Menjelang Sidang Majelis Umum PBB, AS Cabut Visa Para Pejabat Palestina

WASHINGTON, JUMAT — Saat sejumlah negara besar bersiap mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membatalkan visa Presiden dan para pejabat Palestina, Jumat (29/8/2025).

Akibat pembatalan visa tersebut, para pejabat Palestina tidak bisa datang ke Markas PBB yang berada di kota New York, AS.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, Pemerintah AS mencabut visa Presiden Mahmoud Abbas dan 80 pejabat Palestina lainnya. Sebagian dari mereka adalah anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan pemerintahan Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel, yakni Otoritas Palestina (PA).

Abbas telah merencanakan bepergian ke New York untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Dia juga akan hadir dalam KTT yang diadakan Perancis dan Arab Saudi pada 22 September 2025. Inggris, Perancis, Australia, dan Kanada berjanji mengakui negara Palestina dalam pertemuan tersebut.

Kantor Presiden Palestina mengaku terkejut dengan pencabutan visa tersebut. Langkah AS itu melanggar aturan Markas PBB tentang kunjungan ke PBB.

Di dalam aturan Markas PBB tahun 1947, Amerika Serikat diwajibkan memberi akses bagi diplomat asing yang ingin datang ke Markas PBB di New York. Namun, Pemerintah AS diberi hak menolak mengeluarkan visa jika ada pertimbangan keamanan, ekstremisme, dan terkait kebijakan luar negeri.

Kemenlu AS membenarkan langkah mereka dengan menggarisbawahi dugaan AS dan Israel bahwa Otoritas Palestina dan PLO gagal menumpas ekstremisme di saat memperjuangkan pengakuan negara Palestina.

Pencabutan visa terhadap pejabat Palestina itu adalah langkah terbaru tekanan AS terhadap Palestina. Hal itu seiring langkah Israel menjadikan Gaza sebagai daerah operasi militer.

Kemenlu AS juga menangguhkan program kemanusiaan berupa evakuasi medis anak-anak Palestina dari Gaza setelah ditentang kelompok konservatif AS.

Adapun warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur yang diduduki Israel mengalami diskriminasi, pembatasan gerak, pelecehan seksual, dan beragam bentuk kekerasan lain. Salah satu bentuk kekerasan itu adalah perusakan kebun peternakan warga Palestina. Tindakan kekerasan para pemukim liar tersebut didukung militer Israel.

Kondisi ini memicu perlawanan warga Palestina di daerah-daerah pendudukan Israel. Bahkan, warga asli Yahudi di Jerusalem Timur di perkampungan Mea Shearim juga selalu terlibat bentrok melawan polisi dan tentara Israel.

Para pejabat Palestina menolak tudingan AS soal pembiaran ekstremisme itu. Palestina justru menyatakan AS gagal mendorong Israel mengakhiri pendudukan militer dan permukiman liar demi terciptanya negara Palestina.

”Kantor Presiden Palestina menyatakan kekecewaan mendalam dan terkejut atas pencabutan visa yang bertentangan dengan Hukum Internasional dan Perjanjian Markas Besar PBB, terlebih Palestina adalah anggota pemantau PBB,” demikian keterangan resmi Palestina.

AS tidak peduli pada keberatan Palestina. ”Langkah ini diambil demi kepentingan keamanan Amerika Serikat. Kami menuntut tanggung jawab Otoritas Palestina dan PLO yang tidak mampu memenuhi janji dan membahayakan proses perdamaian,” demikian keterangan tertulis Kemenlu AS.

Kemenlu AS menambahkan, misi Otoritas Palestina yang ada di PBB tidak akan dikenakan sanksi pencabutan visa.

Pemerintahan Trump berulang kali melakukan langkah cekal dan pembatalan visa sejak kembali ke Gedung Putih tahun ini.

Pemerintah AS juga mengumumkan mencabut visa penyanyi rap Inggris, Bob Vylan, yang mengajak penonton dalam konsernya menyanyikan refrain: ”Kematian bagi militer Israel”.

Seruan itu disampaikan Vylan untuk menentang serbuan militer Israel di Gaza yang menewaskan perempuan dan anak-anak.

Wakil tetap Palestina di PBB, Riyad Mansour, mengatakan kepada wartawan, Jumat, Presiden Abbas dijadwalkan memimpin delegasi Palestina dalam pertemuan PBB seperti tahun-tahun sebelumnya.

Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, PBB akan membahas isu visa bagi pejabat Palestina dengan Kemenlu AS sesuai aturan Perjanjian Markas PBB antara AS dan PBB.

AS pernah menolak mengeluarkan visa untuk Pemimpin PLO Yasser Arafat di tahun 1988. Sidang Majelis Umum PBB akhirnya digelar di Geneva, Swiss, tahun itu agar Arafat bisa hadir.

Kemenlu AS mendesak agar Otoritas Palestina dan PLO dengan konsisten melawan terorisme dengan merujuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Para pejuang Hamas adalah keturunan warga Palestina yang diusir Israel dari tanah dan rumah mereka dalam Perang 1947–1948 untuk mendirikan negara Israel. Sejak itu, mereka tidak bisa kembali ke tanah lahir mereka dan terpaksa tinggal di Gaza dan berbagai tempat pengungsian hingga generasi ketiga dan keempat saat ini.

Pada Juni 2025, Presiden Abbas menyurati Presiden Perancis Emmanuel Macron menyatakan kecaman terhadap serangan Hamas dan menuntut agar sandera Israel dibebaskan.

Sementara itu, Menlu Israel Gideon Saar menyambut baik langkah Kemenlu AS mencabut visa para pejabat Palestina.

Israel dan AS marah terhadap langkah sejumlah sekutu Barat yang berjanji akan memberikan pengakuan kepada negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB akhir September 2025.

Janji pengakuan negara Barat terhadap Palestina mencerminkan frustrasi mereka terhadap serbuan Israel di Jalur Gaza yang mengakibatkan puluhan ribu perempuan dan anak-anak tewas serta memicu kelaparan. Para sekutu Barat juga murka atas pengembangan permukiman liar Israel di Tepi Barat yang sejatinya merupakan lokasi penting bagi negara Palestina merdeka.

Sekurangnya sudah 147 negara dari 193 anggota PBB mengakui negara Palestina. Palestina saat ini memiliki posisi sebagai peninjau di PBB, setara dengan Takhta Suci (Vatikan).

Bangsa Palestina sudah lama memperjuangkan negara Palestina di daerah pendudukan militer Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang beribu kota di Jerusalem Timur. Pemerintah AS menegaskan, negara Palestina hanya bisa berdiri dengan dasar perundingan langsung Israel-Palestina. (REUTERS/ASSOCIATED PRESS)