Mereka yang Sukses Mengelola Dana Desa (4)

Dulu, warga Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, harus berjalan berkilo-kilo meter demi seember air. Kini, dengan satu putaran keran, air mengalir tanpa henti. Tak hanya air, uang pun ikut mengalir ke kantong warga. Apa yang mengubah nasib desa ini?

Warga desa setempat berhasil mengubah masalah jadi berkah. Sekitar 18 tahun lalu, daerah ini tidak terlayani perusahaan daerah air minum (PDAM). Memasang pompa penyedot air dirasakan warga terlalu mahal dan biaya listriknya pun membebani.

Untuk mendapatkan air, warga harus menimba di sumur dengan kedalaman minimal 30 meter. Hingga muncul anekdot keringat yang mengucur karena menimba lebih banyak dari air yang didapat. Bahkan, muncul pekerjaan khusus penimba air untuk membantu warga yang tidak sanggup melakukan sendiri. Saat kemarau, ketika sumur kering, warga terpaksa menempuh jarak jauh untuk mencari air.

Tahun 2007 ada bantuan sumur dalam 100 meter dan jaringan pipa sehingga air bisa dialirkan ke rumah-rumah. Sumur dan jaringan pipa itu kemudian diserahkan kepada Pemerintah Desa Karangrejek, yang lantas membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Kencana untuk mengelolanya.

”Karena warga sudah punya sumur sendiri, awalnya tidak banyak yang mau bergabung. Setelah merasakan manfaatnya, mereka berbondong-bondong jadi pelanggan,” ujar Direktur BUMDes Tirta Kencana Asduki, Rabu (22/1/2025).

Kini, warga tak perlu lagi menimba atau membayar orang untuk melakukannya. Cukup putar keran, air pun mengalir. Seorang warga, Marsudi (53), bahkan mendapatkan akses air gratis karena merelakan pembangunan sumur di depan rumahnya. Ia pun dapat penghasilan tambahan karena bekerja sebagai operator sumur sekaligus pencatat meter air.

Tak hanya untuk kebutuhan harian, Marsudi juga bisa memanfaatkan air untuk menyirami 3.000 meter persegi lahan palawija miliknya. Kini, lahannya bisa ditanami sepanjang tahun. ”Dulu hanya bisa ditanami saat musim hujan,” ujarnya.

Seiring meningkatnya permintaan, BUMDes menambah dua sumur dan memperluas jaringan pipa. Produksi airnya kini 15.000-20.000 meter kubik per bulan. Dari semula melayani 125 sambungan rumah, kini 1.909 sambungan rumah. Sebanyak 90 persen untuk warga Karangrejek, sisanya melayani desa tetangga.

Keuntungan pengelolaan air bersih 45 persennya disetor ke kas desa. Kontribusinya pada pendapatan asli desa mencapai Rp 240 juta pada 2024, di luar pajak daerah dan pusat. Dana itu kemudian digunakan untuk berbagai program masyarakat, termasuk memperkuat modal BUMDes.

BUMDes kini juga memberikan pinjaman modal kepada pedagang kecil dan petani. Meski berisiko kredit macet, program ini dipertahankan karena menjawab kebutuhan masyarakat. ”Ini agar warga tak terjerat rentenir atau pinjaman online yang risikonya besar,” kata Asduki.

Seperti halnya Desa Karangrejek, Desa Pujon Kidul di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, juga berhasil mengelola potensi lokalnya.

Ekonomi desa terdongkrak lewat ide sederhana, yakni pembangunan kafe di tengah sawah dengan pemandangan indah Pegunungan Dorowati dan Anjasmoro. Desa yang dulu basisnya daerah pertanian itu kini berkembang menjadi daerah wisata.

Ide Café Sawah muncul pada 2011 saat Kepala Desa Udi Hartoko menata administrasi dan memetakan potensi desa. Usaha ini tidak langsung berjalan mulus. Anak-anak muda setempat malah mengganggu kenyamanan pengunjung. Beruntung, mereka mau diajak bekerja di Café Sawah, yang akhirnya mendorong perekonomian desa.

Café Sawah yang dikelola BUMDes Sumber Sejahtera semula mempekerjakan 40 pemuda desa. Kini pekerjanya 128 orang dengan omzet Rp 13 miliar pada 2023.

Menu di Café Sawah diserahkan kepada warga desa, yang membuat warga merasa ikut memiliki dan merasakan manfaat langsung dari usaha ini. Meski kini banyak pesaing serupa, ratusan pengunjung tetap berdatangan ke Café Sawah setiap harinya.

Kepala Desa Pujon Kidul saat ini Muhammad Ismail Mahfudz Said, yang sebelumnya sekretaris desa, melanjutkan kiprah Udi. BUMDes Sumber Sejahtera kini punya 11 unit usaha lain, seperti pengelolaan air bersih, event organizer, parkir wisata, pertanian, tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), pembuatan paving dan batako, guest house, pusat oleh-oleh, dan toko bangunan.

Pendapatan asli desa pun melonjak pesat, dari Rp 20 juta-Rp 30 juta pada 2011 menjadi Rp 1 miliar pada 2018 dan sekarang Rp 1,1 miliar. ”Toko bangunan ini adalah unit usaha terbaru kami. Setiap tahun, kan, desa membangun. Daripada uangnya keluar desa, kami putar di sini saja agar manfaatnya dirasakan banyak warga,” kata Said yang menjabat kepala desa sejak 2023.

Berkat kafe pula Desa Hadakewa di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang dulunya desa tertinggal kini menjadi desa mandiri. Berlokasi di pesisir pantai, kafe ini dikelola oleh BUMDes Tujuh Maret dengan bantuan modal dari dana desa.

Semangat kewirausahaan menghidupkan kafe yang menyajikan hidangan berbahan baku lokal seperti pisang goreng dari kebun petani dan ikan bakar tangkapan nelayan setempat. Pekerja kafe adalah anak muda desa yang dilatih memasak dan melayani pengunjung. Penghasilan mereka dihitung berdasarkan omzet.

Setiap hari, puluhan pengunjung datang untuk makan dan minum sembari menikmati suasana pantai yang pemandangannya bukan ”kaleng-kaleng”, yakni panorama erupsi Gunung Ile Lewotolok yang sesekali muncul. ”Penataan kafe bagus, suasananya menyenangkan, dan pemandangannya indah. Makanannya juga segar ditambah pelayanannya baik,” puji Marsel (45), pengunjung yang rela menempuh jarak 15 kilometer ke kafe itu.

Selain untuk modal BUMDes, dana desa Rp 700 juta yang diterima Hadakewa tahun ini juga dimanfaatkan untuk membuat jaringan internet gratis di kafe, yang kemudian layanannya diperluas ke sekolah dan permukiman dengan harga terjangkau. Desa ini berpenduduk 1.117 jiwa.

”Warga bisa beli voucer. Untuk anak sekolah, ada potongan 50 persen. Misi kami, tahun ini Hadakewa bisa jadi desa digital,” ujar Kepala Desa Hadakewa Klemens Kwaman.

Penggunaan dana desa juga difokuskan untuk bidang hortikultura agar warga tak perlu lagi beli sayur dan buah dari luar daerah. Selain menanam sayur dan buah, warga juga didorong mulai beternak ayam pedaging untuk menangkap peluang ekonomi rencana program Makan Bergizi Gratis bagi 500 orang di desa ini. ”Agar perputaran uang tetap di desa ini,” kata Klemens.

BUMDes didorong menjadi instrumen utama untuk pengelolaan dana desa. Selain BUMDes, ada pula BUMDesma yang dikelola bersama oleh beberapa desa. Hingga 16 Januari 2025, ada 61.959 BUMDes dan BUMDesma di seluruh Indonesia.

Dalam pengamatan Staf Ahli Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Bito Wikasantosa, ada tiga kunci yang mendorong keberhasilan usaha desa.

Pertama, sosok direktur dan pengurus BUMDes yang kreatif dan berjiwa wirausaha. Kedua, kondisi demokrasi yang kondusif di desa. ”Kalau masih ada sekelompok elite yang ingin berkuasa, susah berkembang,” katanya.

Ketiga, kemampuan membaca potensi wilayah agar mampu menyusun perencanaan bisnis yang sesuai. Ia menegaskan, bukan hanya usaha wisata yang mampu sukses. Usaha pengelolaan sampah pun bisa sukses seperti ditunjukkan beberapa BUMDes di Yogyakarta.

”Memang pariwisata yang paling gampang digarap. Tapi, kembali ke daerahnya, jika bukan kawasan pariwisata tetapi dipaksakan bisnis desa wisata, biasanya sulit,” ujarnya.

Di luar ketiga BUMDes di atas, secara umum jumlah BUMDes yang benar-benar bisa menggerakkan ekonomi desa masih terbatas, seperti diungkapkan Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada Bambang Hudayana. Ini disebabkan BUMDes masih dipandang sebagai kompetitor usaha rakyat kecil desa, bukan sebagai penggerak ekonomi sehingga laju BUMDes terhambat.

”Misalnya, desa beli mobil untuk angkutan dari dana desa, jangan diurus sendiri. Sewakan saja kepada warga untuk antarjemput siswa dengan ongkos murah. Jadi rakyat tidak merasa tersaingi sekaligus merasakan benefit-nya,” kata Bambang.

Ditambahkan, BUMDes semestinya bukan mengejar profit, melainkan benefit alias manfaat yang memberikan kemudahan rakyat. Contoh mengejar benefit dan bukan profit adalah desa membeli traktor lalu menyewakannya kepada kelompok tani untuk dikelola. ”Petani dan kelompoknya dapat untung dan tidak merasa tersaingi. Desa tetap dapat pemasukan,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, peningkatan ekonomi desa, termasuk yang melalui BUMDes, hendaknya berbasis spirit gerakan sosial. BUMDes adalah usaha untuk mengerem kapitalisme di pedesaan dan jembatan bagi rakyat kecil untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Jika nantinya BUMDes mendapatkan keuntungan, bisa dipakai untuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan kinerja pemerintahan atau pembangunan.

”Kalau BUMDes sudah berhasil, harus dijaga agar tidak menjadi ’sapi perahan’ dari elite desa atau dikorupsi,” tegas Bambang.

Ketika dikelola dengan baik dan transparan, BUMDes bukan sekadar mesin uang desa, melainkan bisa menjadi mesin perubahan bagi kesejahteraan masyarakat. (ENG/DIA/FRN/RSW/SPW/EKI)