Iran Bantah Pertemuan Rahasia Elon Musk dan Dubes Iran di PBB

DUBAI, MINGGU — Iran membantah kabar pertemuan taipan teknologi Amerika Serikat, Elon Musk, dengan Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani. Kantor berita Reuters, Minggu (17/11/2024), melaporkan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyebut laporan pertemuan tersebut direkayasa oleh media AS dan motifnya dapat ditebak.

”Pendapat saya, fabrikasi media Amerika soal pertemuan antara Elon Musk dan perwakilan Iran (di PBB) adalah bentuk tes ombak untuk melihat apakah ada hasil dari pertemuan semacam itu,” kata Araqchi, dalam wawancara khusus dengan stasiun televisi Iran, Sabtu.

Kabar pertemuan Musk dan Iravani pertama kali diberitakan The New York Times, Kamis (14/11/2024). Dua pejabat Iran di New York memberikan keterangan adanya pertemuan rahasia atas inisiatif Musk. Namun, tempat pertemuan ditentukan oleh Iravani. Pertemuan rahasia itu dikabarkan terjadi pada Senin (11/11/2024) di New York.

”Kami masih menunggu pemerintahan baru AS untuk mengklarifikasi kebijakannya, dan berdasarkan itu, kami akan menyesuaikan kebijakan kami. Saat ini, bukan waktunya untuk pertemuan semacam itu dan tidak pada tempatnya,” ujar Araqchi.

”Tidak ada izin dari pemimpin untuk pertemuan semacam itu,” tambahnya, merujuk pada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang memiliki putusan akhir dalam segala hal di negara itu.

Kabar pertemuan Musk dan Iravani langsung menimbulkan kehebohan. Nada pemberitaan The New York Times memuji pertemuan tersebut karena dianggap menurunkan ketegangan AS-Iran dan membuat situasi Timur Tengah akan lebih baik.

Kubu Trump tidak memberikan komentar terkait pertemuan itu. Demikian pula Musk menolak berkomentar atas kabar tersebut.

Trump sedang menyusun kabinet setelah memperoleh suara elektoral terbanyak dalam pemilihan presiden AS, 5 November 2024. Ia menunjuk Trump untuk memimpin lembaga yang disebut Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

Dengan kemenangan Trump, relasi Iran dan AS kemungkinan bisa berubah. Para pejabat Iran secara terbuka membahas kemungkinan perundingan dan mencapai kesepakatan jangka panjang dengan AS.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mendorong digelar perundingan dengan AS dengan pertimbangan Trump lebih bisa diajak bernegosiasi sehingga ada peluang sanksi ekonomi terhadap Iran dicabut. Akan tetapi, kelompok konservatif di Iran cenderung menentang perundingan dengan Trump. Kalaupun ada perundingan dan kesepakatan, itu harus seizin Khamenei.

Trump dikenal sebagai pendukung utama Israel, sementara Iran adalah seteru utama Israel di Timur Tengah.

Selain membantah pertemuan Musk-Iravani, Menlu Araqchi memberikan pernyataan tentang program nuklir Iran dalam wawancara dengan televisi itu. Ia menegaskan, Iran siap untuk berkonfrontasi atau bekerja sama dalam perselisihan dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) serta negara-negara Barat soal program nuklirnya.

Hubungan Pemerintah Iran dengan IAEA memburuk dalam beberapa tahun terakhir karena beberapa masalah mendasar. Salah satunya terkait dengan pelarangan Iran terhadap pengawasan oleh ahli pengayaan uranium IAEA. Dalam aturan, PBB melalui IAEA bermaksud memantau perkembangan riset pengayaan uranium Iran.

IAEA juga menilai Iran tidak mampu menjelaskan temuan residu radioaktif dari uranium di lokasi-lokasi yang tidak diumumkan kepada PBB sebagai tempat riset dan pengayaan uranium. Iran menyebut program nuklirnya dibuat untuk tujuan damai.

”Riset nuklir Iran di masa mendatang akan semakin sensitif dan kompleks. Kami siap untuk konfrontasi ataupun kerja sama,” kata Araqchi.

Dalam kesepakatan nuklir tahun 2015, AS yang waktu itu berada di bawah pemerintahan Trump menarik diri. ”Jika perundingan dilakukan, pakta nuklir kita harus menjadi acuan. Namun, itu mungkin sudah tidak lagi menjadi harga mati. Kita harus mencapai kesepakatan yang bisa diterima para pihak,” paparnya.

Hubungan AS-Iran juga memburuk semasa pemerintahan periode pertama Trump (2017-2021) karena ia memerintahkan pembunuhan Komandan Brigade Quds Garda Revolusi Iran Qassem Suleimani saat berkunjung di Irak tahun 2020.

Akibat insiden itu, Ayatollah Khamenei melarang segala bentuk perundingan dengan pemerintahan Trump. Para pejabat Iran juga bersumpah untuk membalas dendam atas kematian Suleimani.

Jaksa Penuntut Federal AS pekan lalu mengungkapkan, Iran telah merencanakan pembunuhan Trump sebelum pemilihan presiden AS. Namun, setelah Trump menang, situasi sepertinya berubah.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Mathew Miller memperkirakan tidak banyak terjadi perubahan kebijakan Iran di bawah Presiden Pezeshkian yang dianggap mewakili kelompok moderat. (AFP/REUTERS)