Menlu Perancis Desak Israel Buka Jalur Gaza bagi Jurnalis Asing

PARIS, SELASA — Kian buruknya kondisi warga Palestina di Jalur Gaza dan berlarut-larutnya perang dengan Hamas membuat tekanan kepada Israel semakin kuat dan meluas. Setelah 28 negara mendesak Israel untuk mengakhiri perang di Gaza, seiring memburuknya situasi kemanusiaan, Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noel Barrot mendesak Israel membuka Gaza bagi jurnalis asing.

Barrot menyampaikan desakan itu dalam sebuah wawancara, Selasa (22/7/2025). Barrot tengah berada di Ukraina timur saat terhubung dengan radio France Inter untuk wawancara.

Menurut Barrot, dalam perang Israel-Hamas, bencana kelaparan di Gaza terus meningkat. ”Saya meminta agar pers yang bebas dan independen diizinkan mengakses Gaza untuk menunjukkan apa yang terjadi di sana dan menjadi saksi,” ujarnya kepada radio France Inter.

Desakan tersebut ia sampaikan setelah kantor berita AFP mengungkapkan bahwa nyawa wartawan lepas (freelance) Palestina yang bekerja untuk AFP di Gaza berada dalam bahaya. AFP juga mendesak Israel untuk mengizinkan para wartawan lepas dan keluarga mereka meninggalkan wilayah Jalur Gaza.

Pada Senin (21/7/2025), sekelompok jurnalis AFP yang tergabung dalam Societe des Journalistes (SDJ) atau Perhimpunan Jurnalis menyuarakan keprihatinan mereka. SDJ mendesak intervensi segera untuk membantu para jurnalis yang bekerja dengan AFP di Gaza.

Desakan tersebut berkaitan dengan situasi kemanusiaan di Gaza yang memburuk. SDJ menyampaikan kejadian yang menimpa salah satu jurnalis lepas AFP. Jurnalis laki-laki berusia 30 tahun itu tinggal bersama keluarganya di Kota Gaza. Pada Minggu (20/7/2025), ia melaporkan kakak laki-lakinya jatuh karena kelaparan.

Dalam wawancara dengan France Inter, Barrot juga ditanya tentang kemungkinan Pemerintah Perancis membantu evakuasi para wartawan lepas itu. Barrot mengatakan, ”Perancis sedang menangani masalah itu.”

”Kami berharap dapat mengevakuasi beberapa rekan jurnalis dalam beberapa minggu mendatang,” ujar Barrot.

AFP kemudian menanggapi wawancara tersebut dengan mengunggah pernyataan di X. AFP menulis, ”Sejak 7 Oktober, Israel melarang akses ke Jalur Gaza bagi semua jurnalis internasional. Dalam konteks ini, pekerjaan wartawan lepas kami yang berasal dari Palestina sangat penting untuk memberi tahu dunia.”

”Namun, nyawa mereka dalam bahaya. Oleh karena itu, kami mendesak otoritas Israel untuk mengizinkan mengevakuasi mereka serta keluarga mereka, sesegera mungkin,” tegas AFP.

Dengan risiko yang dihadapi para jurnalis lepasnya, antara Januari dan April 2024 AFP mengevakuasi delapan staf dan keluarganya dari Gaza.

Dalam wawancara tersebut, Barrot juga mendesak gencatan senjata segera setelah Israel memperluas operasi militer ke pusat kota Deir el-Balah pada Senin. ”Tidak ada lagi pembenaran untuk operasi militer Israel di Gaza,” ujarnya.

”Ini adalah serangan yang akan memperburuk situasi yang sudah buruk dan menyebabkan pengungsian paksa baru terhadap penduduk, yang kami kecam sekeras-kerasnya,” tegas Barrot.

Secara terpisah, media Israel, The Times of Israel, memberitakan keterkejutan dan ketidaksukaan Presiden AS Donald Trump dengan laporan tentang tindakan Israel dalam beberapa hari terakhir. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyampaikan, Trump tidak suka melihat laporan tentang warga Gaza yang tewas saat mencoba mendapatkan bantuan kemanusiaan pada Minggu lalu.

”Presiden tidak pernah suka melihat itu. Presiden ingin pembunuhan berakhir, dan dia ingin menegosiasikan gencatan senjata di wilayah Gaza,” imbuh Leavitt. ”Presiden ingin melihat semua sandera dibebaskan dari Gaza. Itu telah menjadi prioritas utama bagi presiden,” tambah Leavitt.

Adapun tewasnya warga Gaza pada hari Minggu terjadi setelah tentara Israel (IDF) melepaskan tembakan peringatan ke arah ribuan warga Palestina yang berkumpul dekat konvoi PBB di Gaza utara. IDF mengakui tembakannya mengenai beberapa warga Palestina. IDF berdalih, warga Palestina itu mendekati pasukan dengan cara yang mengancam. Otoritas Hamas mengatakan 79 warga Palestina tewas oleh tembakan Israel.

Leavitt mengatakan, Trump ingin bantuan didistribusikan dengan cara damai di mana lebih banyak nyawa tidak hilang, sekaligus memastikan bahwa bantuan tersebut tidak sampai ke Hamas. ”Trump tidak suka melihat foto-foto kelaparan yang dialami perempuan dan anak-anak yang sangat membutuhkan bantuan itu,” tambah Leavitt.

Dalam kesempatan tersebut, Leavitt juga ditanya apakah Trump frustrasi menghadapi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas serangan Israel di Gaza. Leavitt mengatakan, kedua pemimpin memiliki hubungan kerja yang baik dan sering berkomunikasi.

Namun, Leavitt mengakui Trump terkejut dengan serangan Israel baru-baru ini, yaitu serangan ke Suriah serta serangan yang menghantam satu-satunya gereja Katolik di Gaza dan menewaskan tiga warga sipil. Israel telah meminta maaf atas insiden gereja tersebut. Tel Aviv bersikeras bahwa gereja itu terkena tembakan tank yang tidak disengaja.

”Terkait kedua laporan tersebut, presiden (Trump) segera menghubungi perdana menteri (Netanyahu) untuk memperbaiki situasi tersebut,” kata Leavitt. Sebagai mitra dekat, Trump memperlihatkan bahwa AS tidak nyaman dengan kebijakan Israel di Suriah dan Jalur Gaza.

Tekanan lain juga ditunjukkan oleh Australia. Dalam sebuah unjuk rasa yang diikuti ratusan orang di Canberra, Australia, Selasa, para demonstran mendesak Pemerintah Australia segera menjatuhkan sanksi kepada Israel. Desakan diserukan setelah Australia bergabung dengan 27 negara lainnya mendesak Israel mengakhiri perang di Gaza.

Unjuk rasa itu berlangsung di luar gedung Parlemen Australia. Pada Selasa ini parlemen menggelar sidang untuk pertama kalinya setelah Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah memenangi pemilu pada Mei lalu.

Dalam persidangan tersebut, sejumlah demonstran berupaya masuk ke gedung parlemen. Namun, aksi mereka dapat dicegah petugas. Ketika Jaksa Agung Sam Mostyn yang mewakili kepala negara Australia Raja Charles III berpidato, Australian Broadcasting Corp (ABC) melaporkan, politisi dari Partai Hijau, Mehreen Faruqi, menyampaikan protes.

Di ruang sidang, Faruqi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Hijau Australia diam-diam mengangkat spanduk bertuliskan ”Gaza kelaparan, kata-kata tak akan cukup untuk mereka, berikan sanksi kepada Israel”.

Australia sebelumnya sudah menjatuhkan sanksi keuangan dan perjalanan kepada sejumlah warga Israel, termasuk kepada sejumlah anggota kabinet Israel, seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dan seorang pejabat tinggi dalam Kementerian Pertahanan Israel, Bezalel Smotrich. Namun, Pemerintah Australia belum menjatuhkan sanksi yang lebih luas kepada Israel. (AP/AFP)