Air Minum Kemasan Jadi Andalan, Dompet Warga Pun Tertekan

Mendekati tahun 2030, Indonesia masih cukup jauh untuk mencapai target Sustainable Development Program (SDGs), menyediakan air minum yang aman dan terjangkau bagi semua warga. Angka rata-rata cakupan pelayanan teknis air minum nasional setiap tahun cenderung menurun. Warga pun membeli air minum kemasan meski membuat pengeluaran warga miskin tertekan.

Cakupan layanan teknis air minum secara nasional tahun 2023, merujuk data Kementerian Pekerjaan Umum, menurun menjadi 26,77 persen dari tahun 2022, yakni 27,21 persen dan 35,15 persen di tahun 2019. Angka ini merupakan proporsi antara jumlah sambungan air perpipaan dikalikan rata-rata jiwa per keluarga dan jumlah penduduk di wilayah pelayanan. Penurunan cakupan terjadi karena kemampuan penambahan akses layanan tidak bisa mengimbangi peningkatan jumlah penduduk.

Adapun cakupan layanan teknis per provinsi, ada 16 provinsi dengan nilai lebih dari rata-rata nasional, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Sementara 22 provinsi lainnya ada di bawah rata-rata nasional, di antaranya Papua Tengah, Riau, Bangka Belitung, Lampung, dan Papua Selatan.

Di sisi lain, menurut survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga, Kementerian Kesehatan 2020, proporsi rumah tangga secara nasional yang memiliki akses air minum aman baru mencapai 11,8 persen. Angka itu cukup jauh dari target yang ditargetkan pemerintah di tahun 2030, yakni 45 persen rumah tangga. Air minum disebut aman jika memenuhi standar baku mutu yang berlaku serta tidak tercemar oleh zat-zat pencemar yang membahayakan kesehatan.

Air minum dalam kemasan dan air minum isi ulang, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam program pemantauan penyediaan air minum di Indonesia, dikategorikan sebagai sumber air tidak layak dari sisi akses keberlanjutannya. Air minum kemasan dan air isi ulang bisa menjadi langka karena air dijadikan sebagai komoditas perdagangan yang ketersediaannya sesuai dengan kondisi pasar.

Meski demikian, air minum kemasan sudah menjadi sumber air minum andalan warga Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, semakin banyak warga yang menggunakan air minum kemasan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, selama 2018-2023 proporsi rumah tangga pengguna air minum kemasan terus meningkat. Tahun 2018, tercatat ada 36,28 persen keluarga pengguna air minum kemasan. Tahun 2023, penggunanya naik menjadi 40,64 persen keluarga.

Pengguna air minum kemasan terbanyak ada di provinsi Jakarta dengan 79,4 persen keluarga. Kemudian dalam urutan lima besar berikutnya, yakni Kalimantan Timur (79,2 persen), Kepulauan Riau (75,8 persen), Kalimantan Utara (73,8 persen), Bangka Belitung (64,3 persen), dan Gorontalo (62,6 persen).

Warga selain menggunakan air minum kemasan bermerek juga menggunakan air isi ulang. Air isi ulang ini, menurut BPS, adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan, tidak memiliki merek, dan dikemas dalam wadah galon.

Rumah tangga pengguna air isi ulang lebih banyak (36 persen), dibandingkan dengan pengguna air kemasan bermerek yang nilainya 10 persen. Data tersebut merupakan olahan tim Jurnalisme Data Kompas dari data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022.

Air kemasan bermerek lebih banyak digunakan oleh kelas atas. Ada 10 persen keluarga kelas atas yang menggunakannya. Adapun keluarga yang masuk kategori rentan miskin hanya 7,9 persen yang memakainya sebagai sumber air minum harian.

Sebaliknya, pengguna air isi ulang, lebih banyak dari keluarga kelas bawah. Ada 31,3 persen keluarga miskin dan 31,7 persen keluarga rentan miskin yang tercatat menggunakan air minum isi ulang. Sementara untuk kelas atas ada 28,8 persen keluarga yang menggunakannya.

Harga memengaruhi penggunaan air minum tersebut. Air isi ulang yang harganya berkisar Rp 9.000-Rp 10.000 per galon tersebut lebih banyak dipakai oleh kelas miskin. Adapun air kemasan bermerek, harganya lebih mahal, yakni berkisar Rp 20.000-Rp 22.000 per galon sehingga kelas menengah atas yang lebih mudah menjangkaunya.

Hitungan Kompas, pengeluaran bulanan warga miskin untuk membeli air isi ulang ialah Rp 60.000 atau 10 persen dari rata-rata pengeluaran perkapita bulanan Rp 275.229. Adapun semakin tinggi kelas sosial, proporsi pengeluaran untuk air isi ulang ini semakin kecil.

Jika warga miskin membeli air minum kemasan bermerek, pengeluaran bulannya semakin terkuras. Uang yang harus dikeluarkan untuk membeli tiga galon air minum sebesar Rp 60.000, yang hampir menghabiskan seperempat isi dompet warga miskin.

Mengapa warga memilih menggunakan air minum kemasan? Tim Jurnalisme Data Harian Kompas mengolah data Monitoring Media Litbang Kompas yang memuat konten ”air minum kemasan”. Dari data tersebut ditemukan ada 37 konten media sosial yang menyebutkan alasan penggunaan air minum kemasan. Hasil analisis menunjukkan, ada lima alasan warga menggunakan air minum kemasan.

Alasan kualitas air kemasan dinilai lebih baik menduduki peringkat teratas dengan proporsi 38 persen atau 14 dari 37 konten. Kemudian air minum kemasan lebih praktis (22 persen), kualitas air ledeng atau air sumur lebih rendah (19 persen), merasa terbiasa (16 persen), dan belum ada akses air ledeng (5 persen). Konten media sosial tersebut dihimpun dari X, Facebook, Instagram, Tiktok, dan Youtube sepanjang Desember hingga 22 Januari 2025.

Kualitas air kemasan yang lebih baik dibandingkan dengan air sumur membuat Krisna (33), warga Depok, Jawa Barat, beralih menggunakan air kemasan dalam galon bermerek sejak 2021. Saat pertama kali menempati rumahnya, tahun 2020, Krisna rutin memasak air dari air sumur selama setahun. Namun, pasca-hujan lebat, air sumurnya menjadi keruh dan tidak bisa dikonsumsi walapun sudah dimasak. 

Dulu pernah setahunan masak air tanah. Terus hujan deras berhari-hari, airnya jadi keruh. Mau enggak mau coba air galon, sampai sekarang langganan.

Johan (28), pekerja di Jakarta Pusat, juga memilih minum dan memasak dari air dalam kemasan karena kualitas yang lebih terjamin dibandingkan dengan air keran. Dia tidak ingin mengambil risiko yang timbul dari mengonsumsi air keran.  

Berbekal pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan sebuah kampus di Jawa Barat, dia kerap mempertanyakan kualitas air baku dari PDAM atau PAM. Dia sering melihat kualitas air yang keluar dari keran. Menurut dia, terkadang air itu berwarna dan berbau sehingga ada indikasi tercemar.  

Johan tidak yakin, aliran dari instalasi pengolahan air bersih tetap terjaga mutu dan kualitasnya sampai ke keran-keran konsumen. ”Akhirnya untuk keperluan konsumsi oral, saya lebih pilih air dalam kemasan isi ulang yang lebih terkontrol, setidaknya karena persepsi (air dalam kemasan itu) barang produksi,” tuturnya saat dihubungi, Sabtu (29/3/2025).

Apa yang dikhawatirkan Krisna dan Johan wajar. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Indeks Kualitas Air 2023 menunjukkan ada enam provinsi yang angka indeksnya masuk kategori buruk dengan nilai berada di bawah angka 50. Di antaranya, Jawa Barat, Jakarta, Bengkulu, NTB, Jambi, dan Yogyakarta.

Adapun 29 provinsi lainnya, meski angka indeksnya lebih dari 50, tetapi tidak ada provinsi yang masuk kategori baik. Angka indeks kualitas air yang berkisar 50,84 hingga 63,63 masuk dalam kategori sedang. Sulawesi Tengah, Aceh, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Sumatera Utara ada di peringkat lima besar provinsi dengan nilai indeks kualitas air tinggi.

Air kemasan minum kemasan yang langsung bisa dikonsumsi menjadi alasan Ratnani (79), warga Yogyakarta, untuk menggunakannya saat menyuguhi tamu di rumahnya. Padahal, untuk kebutuhan minum sehari-hari, ia masih menggunakan air sumur yang direbus dan dimasukkan dalam kendi tanah liat.

”Aku pakai air kemasan gelas plastik atau botol ya biar praktis aja. Kalau ada tamu, tinggal ambil di dus yang kutaruh di lemari atau tamunya biar ambil sendiri,” kata nenek tiga cucu ini, Selasa (25/3/2025).

Widya (40), warga Tangerang Selatan, juga memilih menggunakan air kemasan karena faktor kepraktisan. ”Kalau saya pakai air PAM, kan, harus merebus air dulu, baru siap diminum. Kalau saya teledor lupa merebus air, nanti tidak ada air minum yang siap diminum,” katanya, Kamis (20/3/2025).

Selain itu, ia merasakan perbedaan rasa saat mengkonsumsi air PAM yang direbus dibandingkan dengan minum dari air kemasan bermerek. ”Pasti kita bisa membedakan ini air galon atau air PAM. Rasa gak akan bisa bohong,” katanya sambil tertawa.

Pemerintah pun mengakui masih memiliki pekerjaan rumah untuk memenuhi cakupan akses perpipaan. Salah satu tantangannya ialah terbatasnya badan usaha milik daerah (BUMD) air minum yang bisa bekerja sama dengan swasta demi mencapai target cakupan tersebut.  

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menggarisbawahi, cakupan akses perpipaan Indonesia per 2024 baru mencapai 19,67 persen sehingga sebanyak 80,24 persen masih harus dikejar.

”Kami mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat kerja sama dengan swasta guna mempercepat pencapaian target 100 persen akses perpipaan pada 2045,” katanya melalui siaran pers pada pertengahan Maret 2025.  

Upaya peningkatan itu dapat berupa kerja sama swasta dengan BUMD air minum. Dody menyatakan, kerja sama dengan swasta dapat diterapkan oleh BUMD air minum dengan kinerja sehat lewat skema tarif biaya pemulihan penuh selama tiga tahun berturut-turut. Namun, dari 258 BUMD air minum yang tergolong sehat, hanya 19 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk bekerja sama dengan swasta.  

Dia juga menyoroti 136 BUMD air minum dengan kinerja kurang sehat, bahkan sakit. Menurut dia, pemerintah daerah perlu mengintervensi perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat beroperasi lebih optimal, termasuk menghasilkan keuntungan.

Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menilai, air bersih dapat diperoleh dari dalam tanah maupun permukaan, seperti sungai, mata air dan danau, hingga air hujan serta air laut. ”Air dari sumber-sumber tersebut dapat dimanfaatkan sebagai air minum, salah satunya melalui pengolahan di Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) yang kami bangun di daerah-daerah,” tuturnya lewat siaran pers dalam rangka Hari Air Dunia 2025, Minggu (23/3/2025).

Demi menjaga sumber air minum, lanjutnya, dukungan dari beragam pemangku kepentingan dari hulu ke hilir. Kementerian pun menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) untuk menjamin suplai air minum yang aman.  

RPAM merupakan kebijakan manajemen risiko dari hulu ke hilir yang wajib diikuti seluruh penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum. Sistem yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 turut melindungi sumber air dari pencemaran dan dampak perubahan iklim.