Menlu Sugiono: Dewan Perdamaian Harus Sejalan dengan Prinsip PBB

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia berharap kerja Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Perdamaian bisa saling memperkuat upaya mewujudkan perdamaian di Palestina. Keduanya tak boleh berlawanan arah.

Hal ini, menurut Menteri Luar RI Negeri Sugiono, akan menjadi pesan utama Indonesia dalam pertemuan perdana negara-negara anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace) di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Sugiono dalam pidatonya pada pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York, Rabu, mengatakan, DK PBB dan Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump memiliki mandat serta jalur yang berbeda dalam mendorong perdamaian di Gaza.

Namun, apabila keduanya berjalan berlawanan arah, upaya mendorong perdamaian malah melemah. ”Pendekatan Board of Peace yang tidak sejalan dengan PBB justru akan melemahkan kredibilitas dan pengaruh dari dewan itu sendiri,” tutur Sugiono.

Keterlibatan Indonesia akan tetap konsisten dengan Piagam PBB serta prinsip-prinsip multilateralisme.

Menurut Sugiono, kerja Dewan Perdamaian harus beriringan dengan PBB karena pembentukan badan tersebut merupakan mandat dari Resolusi 2803 DK PBB. Resolusi tersebut menitikberatkan pada rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik di Gaza, termasuk pembentukan Dewan Perdamaian dan pasukan International Stabilization Force (ISF).

Oleh karena itu, ia meyakinkan bahwa keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan akan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip PBB. ”Keterlibatan kami akan tetap konsisten dengan Piagam PBB serta prinsip-prinsip multilateralisme,” tambahnya.

Indonesia, bersama delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya di Dewan Perdamaian, berkomitmen menjaga integritas kerangka kerja perdamaian saat ini.

Menurut rencana, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri pertemuan kepala negara anggota Board of Peace di Washington DC, Kamis waktu setempat. Ini merupakan pertemuan resmi pertama sejak piagam pembentukan organisasi tersebut ditandatangani pada 22 Januari lalu.

Selain Prabowo, sejumlah pemimpin negara, termasuk negara-negara Arab dan Islam, seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Jordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan, juga mengonfirmasi akan hadir.

Dalam pertemuan ini, menurut Prabowo saat berbicara dengan para pebisnis AS di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu sore waktu setempat, akan dibahas tujuan untuk menghentikan perang dan mendorong gencatan senjata di Gaza.

Trump akan berkoordinasi dengan negara anggota serta mengumumkan sejumlah hal, termasuk anggaran. Beberapa hari lalu, dia menyatakan, dewan ini sudah mengantongi dana hingga 5 miliar dolar AS (Rp 84,1 triliun) untuk rekonstruksi Gaza.

Indonesia, menurut Sugiono, akan berkomitmen mendorong penyelesaian konflik Palestina secara adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Posisi Indonesia sebagai pemegang presidensi Dewan HAM PBB tahun 2026 semakin menegaskan komitmen tersebut sekaligus memastikan keterlibatan yang imparsial dan berlandaskan hukum internasional.

Justru, kata Sugiono dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, okupasi Israel di Tepi Barat tidak memiliki legitimasi menurut hukum internasional dan bertentangan dengan sejumlah resolusi DK PBB, khususnya Resolusi 2334.

Resolusi tersebut menegaskan bahwa pembangunan permukiman Israel di wilayah yang diduduki sejak 1967 melanggar hukum internasional dan menghambat terwujudnya solusi dua negara (two-state solution).

”Indonesia mengecam keras aksi tersebut. Mereka (Israel) tidak memiliki legitimasi di bawah hukum internasional dan melanggar resolusi Dewan Keamanan,” ujar Sugiono.

Beberapa waktu lalu, Israel telah menyetujui keputusan untuk mendaftarkan lahan di wilayah pendudukan Tepi Barat, utamanya Area C, sebagai properti negara. Namun, dunia internasional mengecam kebijakan ini. Keputusan ini membuka jalan bagi Israel untuk menyita lahan milik warga Palestina jika mereka tidak dapat membuktikan kepemilikan.

Menurut Sugiono, langkah tersebut berisiko mendorong aneksasi secara de facto serta menciptakan kondisi yang dapat menghambat terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan. ”Dalam hal ini, mereka (Israel) secara sistematis mengerdilkan ruang untuk perdamaian,” tambahnya.

Sebelum mengikuti pertemuan DK PBB, Sugiono juga bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Markas Besar PBB, New York, serta dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB Menteri Riyad Mansour di Kantor Perwakilan Palestina, New York. Kedua pertemuan berlangsung pada Senin (16/2/2026) waktu setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menegaskan sikap mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian masalah Palestina dengan Piagam PBB sebagai panduannya.

Guterres mengapresiasi konsistensi komitmen Indonesia. Dia pun menyampaikan keprihatinan atas situasi di Tepi Barat yang terang-terangan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB. Oleh karena itu, dia menilai penting bagi negara-negara Muslim, termasuk Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, untuk memainkan peran konstruktif dalam Dewan Perdamaian.