Profil Pete Hegseth, Eks Presenter Fox News yang Jadi Menhan-nya Donald Trump

WASHINGTON DC, KAMIS — Penunjukan Pete Hegseth untuk menjadi menteri pertahanan dalam kabinet presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump tidak hanya mengagetkan Pentagon. Bahkan, sejumlah petinggi di Partai Republik juga tidak menyangka sosok yang mereka anggap tidak berpengalaman di birokrasi ataupun kelembagaan bisa mengisi salah satu posisi strategis itu.

Trump (78) mengumumkan pilihannya atas Hegseth (44) di Washington DC pada Rabu (13/11/2024). Hegseth adalah purnawirawan tentara dari Garda Nasional dengan pangkat terakhir kapten. Ia pernah berdinas di Afghanistan, Irak, dan Penjara Teluk Guantanamo di Kuba.

Selepas keluar dari militer, Hegseth bergabung dengan stasiun televisi konservatif Fox News. Ia menjadi salah satu pembawa acara di segmen Fox and Friends. Biasanya, Hegseth berkomentar mengenai berita-berita terkait perang ataupun konflik global.

Dari pekerjaannya di Fox News ini pula Hegseth bisa menjalin kedekatan dengan Trump. Sejatinya, ketika Trump menjadi presiden pada periode 2017-2021, ia menginginkan Hegseth menjadi Ketua Liga Veteran Nasional. Akan tetapi, gagasan itu ditentang oleh berbagai organisasi veteran di ”Negara Paman Sam”.

Bahkan, pascapengumuman Hegseth sebagai menhan, pendiri sekaligus Ketua Veteran Independen AS (Independent Veterans of America/IVA) Paul Rieckhoff langsung mencuit di pelantar media sosial X. ”Hegseth tak diragukan lagi pilihan terburuk sebagai menhan di sepanjang sejarah AS. Dia terlalu berpihak di urusan politik,” katanya.

Tidak hanya itu, beberapa senator Partai Republik pun kaget dengan terpilihnya Hegseth. Dikutip oleh media NBC, Senator Lisa Murkowski dari Alaska mengaku terkejut. Menurut dia, nama Hegseth tidak ada di dalam daftar calon menteri yang diajukan kepada Senat AS.

”Hegseth ini siapa? Saya tidak mengetahui apa pun tentang dia,” kata Senator Bill Cassidy dari Lousiana.

Kekagetan Partai Republik ini dipakai oleh oposisi, yakni Partai Demokrat, untuk mengkritik Trump. Para senator dari partai tersebut mengatakan, akan banyak hal mengganggu yang terjadi di pemerintahan AS begitu Trump dilantik pada 6 Januari 2025.

”Ini yang kita semua khawatirkan. Trump memberi jabatan-jabatan penting ke orang-orang dekat tanpa memperhatikan kecakapan mereka di bidang terkait,” ujar anggota DPR Dan Goldman dari New York kepada CNN.

Siapa Hegseth?

Jika dibandingkan dengan petahana Menhan Lloyd Austin yang merupakan purnawirawan jenderal bintang empat Angkatan Darat dan telah mengabdi selama 41 tahun di militer AS, karier Hegseth memang terlihat jomplang. Akan tetapi, ini bukan pertama kali Departemen Pertahanan AS atau Pentagon dipimpin oleh sipil.

Hegseth kuliah strata satu di Universitas Princeton dan lulus pada 2003, kemudian ia melanjutkan pascasarjana di Universitas Harvard dan memperoleh gelar magister ilmu administrasi publik. Seusai dari Princeton, Hegseth berkarier di militer selama 2003-2014.

Kariernya bisa dibilang cemerlang. Ia memperoleh penghargaan Bintang Perunggu dan lencana pertempuran infanteri. Di Afghanistan, Hegseth bertugas sebagai instruktur senior kontra-pemberontakan di Kabul.

Setelah keluar dari militer, ia bergabung dan menjadi Ketua Veteran Peduli AS (Concerned Veterans of America/CVA). Ini organisasi veteran yang sangat konservatif. Ia kemudian meninggalkan organisasi itu dan bergabung dengan stasiun televisi Fox News.

Kritik ia menjadi orang nomor satu di Pentagon juga dilayangkan oleh sejumlah veteran. Mereka berpendapat, meskipun veteran, Hegseth sejatinya tidak pernah memiliki pengalaman memimpin misi, apalagi memimpin batalyon. Satu-satunya alasan ia terpilih sebagai menhan ialah karena kedekatannya dengan Trump.

Trump sendiri senang dengan pilihannya. ”Pete akan menjadikan militer AS hebat kembali. Kita akan mencapai perdamaian melalui penggalangan kekuatan,” cuitnya.

Sejumlah pernyataan Hegseth di masa lampau juga mengkhawatirkan banyak pihak, termasuk militer. Pada 2015, ia mengatakan perempuan tentara tidak layak berada di medan pertempuran dengan alasan fisik mereka lemah dan tidak kuat mental.

Hegseth juga menentang kebijakan Pemerintah AS mengenai inklusivitas, yaitu memastikan setiap unit militer keanggotaannya berkeadilan secara jender dan etnis guna menghargai keberagaman bangsa.

Pembela Israel garis keras

Posisi Departemen Pertahanan sangat strategis dalam Pemerintah AS. Menhan memegang posisi kunci di dalam pengambilan keputusan terkait pertahanan dan keamanan.

Di seluruh dunia, ada 2,9 juta anggota militer AS ataupun warga sipil yang mendukung kinerja pertahanan dan keamanan negara tersebut. Pentagon juga menangani berbagai kontrak jual beli senjata dengan negara lain.

Khusus Hegseth, ia adalah pembela Israel garis keras. Para pengamat militer memperkirakan di bawah dia, Pentagon akan terus menyalurkan persenjataan ke Tel Aviv. Pada saat yang sama, Hegseth tidak banyak bersuara mengenai perang di Ukraina.

Meskipun demikian, patut dicermati pula hubungan Trump dengan para menhannya pada masa jabatan pertama. Pada paruh awal masa jabatan Trump 2017-2021, jabatan menhan dipegang oleh Jenderal (Purn) Jim Mattis. Ia mengundurkan diri pada Desember 2018 karena menentang keputusan sepihak Trump menarik pasukan AS dari Suriah.

Mattis digantikan oleh Mark Esper, veteran berpangkat letnan kolonel. Setelah meninggalkan militer, Esper adalah Ketua Heritage Foundation, lembaga kajian konservatif di Washington DC. Ia juga menjadi salah satu petinggi di Asosiasi Penerbangan AS dan Pusat Properti Intelektual Global. Setelah itu, Esper menjadi wakil direktur utama untuk perusahaan teknologi senjata Raytheon.

Pada November 2020, Trump memecat Esper. Ia mengumumkannya melalui Twitter (sekarang X). ”Mark (Esper) sudah selesai,” cuit Trump.

Pemecatan sepihak itu karena Esper menolak menurunkan tentara untuk menangani unjuk rasa di jalanan Washington DC. Ketika itu, rakyat marah atas kematian George Floyd, seorang warga berkulit hitam, akibat polisi memakai kekerasan berlebihan. Protes bertajuk ”Black Lives Matter” itu menuntut penghentian diskriminasi oleh aparat penegak hukum.

Menurut Esper, unjuk rasa adalah marwah negara demokrasi dan penanganannya─jika ada kerusuhan─merupakan kewenangan polisi. Tentara hanya diturunkan melawan warga sipil negara sendiri apabila terjadi pemberontakan. Terlepas dari ramai dan rusuhnya beberapa titik unjuk rasa, Esper menilai, itu bukan pemberontakan ataupun makar.

Melihat hubungan Trump dengan dua menhannya, pertanyaan yang muncul adalah akan menjadi menhan seperti apa Hegseth nanti? Apakah ia hanya berbuat ”asal bapak senang” atau memiliki prinsip seperti Mattis dan Esper? (AP/AFP/REUTERS)