Menjadi Kota Global atau Kota Bahagia?

Lebaran dan tradisi akbar arus mudik ataupun balik terus berulang. Mengekor fenomena tersebut, isu urbanisasi selalu dimunculkan dan menjadi pembahasan, khususnya di Jakarta. Urbanisasi pun kemudian dikaitkan dengan upaya Jakarta naik level menembus jajaran peringkat atas kota global.

Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urbanisasi merujuk pada perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari desa (kota kecil, daerah) ke kota besar (pusat pemerintahan). Selain itu, berarti perubahan sifat suatu tempat dari suasana (cara hidup dan sebagainya) desa ke suasana kota.

Arti yang kedua selaras dengan pemahaman dalam kajian perkotaan. Urbanisasi adalah fenomena suatu kawasan yang mengota. Penyebabnya, antara lain, karena pertambahan penduduk dari luar ataupun dari dalam wilayahnya sendiri. Perubahan makin drastis ketika ada pembangunan fisik dan peralihan cara hidup dari agraris menjadi pusat jasa ataupun kegiatan nonpertanian lainnya.

Mencermati penjelasan tersebut, sebagian kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta, dinilai tak lagi diterpa isu urbanisasi sejak lama.

Dari sisi penambahan jumlah penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jakarta memperkirakan orang yang datang selepas Lebaran 2025 dan akan menetap di kota metropolitan ini 10.000-15.000 jiwa. Pada 2024, tercatat 16.207 pendatang dan pada 2023 mencapai 25.931 orang.

Tren penurunan jumlah pendatang di Jakarta seusai lebaran ataupun total per tahun telah terjadi sejak 10-20 tahun terakhir. Tahun lalu, saat diterapkan penertiban administasi warga yang tidak lagi tinggal di Jakarta tetapi masih memiliki KTP ”Monas”, jumlah penduduk kota metropolitan terbesar di Indonesia ini turun dari 11.346.308 jiwa menjadi 11.046.591 jiwa.

Walakin, Jakarta tetaplah kota besar yang penuh sesak. Sosiolog Imam B Prasodjo dalam paparannya saat diskusi tentang urbanisasi yang dihelat oleh Disdukcapil Jakarta menyatakan, dalam 50 tahun terakhir, kota seluas 661,5 kilometer persegi ini bisa dikatakan hampir 100 persennya telah menjadi permukiman.

Hasil olah data Bappenas dan BPS, Imam menunjukkan lima dekade silam, permukiman lebih banyak ditemui di Jakarta Pusat dan sisanya didominasi area vegetasi. Sejak awal tahun 2000-an sampai kini, warna merah yang menandakan permukiman hampir sepenuhnya memenuhi peta wilayah Jakarta.

Dari fakta tersebut, dapat dikatakan urbanisasi di Jakarta telah mencapai puncaknya sejak sedikitnya dua dekade silam.

Menduduki peringkat teratas dalam jajaran kota-kota di Indonesia, pusat ekonomi, politik, dan juga budaya, Jakarta memang memimpin dalam pembangunan transportasi publik. Kota ini memiliki program bantuan sosial lengkap bagi warganya, meliputi akses pendidikan dan kesehatan gratis serta pangan murah. Dari sisi estetika kota ataupun peningkatan fasilitas umum, seperti trotoar, transportasi publik, dan taman, dinilai makin membaik.

Akan tetapi, Jakarta menyimpan sisi gelap yang tak juga dapat beranjak disibak terang. Kota ini masih dibekap berbagai isu urban akut, bahkan belum mampu mengatasi persoalan menyangkut fasilitas publik dasar, seperti pemenuhan air bersih dan mengikis ketimpangan.  

Pemerintah Provinsi Jakarta melalui PAM Jaya menyatakan, cakupan layanan air bersih perpipaan telah mencapai 70,29 persen. Di lapangan, angka tersebut masih dipertanyakan mengingat kualitas air yang diterima pelanggan bisa berbeda-beda. Bahkan, aliran air bisa mati tiba-tiba.

Data BPS 2018-2023, seperti diolah tim Jurnalisme Data Kompas, menunjukkan, 79,4 persen keluarga di Jakarta mengonsumsi air kemasan. Masih dari BPS, pada 2022, sedikitnya 32 persen warga masih menggunakan air tanah.

Jakarta juga masih bergelut mengentaskan 450 rukun warga (RW) kumuh. Persoalan penanganan sampah rumah tangga masih jauh dari tuntas diatasi.

Menyoal kualitas sumber daya manusia, angka partisipasi sekolah (APS) sesuai data BPS pada 2022, khususnya pendidikan dasar setingkat SD dan SMP, di Jakarta ternyata belum 100 persen. APS untuk pendidikan setingkat SMA di kisaran 72 persen dan perguruan tinggi sekitar 27 persen.

Tahun 2023, BPS mencatat ada 5,07 juta penduduk Jakarta yang bekerja dengan 1,8 juta jiwa di antaranya bekerja di sektor informal. Pada 2024, total penduduk bekerja mencapai 5,44 juta jiwa dengan persentase pekerja informal yang tak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.

Pada 2024 itu, distribusi penduduk yang bekerja pada sektor perdagangan mencapai 23,05 persen. Diikuti sektor akomodasi dan makan minum 12,71 persen, serta sektor transportasi angkutan dan pergudangan 11,84 persen. Ketiga sektor ini pula yang diyakini menyerap cukup banyak pekerja informal, termasuk pemilik usaha mikro jalanan, ojek daring, dan kurir.

Jakarta juga dikepung kawasan perkotaan yang tumbuh tak beraturan sampai sekarang. Pembangunan dan perkembangan Bodetabek tidak direncanakan dengan baik, tetapi seperti ”kecelakaan” sebagai ekses pertumbuhan pesat Jakarta. Sampai saat ini, Bodetabek masih mengalami proses urbanisasi. Di aglomerasi ini bermunculan pusat-pusat ekonomi baru, tetapi belum mampu menggantikan atau menggeser peran Jakarta.

Harapan berbagi beban multifungsi dengan ibu kota Nusantara yang tiba-tiba kandas menyebabkan Jakarta tetap sebagai sentra utama urusan politik, ekonomi, sosial, ataupun budaya. Dengan demikian, tarikan orang untuk datang ke Jakarta meskipun sebagai pendatang tidak tetap atau komuter harian dan berkala dalam periode waktu tertentu tetap tinggi.

Berbeda dengan kota induk Jakarta yang mulai gencar membenahi berbagai layanan publiknya walaupun masih jauh dari sempurna, Bodetabek sampai saat ini terbilang belum banyak beranjak lebih baik.

Kondisi ini menambah beban Jakarta. Contohnya, subsidi angkutan umum dari APBD DKI yang turut menopang jutaan warga aglomerasi. Dalam waktu dekat, seiring meluasnya cakupan angkutan umum, seperti KA cepat Whoosh, jaringan jalan tol, dan pembangunan fisik, Jabodetabek bakal segera menyatu dengan Bandung Raya.

Dengan sederet panjang masalah yang dihadapi, apakah Jakarta siap menjadi kota global?

Kota global disebut sebagai kasta tertinggi dalam hierarki perkotaan, melampaui status ibu kota negara. Merujuk kembali dari Global Cities Report 2022 dari Kearney, kota global secara luas didefinisikan sebagai wilayah metropolitan utama yang secara unik bersifat internasional dalam konektivitas dan karakternya.

Kota global memainkan peran penting di tingkat global dan regional, menikmati keunggulan kompetitif yang signifikan, serta simpul utama dalam sistem ekonomi dunia. Untuk mencapai level kota global ideal, kota harus mampu mengatasi kerentanan akibat krisis dunia yang mengganggu aliran modal, manusia, dan gagasan lintas negara. Selain itu, dituntut mengatasi tantangan ketidaksetaraan, ketidakinklusifan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Dalam jajaran kota global dunia, menurut Global Power City Index (GPCI) 2024 dari The Mori Memorial Foundation, Jakarta menduduki posisi ke-45. Namun, Jakarta bahkan tidak masuk dalam 50 top kota global versi Oxford Economics Global Cities Index 2024. Posisi Jakarta jauh di bawah Singapura dan masih lebih rendah dari Kuala Lumpur di Malaysia.

Alih-alih mengejar status kota global, kini muncul kesadaran kolektif baru untuk dapat berkembang dengan sehat dan sejahtera yang membuat warga kotanya bahagia.

Thriving Places Index (TPI) adalah salah satu acuan dalam melihat suatu kota tergolong sejahtera atau sehat. Indeks ini menggunakan tiga parameter utama, yaitu kesetaraan, kondisi lokal, dan keberlanjutan.

Ketiga parameter itu menilai berbagai sisi kehidupan warga kota, termasuk kesetaraan di segala bidang, ketersediaan layanan publik memadai untuk semua orang mencakup jaminan kesehatan mental sampai hunian layak, dan bagaimana kota beserta ekosistemnya telah berjalan berbasis keberlanjutan.

Sebenarnya, parameter indeks kota yang tumbuh sehat ini tercakup dalam indeks kota global. Namun, kota global mengesankan keinginan untuk menjadi bagian dari kota-kota elite yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian dunia. Sementara TPI mengedepankan kepentingan setiap individu penghuni kota yang tidak lain adalah hidup kota itu sendiri.

Pada saat seisi dunia terus mengalami guncangan akibat keputusan segelintir elite penguasa, pengelola kota dipanggil untuk berperan aktif menyelesaikan masalah riil warganya. Penghuni kota bukan barang atau mesin ekonomi, melainkan sebagai manusia bermartabat. Pembangunan kotanya pun didorong demi membuat setiap individu warga sehat, sejahtera, dan bahagia.  

Jadi, masih ingin naik level menjadi kota global atau kota bahagia? Kota bahagia tentu saja jangan dikorbankan.