Menpora Baru Harus Punya Kompetensi di Bidang Olahraga

JAKARTA, KOMPAS — Idealnya, Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia selanjutnya perlu memiliki wawasan dan kompetensi di bidang olahraga. Dibutuhkan sosok pemimpin yang memahami kondisi riil lapangan untuk memecahkan masalah berlarut olahraga nasional.

Dito Ariotedjo menjadi salah satu dari lima menteri yang diumumkan terkena perombakan dalam Kabinet Merah Putih, Senin (8/9/2025). Dito menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sekitar dua setengah tahun, dari periode kedua Presiden ke-7 Joko Widodo sampai di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengganti Dito masih belum diketahui publik. Ketika tiga menteri pengganti lain dan satu menteri beserta wakil untuk kementerian baru sudah dilantik pada Senin sore, Menpora baru dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan baru belum dilantik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga juru bicara Presiden Prabowo, Prasetyo Hadi, mengatakan, Menpora baru akan menjalani pelantikan susulan karena sedang berada di luar kota. (Kompas.id, 8/9/2025).

Spekulasi terkait pengganti Dito pun mencuat. Mulai dari politisi Partai Golkar yang kini menjabat anggota DPR, Puteri Komaruddin, pesohor Raffi Ahmad yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, serta anggota DPR yang juga mantan pebalap Moreno Soeprapto.

Terlepas dari itu, menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Djoko Pekik Irianto, pengganti Dito sudah seharusnya sosok yang punya kompetensi dan wawasan global, khususnya terkait isu keolahragaan nasional. Banyak masalah yang harus segera diurai. Penyelesaian itu butuh orang yang paham tentang kondisi olahraga dalam negeri.

Beberapa masalah itu, antara lain, eksekusi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang mandek di tengah jalan. Program itu direncanakan pada era mantan Menpora Zainudin Amali, tetapi jalan di tempat hingga saat ini. Selain itu, pembagian peran Kemenpora, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) juga perlu diperjelas.

”Pekerjaan rumah kita cukup banyak. DBON, misalnya, itu sebenarnya program yang cukup bagus dan sudah diatur dalam perpres. Masalah tidak bergerak. Butuh pemimpin, sosok Menpora, yang bisa menggerakan itu. Kendala utamanya anggaran, tetapi UU kan sudah mengamanahkan bisa keterbatasan APBN dengan dana perwakilan,” kata Djoko, Selasa (9/9/2025).

Pentingnya wawasan dan kompetensi di bidang olahraga dan kepemudaan juga disampaikan atlet tim nasional kickboxing Indonesia, Andi Mesyara Jerni Maswara. Dia mengungkapkan antusiasmenya terhadap perombakan kabinet, khususnya pergantian Menpora. Pergantian ini menumbuhkan harapan akan kinerja yang lebih baik dalam rangka memajukan olahraga nasional.

Menurut Andi, sosok Menpora yang ideal haruslah merupakan pemimpin yang tegas, ramah, dan inspiratif. Tak hanya itu, Menpora juga harus punya pengalaman dalam kepemudaan dan olahraga, serta latar belakang akademis yang kuat.

”Saya percaya sekali bahwa pengalaman praktikal dalam organisasi olahraga sangat penting untuk memahami dinamika olahraga. Dengan begitu, Menpora yang terpilih dapat membuat keputusan yang tepat untuk kemajuan olahraga nasional,” tutur juara Kejuaraan Kickboxing Asia 2024 ini.

Selama ini seolah ada tradisi bahwa jabatan Menpora diemban oleh seorang politisi. Sebelum Dito, jabatan Menpora dipegang Zainuddin Amali yang sempat menjadi Ketua Komisi II DPR dengan lingkup tugas di bidang dalam negeri, Sekretariat Negara, dan pemilu. Amali minim rekam jejak di bidang olahraga.

Begitu pula dengan Dito. Rekam jejak Dito di dunia olahraga berkisar pada pengalaman menjadi Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Provinsi Jakarta 2015-2019 dan ketua kontingen Indonesia pada perhelatan Olimpiade Remaja Musim Panas 2018.

Adapun Guru Besar Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan UPI Dikdik Zafar Sidik menekankan, Menpora baru harus bisa melahirkan kebijakan-kebijakan strategis, tidak sekadar mengeluarkan kebijakan. Saat mengeluarkan kebijakan pun, kata Dikdik, harus benar-benar dikaji alasan dan urgensi di baliknya. Dengan demikian, kebijakan tersebut benar-benar berdampak pada kemajuan olahraga nasional.

Selain itu, menurut Dikdik, Menpora harus memastikan bahwa kementerian yang dipimpinnya menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tujuannya agar tidak ada risiko intervensi pemerintah yang dinilai menyalahi ketentuan yang sudah digariskan, misalnya, oleh federasi atau badan internasional.

”Lalu, (Menpora baru) memastikan tugas pemerintah berjalan untuk mengantarkan prestasi olahraga nasional ke tingkat internasional, bukan hanya mengawasi tingkat nasional,” tutur Dikdik yang juga Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Data Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia ini.