Menguatkan Suplai, Menjaga Kepercayaan, Memantik Daya Beli

Indonesia sedang memainkan simfoni kebijakan bernada sama: moneter dan fiskal yang sama-sama longgar atau ekspansif. Pola ini memang bukan pola baru, banyak negara menggunakannya untuk menyalakan mesin pertumbuhan ekonomi. Yang membuat berbeda kali ini adalah arah permainan. Baik Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan memilih melodi yang sama: menguatkan sisi suplai terlebih dahulu.

BI menurunkan suku bunga, mengatur likuiditas, dan memastikan jalur kredit lebih lapang menuju dunia usaha. Di sisi lain, Kemenkeu mengalirkan Rp 200 triliun dana pemerintah ke bank-bank pemerintah, dengan mandat tegas: dorong kredit produktif, bukan diputar di pasar surat utang atau instrumen spekulatif.

Pertanyaan publik pun muncul: apakah ini kebijakan untuk menambah belanja rumah tangga? Tidak. Kedua kebijakan ini bukan untuk menambah uang kontan di dompet rakyat, melainkan memberi tambahan oksigen bagi sektor riil, UMKM, hingga proyek infrastruktur agar bisa bernapas lebih lega.

Konsumsi tetap penting, namun bukan sasaran utama. Pemerintah dan BI memilih menyiapkan fondasi suplai lebih dulu agar ketika permintaan pulih, kapasitas ekonomi siap menampungnya.

Rapat Dewan Gubernur BI pada 17 September 2025 menjadi penanda arah itu. BI menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin ke 4,75 persen. Total penurunan sejak September 2024 mencapai 150 bps, sebuah langkah agresif dalam konteks stabilitas. Bandingkan saja dengan Bank Sentral AS, yang baru satu kali menurunkan suku bunga acuannya 25 bps pada September 2025 menjadi 4,25 persen.

Menariknya, pada kebijakan BI ini, pemotongan dilakukan tidak simetris: Deposit facility dipangkas 50 bps ke 3,75 persen, sedangkan lending facility hanya turun 25 bps ke 5,50 persen. Koridor bunga diperlebar ke bawah. Pesannya gamblang: parkir dana di BI semakin tidak menarik sehingga bank harus menyalurkan kredit. Namun, pintu darurat pinjaman ke BI tetap dijaga agar disiplin tidak hilang. BI membuka keran likuiditas, tetapi tidak lupa memasang klep pengaman.

Instrumen lain ikut memperkuat arah ini. Outstanding Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), surat berharga jangka pendek yang diterbitkan BI dalam rupiah sebagai alat BI untuk menyerap likuiditas perekonomian, diturunkan dari Rp 923 triliun pada awal 2025 menjadi Rp 715 triliun pada Agustus. BI juga membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp 200 triliun di pasar sekunder, termasuk Rp 150 triliun melalui debt-switching.

Dampaknya terasa: yield SBN 10 tahun menyusut dari 6,70 persen pada Juli menjadi 6,28 persen pada 18 September 2025, sedangkan inflasi tetap terkendali di 2,31 persen pada Agustus. Kebijakan moneter longgar, tetapi tetap elegan.

Kemenkeu memainkan instrumen fiskal dengan harmoni yang sejalan. Penempatan Rp 200 triliun di bank pemerintah diberi pagar tegas: tidak boleh dipakai membeli SBN, SRBI, atau instrumen finansial lain. Hanya boleh untuk kredit produktif. Ini bukan sekadar transfer likuiditas, melainkan strategi agar dana negara benar-benar masuk ke jantung produksi.

Kita sudah punya preseden: pada 2020-2021, penempatan Rp 66,99 triliun mendorong kredit hingga Rp 387 triliun. Multiplier yang berlipat membuktikan bahwa apabila tata kelola rapi, injeksi fiskal mampu menjadi tenaga pengganda.

Mengapa jalur suplai didahulukan? Tiga alasan menjelaskannya. Pertama, menjaga jangkar stabilitas dan kepercayaan. Inflasi yang rendah adalah aset, rupiah yang stabil adalah perisai, dan pasar surat utang yang tenang adalah penopang. Dengan melonggarkan lewat suplai, melalui koridor bunga asimetris dan pembelian SBN di pasar sekunder. Indonesia telah memberikan sinyal: pertumbuhan didorong tanpa mengorbankan stabilitas.

Kedua, menurunkan biaya modal segera. Bank yang tidak lagi nyaman memarkir dana di BI tentu akan menyalurkan kredit ke sektor riil. Ketiga, menjaga independensi moneter. Dengan hanya membeli SBN di pasar sekunder, BI tetap pada mandat stabilitas, jauh dari stigma ”mencetak uang” untuk menutup defisit.

Namun, setiap nada indah punya potensi sumbang. Likuiditas berlebih tanpa kenaikan kapasitas produksi bisa memantik inflasi. Cadangan devisa yang turun dari 152 miliar dollar AS pada Juli menjadi 150,7 miliar dollar AS pada Agustus 2025 mengingatkan bahwa ruang intervensi rupiah terbatas. Di sisi perbankan, ada risiko moral hazard jika bank terlalu nyaman dengan dana pemerintah.

Karena itu, pagar kebijakan mutlak: pertama, tepat sasaran, hanya untuk sektor produktif, seperti sektor yang menguatkan rantai pasok pangan, mesin produksi, atau padat karya, sedangkan sektor spekulatif ditutup. Kedua, sebaiknya dilakukan evaluasi kuartalan berbasis indikator inflasi, kurs, yield SBN, serapan UMKM, dan kualitas kredit. Dan, yang terakhir, transparan. Publik perlu tahu seberapa besar dana Rp 200 triliun terserap, ke mana mengalir, dan apa hasilnya.

Fondasi suplai yang kokoh membuka jalan bagi peranan permintaan. Karena sejatinya titik lemah kita ada di masyarakat menengah-bawah. Banyak keluarga sudah menguras tabungan hanya untuk bertahan hidup, konsumsi mereka tertinggal dari kelompok atas. Tanpa dorongan permintaan, kapasitas suplai baru bisa sia-sia.

Di sinilah kebijakan demand perlu hadir: bantuan sosial dan bantuan langsung tunai yang cair lebih cepat bagi kantong rawan, subsidi transportasi dan pangan yang tepat sasaran, voucer belanja berbasis QRIS untuk menghidupkan UMKM lokal, kredit ultramikro berbunga rendah dengan masa tenggang, hingga program padat karya yang segera memberi upah. Semua langkah ini ibarat api kecil yang menyalakan tungku konsumsi dasar.

Tentu, semua ini harus dipandu oleh indikator yang jernih. Inflasi dan harga menjadi termometer permintaan. Kurs rupiah dan yield SBN 10 tahun jadi barometer kepercayaan. Serapan kredit UMKM, pengendalian NPL, dan margin bank mencerminkan kualitas intermediasi. Likuiditas bank dan SRBI menjadi ukuran ruang likuiditas. Cadangan devisa dan arus portofolio asing berfungsi sebagai tameng eksternal. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja, ketersediaan stok pangan, dan kecepatan logistik adalah bukti bahwa suplai benar-benar bertambah. Dengan panel indikator ini, arah kebijakan bisa disesuaikan tanpa menunggu badai datang.

Pada akhirnya, pelonggaran kebijakan ganda kali ini adalah strategi suplai yang disiplin. BI menurunkan bunga dengan koridor tak simetris untuk memastikan dana mengalir ke kredit. Sementara Kemenkeu menyalurkan Rp 200 triliun dengan pagar tegas agar likuiditas benar-benar masuk ke sektor riil.

Pilihan ini memang tidak langsung menambah uang di dompet rakyat, tetapi dirancang untuk menjaga stabilitas, memperkuat kapasitas produksi, dan mengokohkan kepercayaan pasar. Setelah fondasi itu terjaga, barulah permintaan bisa dipantik dengan lebih tepat sehingga pertumbuhan yang muncul bukan sekadar angka di kertas, melainkan denyut kesejahteraan yang terasa di kehidupan sehari-hari.

Dan, di sinilah harapan itu bersemi. Kombinasi kebijakan ini bukan hanya strategi teknokrat, melainkan jembatan menuju ekonomi yang lebih inklusif. Pertumbuhan di atas 5 persen tidak lagi sebatas statistik, tetapi hadir dalam bentuk nyata: daya beli keluarga yang pulih, peluang kerja yang tumbuh, UMKM yang kembali menggeliat.

Dengan disiplin, transparansi, dan arah yang konsisten, longgar ganda bisa menjadi vitamin yang menguatkan tubuh ekonomi Indonesia, membawanya berlari lebih jauh, lebih kokoh, dan lebih adil. Tidak sekadar menahan perlambatan, tetapi menyalakan jalan terang menuju kesejahteraan bersama.

Anton Hendranata, Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, CEO BRI Research Institute