Jelang Tenggat Tarif Trump, Indonesia Genjot Transaksi Bisnis dengan AS

JAKARTA, KOMPAS — Ruang negosiasi bagi Indonesia untuk menekan tarif resiprokal 32 persen dari Amerika Serikat masih terbuka hingga 1 Agustus mendatang. Pemerintah mendorong transaksi bisnis dan investasi sebesar-besarnya guna menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai mitra dagang penting ”Negeri Paman Sam”.

Dalam beberapa hari ke depan, di Washington DC, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah dijadwalkan bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Menteri Keuangan AS Scott Bessent, beserta sejumlah pejabat tinggi AS lainnya.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyebutkan, hingga tenggat 1 Agustus 2025, Indonesia masih memiliki ruang negosiasi untuk menekan tarif resiprokal yang akan dibebankan untuk Indonesia sebesar 32 persen.

Sebagai langkah penyeimbang, Airlangga pernah berujar, Indonesia telah mengajukan penurunan bea masuk untuk produk-produk AS hingga mendekati nol persen. Indonesia juga menawarkan peningkatan pembelian produk AS dan investasi dengan total nilai sekitar 34 miliar dollar AS (Rp 547 triliun), bahkan bisa bertambah.

”Pemerintah tentu akan mendorong sebanyak-banyaknya transaksi bisnis-bisnis (antara pengusaha Indonesia dan AS) untuk dilakukan. Namun, tentu kita tetap menjaga agar neraca perdagangan kita dengan AS seimbang, tidak defisit,” ujar Haryo di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Merujuk data Pusat Perdagangan Internasional (ITC), surplus perdagangan Indonesia atas AS konsisten terjadi sejak 1988 hingga 2024. Pada tahun lalu, nilai surplus tercatat mencapai 14,37 miliar dollar AS.

Kutipan tarif sebesar 32 persen untuk setiap produk ekspor asal Indonesia ke pasar AS yang rencananya mulai diberlakukan awal Agustus disebut sebagai respons atas defisit neraca perdagangan yang dialami AS.

Haryo menambahkan, sejumlah perusahaan Indonesia juga telah menandatangani kesepakatan awal dengan mitra usaha di AS untuk meningkatkan pembelian energi, gandum, jagung, kapas, dan sejumlah komoditas lainnya. Di luar itu, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersama perusahaan tekstil Indorama Corporation juga berencana menanamkan investasi di AS.

Indorama dikabarkan akan membangun pabrik di Louisiana, AS, senilai 2 miliar dollar AS (Rp 33,7 triliun). Langkah ini diharapkan dapat mendukung diplomasi dagang dan memberi nilai tambah dalam negosiasi tarif.

”Artinya negosiasi ini ya tetap berlanjut terus, dan kita melihat (hingga tenggat 1 Agustus 2025) mereka masih menunggu respons dari kita,” ujarnya.

Pemerintah berharap bisa mencapai kesepakatan tarif yang lebih menguntungkan meski Haryo belum dapat merinci besaran tarif yang diincar. Satu hal yang pasti, Indonesia berharap beban tarif yang diterapkan AS nantinya dapat lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai perbandingan, untuk kawasan Asia, Myanmar dan Laos dikenai tarif tertinggi, yaitu 40 persen. Thailand dan Kamboja menyusul dengan 36 persen, Indonesia 32 persen, dan Malaysia 25 persen. Adapun Vietnam dikenai tarif 20 persen, Korea Selatan 25 persen, dan Bangladesh 35 persen.

”Kami melihat Pemerintah Amerika Serikat kini mempertimbangkan (perundingan) secara global, tidak lagi per negara. Kami sudah menyerahkan seluruh dokumen dan menyepakati level negosiasi. Namun, keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan Trump,” ujar Haryo.

Terlepas dari hal itu, pemerintah menyadari bahwa kebijakan tarif resiprokal Pemerintah AS di periode kepemimpinan Presiden Donald Trump bersifat dinamis. Tim negosiator akan menonjolkan posisi penting Indonesia sebagai negara yang strategis terhadap perekonomian AS untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Dandy Rafitrandi, mengingatkan bahwa kendati kontribusi ekspor Indonesia ke AS hanya sekitar 2,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, peran AS sebagai mitra perekonomian Indonesia sangat penting.

Dandy menilai wacana untuk mengalihkan perdagangan Indonesia dari AS ke negara lain apabila tarif tinggi diberlakukan tidak bisa dilakukan begitu saja. Menurut dia, Indonesia tetap membutuhkan investasi, alih teknologi, serta impor barang dan jasa dari AS.

Pemerintah diminta memperkuat diplomasi dagang dan menjaga hubungan rasional dengan semua mitra strategis, termasuk China dan AS, guna melindungi industri padat karya dari tekanan geopolitik dan lonjakan biaya produksi.

”Menurut saya, akan sangat-sangat merugikan bila, misalnya, kita benar-benar menutup dagang dengan AS. Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kita sebagai negara akan sangat terhambat,” ujarnya.

Senada dengan Haryo, Dandy juga sepakat bahwa pada akhirnya berapa pun besaran tarif resiprokal yang akan dikenakan AS atas produk Indonesia hanya akan bersifat sementara. Terkait konsesi yang bisa diberikan untuk memangkas pengenaan tarif resiprokal, Indonesia dapat berkaca pada Vietnam.

”Pemerintah sebenarnya sudah punya benchmark, yaitu penawaran yang diberikan Vietnam. Ini artinya, kalau Indonesia ingin mendapatkan pengurangan tarif yang sama, penawaran Indonesia tidak bisa kurang atau setidaknya sama dengan Vietnam,” ujar Dandy.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur meminta pemerintah memperkuat diplomasi dagang dan menjaga hubungan rasional dengan semua mitra strategis, termasuk China dan AS, guna melindungi industri padat karya dari tekanan geopolitik dan lonjakan biaya produksi.

Ia berharap, negosiasi yang dilakukan Indonesia untuk menekan tarif resiprokal AS tidak mengganggu kemitraan dagang antara Indonesia dan China. Pasalnya, selama ini ekosistem industri mebel dan kerajinan nasional sangat bergantung pada pasokan bahan baku, mesin, teknologi, dan jaringan pasar dari China.

”Dampaknya kalau hubungan Indonesia-China menjauh, industri mebel/furnitur akan menghadapi biaya produksi naik, pasokan terganggu, dan rantai pasok harus disesuaikan. Itu beban besar bagi industri,” ujar Sobur.

Di sisi lain, menurut Sobur, Indonesia yang masih mengalami tekanan dari tarif tinggi Trump berpotensi mendapat tambahan 10 persen karena bergabung dengan BRICS. Merenggangnya hubungan perdagangan dengan China dan AS akan menempatkan Indonesia di posisi yang semakin melemahkan daya saing di pasar global.

”Ini perlu ekstra waspada. Oleh karena itu, pentingnya pendekatan diplomasi tingkat tinggi dan pelibatan dunia usaha dalam menyuarakan kepentingan nasional. Tidak semua pelaku di AS itu pro-Trump. Jalur diplomasi, lobi, termasuk kami dari pelaku usaha harus bergerak bersama,” ujarnya.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, mengatakan, pendekatan tarif oleh Trump bersifat extortionary (pemerasan). Tarif bukan untuk kebutuhan perdagangannya, melainkan menjadikan tarif sebagai senjata politik untuk memaksa negara mitra dagang lainnya, termasuk Indonesia, menyetujui permintaan AS.

”Tarif ini tidak lagi digunakan sebagai instrumen ekonomi murni, tetapi lebih pada weaponization. Ini untuk mendorong negara mitra menyetujui kepentingan AS, bukan untuk memperbaiki neraca dagang semata,” kata Riefky.

Menurut dia, dibandingkan negara-negara sesama mitra dagang AS di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand dan Malaysia, tarif yang dikenakan terhadap produk Indonesia tergolong tinggi. Kondisi ini dinilai merugikan posisi Indonesia di pasar AS meskipun secara volume ekspor, China masih menjadi mitra dagang terbesar Indonesia.

”Ekspor kita ke AS memang tidak sebesar ke China. Namun, secara individual, AS tetap salah satu pasar ekspor terbesar. Karena itu, tekanan tarif tinggi ini perlu direspons dengan negosiasi yang lebih efektif dan strategis,” ujar Riefky.