Mensos Kunjungi Gedung Sekolah Rakyat di Sumut, Beroperasi di Tahun Ajaran Baru

MEDAN, KOMPAS — Menteri Sosial Saifullah Yusuf memeriksa sejumlah gedung yang akan digunakan sebagai Sekolah Rakyat di Sumatera Utara, Jumat (11/4/2025). Saifullah optimistis Sekolah Rakyat untuk keluarga miskin dan miskin ekstrem itu beroperasi pada tahun ajaran baru meskipun waktu yang tersisa hanya tiga bulan lagi.

”Ini kurikulumnya sedang dimatangkan. Akan ada penyesuaian-penyesuaian dulu. Pokoknya, bismillah kita upayakan bisa dimulai,” kata Saifullah saat ditanya wartawan tentang kesiapan Sekolah Rakyat.

Saifullah menyebut, ada empat gedung milik negara yang akan dialihfungsikan dan direvitalisasi menjadi Sekolah Rakyat. Gedung itu adalah gedung Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut di Kota Tebing Tinggi, gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemprov Sumut di Medan, serta dua gedung milik Kementerian Sosial, yakni Sentra Bahagia Medan dan Sentra Insyaf Deli Serdang.

Saifullah menyebut, mereka akan segera merekrut guru dan menerima siswa untuk Sekolah Rakyat. Sistem penerimaan murid baru dilakukan berdasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Sekolah Rakyat disiapkan untuk anak yang berasal dari keluarga kelompok desil 1 dan desil 2 di DTSEN. Desil 1 adalah rumah tangga kelompok 10 persen terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional dan desil 2 kelompok 11–20 persen terendah.

Sebagian besar dari kelompok ini juga masuk kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem. Seluruh biaya Sekolah Rakyat akan ditanggung pemerintah, termasuk biaya asrama, buku dan peralatan sekolah, makan dan minum, seragam, sepatu, dan sebagainya.

Dari hasil kunjungannya ke UIN Sumut Tebing Tinggi, Saifullah menyebut gedung itu untuk sementara dapat menampung dua kelas saja. Pemerintah akan melakukan perluasan lahan dan membangun gedung baru agar bisa menampung hingga 1.000 murid Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat ini kami diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan di Sumut.

Secara nasional, katanya, pemerintah akan membuka 53 Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru ini. ”Pembangunan Sekolah Rakyat di kabupaten/kota akan dimulai tahun ini. Sekurang-kurangnya 100 Sekolah Rakyat akan dibangun menggunakan APBN. Sebanyak 100 Sekolah Rakyat lainnya akan dibangun swasta,” ujarnya.

Gubernur Sumut Bobby Nasution menyebut, mereka mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Sudah ada 21 kabupaten/kota yang mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, tahun ini pelaksanaannya baru di empat lokasi karena kendala keterbatasan lahan.

”Sekolah Rakyat ini kami diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan di Sumut. Dengan program ini, anak dari keluarga miskin bisa mendapat pendidikan yang lebih baik,” ucap Bobby.

Pemprov Sumut, kata Bobby, mempunyai beberapa aset yang dilengkapi asrama, tempat tinggal, dan tempat pelatihan. Aset tersebut berada di Kota Medan. Aset lain yang berpotensi bisa digunakan untuk Sekolah Rakyat adalah milik kabupaten/kota. 

Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih mengatakan, gedung UIN Sumut memiliki lahan seluas 2,3 hektar. Pemkot Tebing Tinggi, kata Irdian, akan membebaskan lahan untuk memperluas lahan tersebut. Agar sekolah bisa menampung 1.000 siswa, Pemkot Tebing Tinggi akan membebaskan lahan agar area itu memiliki luas minimal 6 hektar.

Rektor UIN Sumut Medan Nurhayati mengatakan, gedung yang akan digunakan sebagai Sekolah Rakyat merupakan hibah dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Mereka mendukung pemanfaatan gedung tersebut untuk Sekolah Rakyat.