Mengapa Trump Berambisi Menguasai Greenland dan Terusan Panama?

Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengeluarkan pernyataan yang berpotensi memicu gejolak geopolitik global. Ia berencana akan membeli Greenland dan ingin menguasai Terusan Panama atau Panama Canal. Apabila perlu, ia akan mengerahkan kekuatan militer dan kebijakan ekonomi internasional untuk memujudkan visi itu.

Saat konferensi pers di Mar-a-Lago, Florida, Selasa (7/1/2025), Trump menyatakan ambisinya untuk membeli Greenland. Bukan hanya Greenland, Trump pun mengklaim perlu menguasai Terusan Panama. Menurut dia, keduanya penting untuk menyokong keamanan ekonomi (economic security) nasional Amerika Serikat (AS). Bahkan, Trump mengancam untuk menggunakan kekuatan militer dan kebijakan tarif untuk mewujudkan ambisi tersebut.

Gagasan menguasai Greenland sebetulnya bukanlah ide baru bagi AS ataupun Trump. Pasalnya, Trump pernah menawarkan ide ini di tahun 2019. Saat itu, Trump menekankan bahwa Greenland sangatlah menarik untuk tujuan keamanan dan kebebasan nasional.

Namun, ide tersebut mendatangkan sejumlah penolakan, terutama dari Denmark dan Perdana Menteri Greenland. Kedua negara memandang bahwa Greenland tidak dijual. Bahkan, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyatakan bahwa ide pembelian Greenland adalah diskusi yang ”absurd”.

Selain itu, ambisi AS untuk menguasai Greenland pun sudah ada pada tahun 1867 dan 1946. Pada 1867, ketika berhasil membeli Alaska dari Rusia, AS turut mempertimbangkan penguasaan Greenland karena dinilai strategis untuk perdagangan dan penguatan peran di kawasan Atlantik Utara.

Menteri Luar Negeri AS kala itu, William H Seward, melakukan negosiasi bersama Rusia, tetapi berakhir buntu. Ditambah, Denmark yang tidak menunjukkan ketertarikan dalam penjualan Greenland.

Selanjutnya, pada 1946, Presiden AS Harry S Truman menawarkan untuk membeli Greenland seharga 100 juta dollar AS. Namun, lagi-lagi tawaran ini ditolak oleh Denmark.

Jika dilihat lebih dalam, ambisi Trump saat ini untuk menguasai Greenland dapat membawa ketegangan dalam geopolitik global. Ditambah, ancaman Trump dalam konferensi persnya yang menyatakan bahwa dirinya memungkinkan melibatkan militer dan memberikan tarif perdagangan tinggi kepada Denmark apabila menolak memberikan Greenland.

Oleh karena itu, menarik untuk dikaji lebih dalam terkait motif di balik ambisi Trump untuk menguasai Greenland. Selanjutnya, apakah potensi gejolak geopolitik itu turut berimplikasi luas hingga ke Asia Tenggara, terutama bagi Indonesia?

Greenland merupakan pulau terbesar di dunia yang dihuni oleh 56.000 penduduk. Secara geografis, Greenland terletak di antara Samudra Arktik dan Samudra Atlantik Utara, serta menjadi bagian dari Amerika Utara. Sejak abad ke-18 sampai 1979, Greenland berada di bawah kekuasaan Denmark. Namun, pada tahun 2009, pulau ini melakukan referendum sebagai bagian dari deklarasi kemerdekaan.

Bagi AS, Greenland memainkan peran penting dari aspek pertahanan-keamanan, ekonomi, ataupun geopolitik. Dalam hal ini, ambisi penguasaan Greenland oleh Trump merupakan bagian dari usaha untuk mempertahankan hegemoni AS di berbagai sektor.

Dilihat dari aspek pertahanan-keamanan, AS memerlukan Greenland karena berkaitan dengan keberadaan pangkalan militer Thule Air Base yang memainkan peran penting untuk menjaga ketahanan wilayah AS dan Denmark dari serangan rudal. Pada  masa Perang Dingin, Thule Air Base turut menjadi lokasi pengintaian atau radar dalam mendeteksi rudal balistik dari Uni Soviet. Pangkalan udara ini telah terintegrasi dengan Ballistic Missile Early Warning System (BMEWS).

Pembangunan Thule Air Base tersebut berdasarkan Perjanjian Pertahanan Greenland tahun 1951 untuk menjaga kedaulatan wilayah. Namun, dari perjanjian itu, AS hanya memiliki hak operasi, bukan hak kepemilikan atau kedaulatan atas wilayah Greenland.

Selanjutnya, dari aspek ekonomi, Greenland menyimpan sumber daya mineral, minyak, dan gas bernilai ekonomi tinggi. Dalam berbagai riset menunjukkan bahwa Greenland memiliki cadangan logam tanah jarang (rare earth elements/REE) yang sangat besar untuk mendukung industri teknologi tinggi.

Bahkan, studi yang dilakukan oleh Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), Greenland merupakan salah satu wilayah dengan deposit tanah jarang terbesar di dunia. Selain itu, US Geological Survey (USGS) pun menemukan bahwa Greenland menyimpan cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar, terutama di Cekungan Arktik Timur mencapai 31.400 juta barrel (MMBOE).

Namun, potensi itu belum tereksplorasi secara maksimal karena kondisi iklim dan cuaca ekstrem. Oleh karena itu, keberadaan pemanasan global yang menyebabkan pencairan kutub dinilai akan membuka ruang eksplorasi besar bagi minyak dan gas. Selanjutnya, tidak menutup kemungkinan ditemukan kandungan sumber daya lain dalam eksplorasi di masa depan.

Terakhir, dari aspek geopolitik, penguasaan Greenland oleh AS dapat menjadi amunisi tambahan dalam mengimbangi kekuataan Rusia dan China di Arktik. Dalam hal ini, AS dapat melakukan penguatan militer, penguatan radar dan satelit Thule Air Base, sampai dengan melakukan pemetaan ulang terkait jalur-jalur pelayaran di Arktik untuk memengaruhi perdagangan internasional. Oleh karena itu, penguasaan Greenland sesuai ide Trump akan semakin memperkuat kedigdayaan AS serta menaikkan daya tawar negeri Paman Sam.

Jika dikaitkan dengan beberapa momentum politik global akhir-akhir ini, tidak berlebihan apabila isu pembelian Greenland oleh AS menjadi peringatan (warning) bagi China dan Rusia atas ekspansi BRICS yang terus meluas.

Artinya, ada kemungkinan salah satu motif penguasaan Greenland oleh Trump bertujuan untuk melemahkan peran China dan Rusia yang cukup besar di wilayah Arktik.

Trump turut menyinggung penguasaan atas Terusan Panama dalam pidatonya untuk ”merebut” keuntungan ekonomi yang didapatkan China dari perdagangan internasional. Ditambah, China memang membangun strategi ”Polar Silk Road” dalam perluasan pengaruh di kawasan Arktik melalui eksplorasi sumber daya dan pelayaran. Kemudian, Rusia adalah salah satu investor besar Arktik untuk pengembangan pertahanan dan energi.

Lebih lanjut, upaya perebutan penguasaan Greenland oleh AS dapat pula dipandang sebagai peringatan bagi ekspansi BRICS ke negara-negara kawasan selatan. Dalam hal ini, AS berusaha mencari alternatif sumber daya lain untuk mempertahankan hegemoninya di kancah global, baik di bidang ekonomi, pertahanan, dan geopolitik.

Pada saat kampanye lalu di Wisconsin, Trump turut menyinggung bahwa Amerika sedang ”sakit” akibat kebijakan Biden yang berimplikasi pada pelemahan ekonomi AS. Ditambah, muncul sejumlah penolakan terhadap AS, salah satunya berupa misi dedolarisasi yang digaungkan oleh sejumlah kekuatan geopolitik, seperti halnya dari BRICS.

Berkaitan dengan hal itu, penguasaan atas Greenland dapat menjadi cara untuk menyembuhkan ”rasa sakit” yang dialami AS. Di samping itu, penguasaan Greenland akan membawa sejumlah keuntungan besar lainnya sebagai bentuk perwujudan dari slogan ”Make American Great Again” (MAGA).

Konstelasi geopolitik tersebut sangat penting bagi posisi Indonesia untuk kembali melakukan pemetaan politik luar negeri, khususnya dalam hubungan diplomatik dengan negara adikuasa, AS. Posisi Indonesia yang memiliki hubungan kerja sama kuat dengan China, baik di bidang ekonomi maupun politik dapat turut berimbas dari berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah AS. Apalagi, status Indonesia saat ini telah menjadi bagian dari BRICS yang merupakan oposisi penyeimbang dari kekuatan AS berikut negara-negara sekutunya.

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk turut menciptakan keseimbangan diplomasi internasional. Hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi instabilitas global yang mungkin saja dapat terjadi secara mendadak. Misalnya, intervensi militer dalam perebutan Greenland ataupun Terusan Panama yang dapat mengganggu kondisi makro global. (LITBANG KOMPAS)