Mengapa Prabowo Selalu Pilih Kader Gerindra dalam Reshuffle Kabinet?

Pada reshuffle kabinet jilid IV, kemarin, Presiden Prabowo Subianto kembali memasukkan sejumlah kadernya di Partai Gerindra untuk menjadi pembantunya. Mengapa hampir di setiap reshuffle kabinet dalam satu tahun pemerintahan Prabowo selalu masuk kader Gerindra?

Dalam reshuffle kabinet, Rabu (8/10/2025), Presiden Prabowo memercayakan posisi Wakil Menteri Kesehatan untuk dijabat oleh kadernya di Gerindra, yakni Benjamin Paulus Octavianus. Tak hanya Benjamin, Prabowo menunjuk dua kader Gerindra lainnya, yakni Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra, untuk menjabat posisi Asisten Khusus Presiden.

Sebelumnya, atau saat dua kali reshuffle kabinet pada September lalu, Prabowo juga memercayakan kader Gerindra untuk masuk jadi pembantunya.

Di antaranya, Mochamad Irfan Yusuf yang dipercaya menjabat sebagai Menteri Haji dan Umrah beserta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Kemudian, Ferry Juliantono yang ”dipromosikan” menjadi Menteri Koperasi setelah sebelumnya Wakil Menteri Koperasi. Selain itu, ada pula Rohmat Marzuki yang dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri Kehutanan.

Hanya saat perombakan kabinet pertama pada akhir Februari 2025, Prabowo tak memasukkan kader Gerindra. Saat itu, hanya Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Brodjonegoro yang diganti Prabowo dengan akademisi Institut Teknologi Bandung, Brian Yuliarto.

Dengan demikian, saat ini, setidaknya ada 20 pembantu Presiden dalam kabinet yang berasal dari Gerindra. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan politisi dari partai politik (parpol) lain yang jadi bagian pendukung pemerintahan Prabowo. Golkar yang jumlah kadernya kedua terbanyak di kabinet, misalnya, menduduki 11 kursi menteri/wakil menteri.

Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Lili Romli menjelaskan, dominasi Gerindra dipengaruhi status Prabowo selaku pendiri partai. Dengan partai itulah, Prabowo juga diantarkan ke jabatannya selaku presiden. Sebagai sosok yang berkuasa, sebut dia, Prabowo ingin memasukkan para kadernya guna memperkuat kabinet. 

”Para kader Gerindra masuk dalam kabinet bisa dikatakan bagian dari konsolidasi kekuasaan. Bisa jadi, Presiden (Prabowo) banyak menarik kadernya untuk menghindari perbedaan arah kebijakan pemerintahan, menjamin program-program prioritas, dan memastikan stabilitas pemerintahan,” ujar Lili saat dihubungi, Kamis (9/10/2025).

Selain itu, konsolidasi kekuasaan bisa jadi tak lepas dari kepentingan elektoral pada Pemilu 2029. Apalagi, Gerindra sudah meminta kesediaan Prabowo untuk maju kembali di Pemilihan Presiden 2029.

Seiring kepentingan itu, lanjut Lili, para menteri atau wakil menteri akan memiliki peranan krusial sebagai pihak yang bakal sering menjumpai masyarakat. Kesan baik dari kinerja pemerintah bakal memberikan keuntungan elektoral. Lebih-lebih jika proporsi Gerindra dominan dalam kabinet yang dipimpin Prabowo. 

”Tetapi, itu nanti bergantung dari kinerja para kader. Jika bagus kinerjanya, tentu akan memberikan dampak positif bagi Presiden Prabowo dan Partai Gerindra. Tetapi, jika jelek kinerjanya, bisa menjadi kontraproduktif dan menggerus kepercayaan pada Presiden dan pemerintahan yang telah mengangkat kader tak kompeten,” jelas Lili. 

Risiko lain bisa juga datang dalam bentuk gangguan soliditas partai koalisi. Semakin dominannya satu partai bisa jadi membuat partai-partai lainnya kemungkinan merasa terancam. Bisa saja kalangan yang tersisih itu mengusik soliditas pemerintahan yang semula dibentuk bersama sosok-sosok lintas partai. 

”Jika mereka merasa terancam dan terpinggirkan dari arus kekuasaan, bisa menjadi api dalam sekam sehingga mengganggu soliditas pemerintahan. Oleh karena itu, harus menjaga keseimbangan dalam komposisi kabinet agar tetap solid,” kata Lili. 

Jika bagus kinerjanya, tentu akan memberikan dampak positif bagi Presiden Prabowo dan Partai Gerindra. Namun, jika jelek kinerjanya, bisa menjadi kontraproduktif.

Sementara itu, dosen dari Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Arya Budi, melihat, kader-kader Gerindra dimasukkan dalam kabinet atas dasar kedekatannya dengan Prabowo.

Kedekatan itulah yang kemudian membuat Prabowo bisa memercayai mereka mengawal program-program prioritas pemerintah. Lebih-lebih keberadaan sesama kader akan menghadirkan kohesi politik.

”Jadi, seorang yang dianggap teknokratik, mampu, atau profesional, itu juga filter pertamanya juga kedekatan Presiden. Setidaknya, apakah Presiden ini tahu dia, lalu dia bisa dipercaya atau diperintah atau tidak,” tutur Arya. 

Dalam fenomena ini, Arya turut menyoroti soal jabatan-jabatan wakil menteri. Memang, pemilihan anggota kabinet menjadi hak prerogatif Presiden. Lantas, Prabowo memasukkan kader-kadernya pada jabatan wakil menteri untuk mengawasi kementerian, yang sosok menterinya dijabat oleh menteri di luar Gerindra. Keberadaan kader-kader itu seolah untuk memastikan instruksi Prabowo, selaku Presiden, benar-benar dijalankan jajarannya. 

Kondisi semacam itu, jelas Arya, terjadi akibat Prabowo berusaha mengakomodasi partai-partai lain, termasuk yang tak berkoalisi dengannya semasa Pilpres 2024, ke dalam kabinet. Ini semakin diperkuat gaya pemerintahan Prabowo yang cenderung menggunakan mekanisme top-down, atau instruksi terpusat.

”Wakil menteri ini memiliki tugas bukan hanya membantu menteri dan merealisasikan visi Prabowo, melainkan juga difungsikan untuk saling mengawasi antara menteri dan wakil menteri. Karena, dalam banyak kasus, proyek pemerintah itu dikooptasi berdasarkan jaringan politik pemegang platform,” kata Arya.

Hanya saja, sebut Arya, persoalan kabinet yang gemuk ini menyisakan masalah fiskal.

Keberadaan pejabat-pejabat baru disertai konsekuensi penganggaran belanja pegawai. Dikhawatirkan, program-program pemerintah tak berjalan optimal akibat anggaran terlalu besar masuk pos belanja pegawai. Lebih-lebih pemerintah mencanangkan program beranggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Rakyat, dan Sekolah Rakyat. 

”Sebelum (Kabinet Merah Putih) saja, tradisinya 70-an persen dari total anggaran masuk ke belanja pegawai. Ini negara harus bertanggung jawab membiayai banyak posisi itu sehingga distribusi kesejahteraan menjadi tidak maksimal. Apalagi, Presiden punya ambisi besar yang lahir dari imajinasi sendiri,” tutur Arya. 

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, penambahan dua posisi wakil menteri dalam reshuffle kabinet, kemarin, karena kebutuhan dan tuntutan kerja pemerintah.

Untuk posisi Wakil Menteri Dalam Negeri, misalnya, dibutuhkan untuk mengurus Indonesia yang wilayahnya begitu luas, terdiri atas 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Lain lagi pertimbangannya untuk Kementerian Kesehatan. Penambahan satu wakil menteri dibutuhkan untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) yang selama ini mengawal program Makan Bergizi Gratis.