Menggugat Pejabat

LLini masa media sosial menyajikan sebuah pertunjukan montase yang ironis. Dua adegan dramaturgi politik kini bersua di ruang publik, kendati terpaut satu dekade jaraknya. Panggung depan (front stage) seorang pejabat runtuh karena dihantui naskah lama yang ia gubah sendiri.

Seorang pejabat menjadi perbincangan warganet sejurus setelah ia memperagakan aksi memanggul karung dan membersihkan lumpur pasca-banjir bandang di Sumatera.

Walakin, algoritma rupanya juga menampilkan potongan adegan masa lalu ketika pejabat tersebut masih menjabat Menteri Kehutanan, tertawa canggung dicecar aktor Hollywood Harrison Ford dalam dokumenter Years of Living Dangerously (2014). Ford tampak frustrasi mendengar jawaban sang menteri terkait kerusakan parah di Taman Nasional Tesso Nilo, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Dalam The Presentation of Self in Everyday Life (1959), Erving Goffman menjelaskan interaksi sosial adalah sebuah pertunjukan teater. Pejabat publik adalah aktor yang berusaha mengelola kesan (impression) di panggung depan untuk memenangkan hati penonton.

Satu dekade lalu, blusukan seorang pejabat mungkin masih menjadi naskah efektif. Namun, audiens kiwari berbeda. Netizen Millenial dan Gen Z memiliki literasi visual kritis. Mereka mampu membedakan antara empati otentik dan mise-en-scène (penataan adegan) yang artifisial.

Ini menjelaskan kenapa politik pencitraan di ruang media tidak membuat publik merasakan sensasi katarsis. Sebaliknya, yang muncul adalah efek alienasi (verfremdungseffekt) ala Bertolt Brecht. Penonton sadar bahwa mereka sedang menyaksikan seni peran. Alih-alih memantik respons emosional, justru yang muncul adalah kritikan pedas, jika bukan hujatan.

Kegagalan teatrikal pejabat ini diperparah oleh apa yang Jacques Derrida sebut sebagai hauntology (hantologi). Di sini, realitas masa lalu tidak pernah benar-benar absen, tapi terus meneror masa kini.

Di era digital, teror itu berbentuk arsip digital. Data Forest Watch Indonesia (FWI) pernah mencatat bahwa selama periode 2009-2013, Indonesia kehilangan tutupan hutan yang masif, dan izin pelepasan kawasan hutan melonjak tajam. Video Ford adalah saksi forensik yang memvalidasi data tersebut secara visual dan emosional.

Maka ketika algoritma menyandingkan video banjir 2025 dengan wawancara 2014, ia menciptakan narasi kausalitas tak terbantahkan. Banjir dengan gelondongan kayu saat ini adalah produk tanda tangan izin satu dekade lalu.

Meski begitu, Indonesia tidak unik dalam fenomena krisis empati performatif ini. Kita bisa belajar dari kasus mantan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, saat krisis kebakaran hutan (bushfires) 2019-2020.

Morrison kala itu turun menyalami warga yang menjadi (keluarga) korban. Tentu saja ia membawa kru kamera untuk merekam momen ”kepedulian”-nya. Di luar dugaan, warga di sana menolak jabat tangan dan malah mengusirnya. Mengapa? Mereka tahu betul bahwa kebijakan Morrison sangat pro-batubara dan menyangkal perubahan iklim.

Ada kemiripan pola dengan topik sang pejabat tersebut. Publik, baik di New South Wales maupun Indonesia, merasa dipecundangi pejabat yang kebijakannya dianggap memperburuk krisis iklim, tapi sekonyong-konyong menyapa warga laiknya mesias.

Di mata publik yang kritis, ini adalah bentuk gaslighting struktural. Membersihkan sisa dampak bencana tanpa mengakui andil dalam deforestasi adalah penghinaan terhadap logika publik.

Lebih jauh, fenomena ini menunjukkan adanya kekeliruan fatal memahami proporsi peran. Publik menggaji pejabat tinggi negara melalui pajak bukan untuk melakukan pekerjaan fisik yang bersifat kuratif.

Jika kinerja pejabat di masa krisis hanya ditakar dari seberapa banyak lumpur yang dibersihkan atau seberapa berat beras yang dipanggul, maka peran itu sebenarnya sudah diisi dengan sangat baik oleh para relawan, petugas pemadam kebakaran, atau Taruna Siaga Bencana.

Publik butuh menteri untuk hadir di ruang yang tak terjangkau orang awam: ruang regulasi atau kebijakan. Kehadiran fisik di lokasi bencana memang perlu sebagai simbol empati. Namun, menjadi tidak etis ketika ia malah menggantikan fungsi evaluasi struktural.

Zaman telah berubah. Transparansi digital menantang struktur kekuasaan lama. Panggung politik kini tak punya backstage yang aman untuk menyembunyikan beban kebijakan masa lalu.

Yang digugat publik adalah etika dan tanggung jawab. Estetika kepedulian bukan ukuran integritas pejabat. Jika seorang pejabat ingin mendapat simpati di era serba media, ia tak perlu berakting menjadi kuli panggul atau tukang pel sisa banjir. Cukup akui saja dosa kebijakan masa lalu, meminta maaf, dan melakukan koreksi kebijakan yang radikal.

Tanpa itu semua, saban aksi sosial yang dilakukan pejabat hanya akan menjadi tontonan usang. Atau lebih buruk, olok-olok penonton. Mengutip sebuah meme yang beredar di media sosial, ada pesan menohok: kekayaan di Sumatera milik nasional, bencananya tidak!

Anwar Kurniawan, Dosen ISI Surakarta, Pegiat Kajian Budaya dan Media