Kerugian Bencana Sumatera Diperkirakan Puluhan Triliun Rupiah

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan sejumlah lembaga riset ekonomi mulai menghitung dampak bencana ekologis di wilayah Sumatera terhadap kinerja ekonomi nasional pada akhir 2025. Banjir dan longsor yang memutus akses logistik merusak infrastruktur serta mengganggu produksi pangan berpotensi menekan ekonomi regional ataupun nasional.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi di wilayah terdampak dipastikan melemah. Pemerintah, kata dia, akan mendorong aktivitas ekonomi di wilayah lain untuk menutup perlambatan di Sumatera.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga menanggapi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan IV-2025 yang diperkirakan maksimal mencapai 5,6 persen. ”Pertumbuhan di daerah bencana dipastikan akan turun, yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, pekan lalu.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah relaksasi keuangan bagi masyarakat terdampak. Salah satu kebijakan adalah restrukturisasi dan penghapusan kredit macet bagi pelaku UMKM. ”Regulasinya sudah ada dan itu bisa berlaku otomatis,” kata Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan perbaikan infrastruktur dan rehabilitasi wilayah terdampak banjir. Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi di Sumatera.

Dari sisi perhitungan kerugian, ekonom PT Bank Mandiri Tbk memproyeksikan nilai dampak ekonomi akibat banjir dan longsor di Sumatera mencapai Rp 32,6 triliun. Perkiraan itu setara 0,08-0,12 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional pada triwulan IV-2025.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan, proyeksi tersebut dihitung berdasarkan kontribusi PDRB Sumut, Sumbar, dan Aceh terhadap PDB nasional. ”Kalau kita lihat dampak banjir di Sumatera terhadap PDB itu perkiraan antara minus 0,08 poin sampai 0,12 persen poin,” ujarnya saat dikonfirmasi Minggu (7/12/2025).

Sepanjang triwulan I–III 2025, ketiga provinsi itu berkontribusi sekitar 7,8 persen terhadap pembentukan PDB nasional. Namun, proyeksi dampak akan berubah mengikuti perkembangan pemulihan dan kinerja ekonomi pada Desember.

”Kalkulasinya bergulir terus karena kejadiannya baru dan estimasi dampak ekonominya akan terus diperbarui,” katanya.

Ia menambahkan, sekitar 50 persen dari potensi kerugian itu berasal dari Aceh yang mengalami dampak paling parah. Meski demikian, ia menyebut tekanan inflasi dari Sumatera terhadap nasional relatif kecil, sekitar 7 persen. Percepatan bantuan, terutama di daerah lumbung beras, seperti Sumatera Barat, dinilai penting untuk menahan kenaikan harga pangan.

Sementara itu, Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan nilai kerugian jauh lebih besar, yakni Rp 68,67 triliun. Angka itu dihitung dari lima jenis kerugian, termasuk kerusakan rumah, kehilangan panen, serta biaya perbaikan jalan dan jembatan.

Dalam riset Celios yang dirilis pekan lalu, kerusakan rumah ditaksir Rp 30 juta per unit. Sementara perbaikan satu jembatan dapat menelan biaya hingga Rp 1 miliar. Bencana Sumatera disebut menyebabkan penurunan PDB nasional sebesar 0,29 persen.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan IV-2025 hanya akan mencapai 5,03 persen, lebih rendah dari target pemerintah 5,6-5,7 persen. ”Dampak banjir membuat logistik, industri, dan pendapatan masyarakat menurun,” ujarnya.

BPS sebelumnya melaporkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2025 mencapai 5,04 persen. Dalam struktur ekonomi nasional, Pulau Sumatera menyumbang 22,42 persen terhadap PDB, terbesar kedua setelah Pulau Jawa yang menyumbang 56,68 persen.

Jika pasokan cabai dari Sumatera Barat ke Riau berkurang, harga di wilayah tersebut berpotensi meningkat.

Ekonom Celios Nailul Huda menjelaskan, bencana memiliki dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung mencakup rusaknya lahan pertanian atau turunnya aktivitas perdagangan di wilayah terdampak.

”Dampak tidak langsung muncul akibat terganggunya arus barang konsumsi dan industri. Contohnya, barang dari Jawa Barat tidak dapat masuk ke Sumatera Barat karena akses tertutup. Kondisi ini menghambat suplai lintas wilayah,” ujar Huda.

Gangguan suplai juga dapat memengaruhi harga pangan di provinsi lain. Menurut Huda, jika pasokan cabai dari Sumatera Barat ke Riau berkurang, harga di wilayah tersebut berpotensi meningkat.

Menurut Huda, keterhubungan ekonomi antarprovinsi membuat bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut memberi efek berantai terhadap ekonomi nasional. ”Semuanya berkaitan,” ujarnya.