Menlu RI: Ikut Dewan Perdamaian demi Kemerdekaan Palestina

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan, keterlibatan dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) ditujukan untuk memberi solusi perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina. Berbicara dalam jumpa pers seusai rapat dengar pendapat di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026), Sugiono mengatakan, Indonesia tetap memegang prinsip kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara.

”Presiden memutuskan untuk berpartisipasi. Kita lihat kronologinya, Board of Peace ini merupakan upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina secara umum, termasuk upaya rekonstruksi,” kata Sugiono, yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono.

Penegasan itu disampaikan Sugiono terkait pertanyaan tentang keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian. Sejak Dewan Perdamaian diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Indonesia memutuskan bergabung, sejumlah pihak memberi sejumlah sorotan.

Sebagaimana diberitakan, Otoritas Palestina dan keberadaan Israel dalam Dewan Perdamaian memantik perhatian serius. Selain itu, sejumlah pihak juga mempertanyakan biaya keanggotaan sebesar 1 miliar dolar AS. Beragam hal tersebut diangkat oleh para wartawan dalam jumpa pers itu.

Menurut Sugiono, rekonstruksi Gaza membutuhkan biaya yang di antaranya diperoleh dari negara-negara yang diundang menjadi anggota Dewan Perdamaian. Namun, ia mengatakan, tidak ada keharusan untuk membayar iuran.

Terkait hal itu, ia lantas mengatakan bahwa tanpa membayar iuran, negara yang diundang hanya dapat menjadi anggota selama tiga tahun. Jika membayar iuran, negara tersebut dapat menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian.

Tentang pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yaitu perlunya menjamin keamanan Israel, Sugiono mengatakan bahwa keamanan Israel adalah bagian dari two state solution dan bagian dari perdamaian Israel-Palestina. ”Harus ada langkah taktis yang kita lakukan, tetapi pada intinya, Indonesia menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujar Sugiono.

Sugiono mengingatkan, Dewan Perdamaian didirikan atas permintaan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York untuk melibatkan Amerika Serikat. Menurut dia, keikutsertaan itu merupakan langkah konkret dan bisa dilakukan.

Lebih jauh ia mengatakan, kehadiran Indonesia dan negara lain adalah untuk memastikan Dewan Perdamaian tetap berjalan sesuai rencana awal, khususnya demi menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina. Ditanya komitmen apa yang diberikan Indonesia untuk memastikan kemerdekaan Palestina, Sugiono balik bertanya, apa yang perlu diragukan?

Dave Laksono menegaskan, DPR menyambut baik dan mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk terlibat dalam Dewan Perdamaian. ”Ini keputusan yang baik untuk semua,” kata Dave.

Sebelumnya, terkait skema pembayaran, Dave mengatakan, masih terus dibahas. ”Dan juga ada kesepakatan-kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang masih juga di dalam proses diskusi sehingga hal ini masih saling berkaitan dan kita serahkan kepada pemerintah untuk merampungkan semua hal-hal tersebut,” kata Dave.

Times of Israel melaporkan, Selasa (27/1/2026), sudah 25 negara sepakat bergabung dalam Dewan Perdamaian. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengklaim ada 20 negara lagi yang setuju untuk bergabung dengan lembaga bentukan Trump itu.

Merujuk Times of Israel, negara-negara yang telah bergabung dalam Dewan Perdamaian antara lain Amerika Serikat, Argentina, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Kamboja, Mesir, Hongaria, dan Indonesia. Selain itu, Israel, Jordania, Kazakhstan, Kosovo, Maroko, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Vietnam.

Negara yang menolak atau terindikasi tidak mau bergabung di antaranya adalah Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Norwegia, Slovenia, Swedia, Inggris, Spanyol, dan Ukraina.

Adapun negara yang belum memberi jawaban atas undangan AS adalah China, Kroasia, Siprus, India, Uni Eropa, Rusia, dan Singapura.