Mengayuh di Antara Ratusan Karang

”The fate of humanity can no longer be decided by a few large and powerful nations” (Nasib umat manusia tidak bisa lagi hanya ditentukan oleh beberapa negara besar dan kuat). Demikian simpul pidato ”To Build the World Anew” oleh Ir Soekarno, Presiden pertama RI, pada Sidang Umum PBB, 30 September 1960.

”Bangsa saya berjanji pada diri sendiri untuk bekerja mencapai suatu dunia yang lebih baik, dunia yang bebas dari pertikaian dan ketegangan, dunia di mana anak- anak kita dapat tumbuh dengan bangga dan bebas, dunia di mana keadilan dan kesejahteraan berkuasa atas semua orang”.

Enam puluh lima tahun kemudian, bagaimana tatanan dunia dalam perspektif ”To Build the World Anew”, doktrin politik luar negeri bebas-aktif, dan keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS, dan kemungkinan disusul ke OECD dan lembaga multilateral/regional lain?

Bagaimana merespons Donald J Trump, Presiden ke-47 Amerika Serikat (AS), yang menempatkan kepentingan nasional AS nomor satu di dunia, selaras dengan visi kepemimpinan hegemonik global AS, dan puncaknya, ambisi AS menjadi kekuatan militer utama dunia?

Respons visioner terbaik Indonesia terhadap visi hegemonik politik luar negeri Trump adalah pidato Bung Karno di atas, bahwa nasib kemanusiaan di dunia tidak diputuskan oleh satu negara.

Semua negara setara, tidak ada yang paling berhak mendikte nasib negara lain, apalagi nasib dunia, dengan pemaksaan militer, sanksi sepihak politik dan ekonomi. Relasi vertikal hegemonik, kolonialistis, eksploitatif, dan kekerasan simbolik yang berujung tindakan kekerasan fisik adalah masa lalu dalam konteks historis (historical situatedness) kemanusiaan.

Pandangan visioner terbaik lainnya tentu doktrin politik luar negeri Indonesia, bebas-aktif, yang dirumuskan Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama RI. Termuat sebagai keterangan pemerintah yang diucapkan Hatta di muka sidang BPKNP di Yogyakarta berjudul ”Mendayung Antara Dua Karang” (2 September 1948), sebelum aksi polisional ke-2 Belanda pada 19 Desember 1948.

”Apakah kita, bangsa Indonesia, dalam perjuangan untuk kemerdekaan rakyat dan negara kita, hanya harus memilih antara Rusia (Soviet) dan Amerika?” Tidak, kata Hatta, ”We must reserve the right to decide our own destiny and fight for our goal, which is independence for the whole of Indonesians.” Kita memiliki hak untuk memutuskan nasib kita sendiri, berjuang untuk mewujudkan kepentingan nasional kita sendiri.

Kepentingan nasional Indonesia memiliki dua wajah, ke dalam dan ke luar, seperti dirumuskan pada alinea IV Pembukaan UUD 1945. Wajah ke luar, menjadi kompas politik luar negeri, ”Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Sementara wajah ke dalam, menjadi kompas politik dalam negeri, ”Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Menjadi anggota BRICS adalah upaya membangun jaringan kerja sama global (global social network), bukan mengukuhkan aliansi pemicu konflik internasional baru. Tujuannya menguntungkan kepentingan nasional, energi baru mereformasi PBB dan Dewan Keamanan PBB secara komprehensif.

PBB kini beranggotakan 193 negara-bangsa, tetapi tengah diguncang kritik pelemahan kekuatan multilateralnya dalam menghadapi konflik global.

Bersama BRICS juga dapat memperbaiki ketimpangan ekonomi, kemiskinan global, ketidakadilan sosial dalam konteks Global North dan Global South. Aktivitas BRICS yang bisa dimanfaatkan Indonesia, misalnya, ialah New Development Bank, Partnership for New Industrial Revolution (PartNIR), dan BRICS Contingent Reserve Arrangement.

BRICS bertujuan, ”... untuk mendorong dialog dan kerja sama antarnegara kita secara bertahap, proaktif, pragmatis, terbuka, dan transparan... membangun dunia yang harmonis dengan perdamaian abadi dan kesejahteraan bersama”.

Brasil sebagai Ketua BRICS 2025 mengumumkan keanggotaan penuh Indonesia sejak 1 Januari 2025. Di kawasan Asia Tengah dan Eurasia, untuk memanfaatkan BRICS secara optimal, Indonesia harus segera menandatangani kesepakatan perdagangan bebas Indonesia dengan Eurasian Economic Union (EAEU) yang beranggotakan Kazakhstan, Rusia, Belarus, Armenia, dan Kirgistan.

Indonesia harus memperluas dan memperkuat relasi baru dengan negara-negara yang selama ini dianggap bukan prioritas, akibat lemahnya analisis, kacaunya data, lemahnya koordinasi kerja, dan hilangnya semangat proaktif.

Semua negara setara, tidak ada yang paling berhak mendikte nasib negara lain, apalagi nasib dunia, dengan pemaksaan militer, sanksi sepihak politik dan ekonomi.

Indonesia memerlukan penanda perubahan visi global, berkawan dengan semua negara di lima benua; selama ini terlalu ”berpihak” ke kubu Barat.

Indonesia harus mengayuh kepentingan nasional secara cerdas di antara ratusan karang, ikut menciptakan perdamaian dunia, mencegah konflik dan perang pemusnah manusia dan kemanusiaan. Semuanya memerlukan pendekatan komunikasi politik global visioner, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali efektif, efisien, dan optimal.

Dalam komunikasi politik global hari ini, semua negara berkontestasi berdasarkan kepentingan dan kekuatan nasional masing-masing untuk meraih keuntungan. Melalui beragam saluran global (individu, bilateral, regional, global) ataupun teknologi (media lama dan baru) dengan dampak optimal.

Apakah basis ideologi menjadi dasar setiap kepentingan? Tentu pertarungan ideologi terbuka Soviet versus Amerika, komunisme versus kapitalisme, seperti pada masa Bung Hatta menulis ”Mengayuh Antara Dua Karang” tahun 1948 sudah berakhir. Sikap Trump mengglorifikasi masa lalu bersifat regresif terhadap kemajuan dunia dan kemanusiaan.

Penanda utama, pecahnya Uni Soviet menjadi 15 negara, termasuk Kazakhstan, Tajikistan, juga Ukraina.

Keseimbangan baru dunia, menurut Presiden China Xi Jinping, berbasiskan competition of national systems. ”Dunia tengah dihadapkan pada perubahan besar yang belum pernah terjadi dalam seabad ini.… Pada akhirnya, ini adalah persaingan antar-national systems”. Mantan PM Australia Kevin Rudd menilai istilah national systems Xi Jinping sebagai Marxist nationalism.

Dalam pemahaman saya, soft ideology menjadi basis kepentingan nasional baru. Soft ideology Indonesia adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan pidato Bung Karno di PBB, dengan guiding-principles: ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial.

Dalam kondisi ”kesetimbangan dalam ketidaksetimbangan” (inequilibrium equilibrium), kepentingan nasional tergantung national capital (pendekatan Bourdieu atau Bourdieusian), yang terdiri dari kapital: sosial, ekonomi, budaya dan simbolik dari setiap negara. Rusia tentu tidak lagi berbasis Marxis- Leninisme, demikian pula negara pecahan Soviet seperti Kazakhstan.

Umumnya terjadi pergeseran paradigma ke arah soft ideology, seperti sosial demokrasi (welfare state) atau negara sosial (social state). Dalam kasus Marxisme (Leninisme) terjadi revisionisme dari hard ideology menjadi soft ideology.

Di Kazakhstan, Partai Rakyat Komunis Kazakhstan (PPK) adalah partai berkuasa mutlak selama komunisme menjadi ideologi tunggal. Pada 2004 dan 2007 ikut pemilu, hanya meraih 1,98 persen dan 1,29 persen suara, tak cukup untuk ke parlemen. Baru pada 2012 meraih 7,19 persen suara, setara tujuh kursi di parlemen. Tahun 2020 menjadi PPK yang berideologi sosial demokrasi. Pada pemilu 2023 mendulang 6,8 persen suara, setara lima kursi di parlemen.

Selain BRICS, komunikasi politik global bisa dilakukan melalui lembaga PBB, OECD, ASEAN, CICA, dan lembaga regional/multilateral lain. Tentu diperlukan komunikator politik global yang visioner, berpikir strategis, proaktif, trengginas, bersih, dan demokratis.

Lembaga adalah saluran penting secara formal, tetapi para komunikator harus berperan sebagai bridge-builder dengan komunikan di dalam lembaga ataupun antarlembaga. Strategi pentaheliks para komunikator dan komunikan memperhitungkan signifikansi personal dan institusional di arena pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi, media massa, dan masyarakat sipil.

Tak mudah, tetapi niscaya, conditio sine qua non, jika Indonesia bertekad berperan aktif dalam kepemimpinan komunikasi politik global dan membangun tata dunia baru berbasis kesadaran kemanusiaan global, bukan peran koboi Wild West atau mesin genosida di Gaza.

Soft ideology Indonesia adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan pidato Bung Karno di PBB, dengan guiding-principles: ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial.

Perang adalah puncak kebinatangan manusia. Membunuh atau dibunuh! Kepentingan nasional bersama secara global harus difokuskan pada kesadaran kemanusiaan global. Tujuan dan dampak optimal dari komunikasi politik global adalah membangun kesadaran kemanusiaan global (cognitive structure) dan tatanan dunia baru (social structure).

Mahatma Gandhi menegaskan, ”I am a nationalist, but my nationalism is humanity.” Xi Jinping menekankan, ”a community of common destiny for all humankind.” Melalui multilateralisme, dialog, konsensus, dan kerja sama.

Sutan Sjahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia (14 November 1945-3 Juli 1947), pemimpin delegasi RI pada Sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, 14 Agustus 1947, bersama Agus Salim, Soedjatmoko, Sumitro Djojohadikusumo, dan Charles Tambu, menulis ”Perjuangan Kita” (1945).

Disebutkan bahwa akhirnya, ”Semua kebangsaan harus menemui ajalnya di dalam suatu kemanusiaan yang meliputi seluruh dunia menjadi satu bangsa, yaitu bangsa manusia yang hidup di dalam pergaulan berdasarkan keadilan dan kebenaran, tidak lagi terbatas oleh perasaan sempit yang memecah sesama manusia karena perbedaan warna kulit, atau karena turunan darahnya berlainan”. Kemerdekaan RI sangat jelas mendapat keuntungan dari lembaga multilateral PBB.

Visi tata dunia baru hanya satu, yaitu memperjuangkan kesadaran kemanusiaan global. Tentang kehidupan, kebahagiaan, kebebasan, keadilan, martabat manusia (human dignity), dan nilai kemanusiaan. Apa pun bentuk lembaga kerja sama multilateral/regional/bilateral yang berpeluang dibentuk dan diikuti sesuai konteks global.

Sekarang Indonesia hanya dan harus berfokus pada strategi ”mengayuh di antara ratusan karang”, bukan lagi ”mengayuh di antara dua karang”, untuk mewujudkan Bumi Manusia. Kita semua berkeyakinan sebagai Anak Semua Bangsa bahwa manusia dan kemanusiaan ditakdirkan untuk menang.

M Fadjroel Rachman, Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan