Soal ”Reshuffle” Kabinet Lagi, Gerindra: Tunggu Saja!

JAKARTA, KOMPAS — Partai Gerindra menyatakan tidak tertutup kemungkinan Presiden Prabowo Subianto akan kembali merombak kabinet dalam waktu dekat. Publik diminta untuk menunggu kapan kabinet dirombak lagi karena keputusan itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

Fungsionaris Partai Gerindta Ahmad Riza Patria menegaskan, perombakan atau reshuffle kabinet merupakan bagian dari sistem presidensiil yang memberikan kewenangan penuh kepada Presiden untuk menata kabinet sesuai kebutuhan. Karena itu, sudah semestinya semua pihak menunggu keputusan Presiden Prabowo.

“Ya, itu hak prerogatif Presiden. Saya tidak ingin mendahului. Kita tunggu saja,” ujar Riza seusai menghadiri Musyawarah Nasional Perempuan Indonesia Raya (PIRA) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal itu menambahkan, sejauh ini kinerja pemerintahan menunjukkan progres yang positif. “Yang penting kita lihat, semua ada kemajuan. Kinerja pemerintah semakin hari semakin baik,” katanya.

Sejak dilantik setahun lalu, Presiden Prabowo telah melakukan empat kali reshuffle kabinet. Pada reshuffle kabinet jilid IV, Rabu (8/10/2025) kemarin, dua wakil menteri baru dilantik. Mereka adalah Akhmad Wiyagus yang dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Benjamin Paulus Octavianus yang ditetapkan sebagai Wakil Menteri Kesehatan.

Dengan pelantikan itu, posisi Wakil Menteri Dalam Negeri kini diisi tiga orang, yakni Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk, dan Akhmad Wiyagus.

Sementara itu, Benjamin Paulus merupakan kader Partai Gerindra. Dalam reshuffle yang sama, Presiden juga menunjuk dua kader Gerindra lainnya, Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra, sebagai Asisten Khusus Presiden.

Dengan tambahan tersebut, sedikitnya 20 kader Gerindra kini menduduki posisi menteri, wakil menteri, maupun pejabat setingkat menteri pada pemerintahan Prabowo. Jumlah tersebut membuat Gerindra menjadi partai dengan kader terbanyak yang duduk sebagai anggota kabinet. Jumlah kader partai-partai politik pendukung pemerintahan lainnya yang diangkat menjadi anggota kabinet lebih sedikit ketimbang Gerindra. Partai Golkar, misalnya, memiliki 11 kader di kabinet.

Situasi itu menuai kritik publik. Kritik salah satunya dilontarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam Dialog Kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Ballroom UTC Semarang, Rabu (8/10/2025), Anies menilai pemerintahan Prabowo semakin menjauh dari prinsip integritas dan meritokrasi.

Ia menyoroti praktik transaksional dalam birokrasi dan politik yang membuat jabatan publik lebih ditentukan oleh kedekatan politik dan kepentingan kekuasaan ketimbang kompetensi. “Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tetapi karena koneksi,” ujarnya.

Klaim percepat kinerja

Menanggapi kritik tersebut, Riza mengatakan, setiap presiden memiliki cara masing-masing dalam menyusun kabinet. Ia menyebut langkah Prabowo sebagai bentuk mengakomodasi seluruh elemen bangsa untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

"Bapak Presiden itu selalu akomodatif, selalu ingin menggerakkan seluruh elemen masyarakat. Semua program yang dibuat beliau untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” katanya.

Kemudian, terkait kritik terhadap pemerintahan Prabowo yang semakin gemuk, Riza menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan semata untuk mempercepat kinerja pemerintahan. Penambahan wakil menteri merupakan hal yang wajar mengingat beratnya beban pemerintahan dan kompleksitas persoalan bangsa.

“Negara kita ini besar, penduduknya 280 juta jiwa, dengan masalah yang sangat kompleks dan heterogen. Banyak putra-putri terbaik yang punya kompetensi, dan Bapak Presiden ingin mengakomodasi mereka. Yang penting semuanya bekerja secara jujur dan menjaga nama baik bangsa,” ujarnya.

Terkait semakin banyaknya kader Gerindra di kabinet Prabowo, Riza menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. “Bapak Presiden pasti mempertimbangkan berbagai aspek dan mencari yang terbaik dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kinerja pemerintah,” tegasnya.

Tidak jelas urgensinya

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, berpandangan reshuffle kali ini membuat kabinet semakin gemuk dan tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang sebelumnya disampaikan Presiden.

“Dengan banyaknya menteri dan wakil menteri, tentu akan semakin membebani APBN. Anggaran untuk kegiatan rutin mereka otomatis bertambah,” ujarnya.

Ia menilai, kehadiran wakil menteri tidak memiliki urgensi yang jelas. Sebab, di setiap kementerian sudah ada sekretaris jenderal (sekjen) dan direktur jenderal (dirjen) yang dapat melaksanakan fungsi dan tugas wakil menteri.

Karena itu, tanpa ada penambahan wakil menteri, sebenarnya fungsi dan tugas kementerian dapat dilaksanakan oleh sekjen dan dirjen dengan baik. Para sekjen dan dirjen dapat membantu menteri dalam melaksanakan semua program yang ditetapkan presiden.

"Hal itu akan dapat terlaksana dengan baik bila sekjen dan dirjen yang diangkat memang memiliki integritas dan kompetensi. Dengan begitu, setìap kementerian tidak memerlukan wakil menteri," katanya.

Lagi pula, kehadiran wakil menteri dapat memunculkan persaingan tidak sehat dengan sang menteri. Hal ini membuka ruang tidak kondusifnya di suatu kementerian, termasuk kemungkinan adanya matahari kembar.

"Situasi demikian tentu sulit meningkatkan kinerja suatu kementerian. Sebab, sekjen dan dirjen bisa saja sulit bekerja maksimal karena berhadapan dengan matahari kembar," tuturnya.

Selain itu, menurut Jamiluddin, terlalu sering reshuffle juga menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan menteri. “Setiap kali muncul wacana reshuffle, para menteri bisa merasa tidak aman. Akibatnya sulit bekerja maksimal,” ujarnya.

Di sisi lain, hal ini juga mengindikasikan kurang selektifnya Presiden Prabowo saat memilih menteri dan wakil menteri. Akibatnya, Presiden tidak puas dengan kinerja para pembantunya yang berujung reshuffle.

"Celakanya, kalau terlalu sering reshuffle kapan menteri dan wakil menterinya bekerja? Mereka belum lama bekerja sudah di reshuffle. Hal ini dapat mengesankan kabinet tidak kondusif," ucapnya.