpres 2024, hal itu tidak terjadi antara Prabowo dan Megawati, tetapi pihak lain.

Ia menengarai, baik Prabowo maupun Megawati sama-sama memiliki kepentingan yang memungkinkan mereka untuk bertemu secara mendadak. Dari sisi PDI-P, Megawati berkepentingan untuk meminta perlindungan pemerintah terhadap penyelenggaraan kongres PDI-P yang harus dilaksanakan tahun ini. Sebab, di lingkup internal partai pemenang Pemilihan Legislatif 2024 itu masih ada kekhawatiran akan ada pihak tertentu yang bakal menghambat penyelenggaraan kongres.

Di sisi lain, kata Yunarto, Presiden juga berkepentingan merangkul PDI-P untuk mendapatkan dukungan politik dalam setiap kebijakan pemerintah. Tidak bisa dimungkiri, saat ini Indonesia menghadapi tantangan domestik dan global yang tidak ringan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan penuh dari semua parpol parlemen agar kebijakan yang diambil untuk merespons segala situasi bisa dilakukan lebih cepat.

Apakah PDI-P masuk ke dalam pemerintahan Prabowo setelah pertemuan Prabowo-Megawati?

Perjumpaan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri memunculkan isu soal bergabungnya PDI-P ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo. Isu ini ditepis oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Meski tak bergabung, PDI-P menyatakan akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo.

”Ibu Megawati mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI-P sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi koalisi,” ujar Muzani merespons pertanyaan soal bergabungnya PDI-P ke koalisi pemerintah.

Meski PDI-P tetap memutuskan di luar koalisi, Presiden Prabowo, menurut Muzani, melihat pertemuan dengan Megawati sebagai sesuatu yang positif bagi kehidupan bangsa dan negara, termasuk bagi pemerintahan yang dipimpinnya. Prabowo pun disebut bersyukur atas tetap adanya dukungan dari Megawati dan PDI-P meski partai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 itu memutuskan untuk tetap berada di luar pemerintahan.

”Tentu saja (dukungan) ini bagian dari upaya untuk memperkokoh posisi pemerintahan,” ujarnya.

Bagaimana idealnya posisi politik PDI-P?

Pakar politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan, sejatinya publik berharap besar agar PDI-P tetap menjadi partai penyeimbang. Sayangnya, pilihan itu seakan rumit mengingat hubungan baik Megawati dengan Prabowo. Semestinya PDI-P tetap bertahan sebagai partai yang berada di luar pemerintah untuk menjaga sehatnya iklim demokrasi.

”Posisi PDI-P seperti sekarang lebih ideal. Di satu sisi, parlemen PDI-P total ke Prabowo, tetapi pada saat bersamaan kader dan elite PDI-P bisa mengkritisi kebijakan yang tak prorakyat. Jadi, checks and balances-nya ada, tetapi tetap kerja sama. Formulasinya seperti apa, PDI-P pasti punya rumus,” tuturnya.

Sebelum pertemuan, bagaimana kecenderungan sikap PDI-P pada pemerintah?

Sebelum pertemuan Prabowo dengan Megawati, sikap politik PDI-P terhadap pemerintah salah satunya bisa di DPR.

Sebagai satu-satunya partai politik yang berada di luar pemerintahan, sikap politik PDI-P, utamanya di parlemen, justru tak menunjukkan posisi politiknya. Saat pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang ditentang publik, PDI-P justru bersikap senapas dengan pemerintah.

Melunaknya sikap PDI-P yang terbaru terlihat saat pembahasan RUU TNI. Fraksi PDI-P di Komisi I DPR turut bersama tujuh fraksi partai politik lainnya yang masuk dalam gerbong koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Subianto, menyetujui agar revisi UU TNI dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Kamis (20/3/2025), untuk dimintakan persetujuan pengesahan menjadi undang-undang.