Menteri Perhubungan: Stok BBM Aman, Belum Ada Kebijakan Khusus Transportasi

JAKARTA, KOMPAS — Perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran mengganggu jalur perdagangan energi global. Imbasnya, harga bahan bakar minyak atau BBM berisiko naik. Meski begitu, Pemerintah Indonesia belum memiliki strategi khusus untuk mengantisipasi isu ini.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pihaknya masih berpatokan pada pernyataan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa stok BBM aman. Dengan demikian, kegiatan transportasi masih akan berjalan seperti biasanya.

”Sejauh ini, sesuai dengan penjelasan dari perwakilan staf ahli Menteri ESDM, semua hal yang terkait dengan BBM aman. Jadi, kami harus memercayai dan meyakini itu. Kemudian, ya, kami melaksanakan kegiatan transportasi sebagaimana mestinya,” tutur Dudy seusai menutup posko angkutan Lebaran 2026 di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Hingga saat ini, ia belum menyiapkan rencana atau kebijakan khusus terkait transportasi. Sebab, patokan utama pada stok BBM yang masih dinyatakan aman oleh Kementerian ESDM.

Dari sisi pengusaha, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Kurnia Lesani Adnan mengemukakan, dampak perang Timur Tengah akan mendorong pemerintah menaikkan harga BBM. Namun, kenaikan harga saja dinilai tidak cukup karena perlu diikuti dengan mengubah kebijakan.

Kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Perpres tersebut mengatur pasokan BBM subsidi menggunakan kode batang (barcode) aplikasi My Pertamina.

Kurnia menilai, aturan penggunaan barcode semestinya dihapus karena tidak valid untuk mengendalikan subsidi. BBM subsidi perlu difokuskan untuk kepentingan transportasi umum dengan menggunakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) daring. Kendaraan yang tidak bayar pajak juga dapat terfilter agar tidak dapat mengisikan BBM di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum.

”Kalau ini dilakukan, menurut kami, akan banyak penghematan subsidi BBM mengingat kendaraan angkutan umum tidak sampai 10 persen dari jumlah kendaraan yang teregistrasi. Ini satu langkah yang sangat menolong menurut kami,” ujar Kurnia.

Risiko lain, kenaikan harga BBM otomatis akan mengerek harga tiket angkutan. Namun, pihaknya akan melakukan penyesuaian lagi dengan kondisi masyarakat.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, stok BBM di Indonesia tergolong aman. Sejumlah alternatif telah disiapkan sejak awal perang.

”Stok sangat baik, aman semua, baik untuk crude (minyak mentah), produk BBM, maupun elpiji. Kita tidak bergantung pada kapal yang sedang mengalami kendala tersebut,” kata Laode.

Dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM, pemerintah telah melakukan diversifikasi sumber energi dengan membuka opsi pasokan minyak mentah dan BBM dari kawasan di luar Timur Tengah. Langkah ini diambil demi menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri.

Sepanjang 2025, Pertamina telah mengimpor 135,33 juta barel minyak mentah. Sebanyak 19 persen atau 25,36 juta barel bersumber dari Arab Saudi. Selebihnya, pasokan minyak mentah Indonesia berasal dari beberapa sumber, antara lain Afrika, Amerika Latin, AS, dan Malaysia.

Indonesia juga memiliki kerja sama jangka panjang dengan Singapura dan Malaysia untuk pasokan produk BBM.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) dapat bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Mereka akan melakukan WFH sehari dalam sepekan. Perusahaan swasta pun dianjurkan menerapkan hal serupa. Upaya ini dilakukan untuk menghemat energi dan menekan defisit anggaran negara (Kompas.id, 27/3/2026).

Peneliti senior Inisiatif Strategis Transportasi, Deddy Herlambang, menilai, wacana yang mencuat untuk memerintahkan karyawan bekerja dari rumah dianggap tidak akan efektif. Berbeda dengan pandemi Covid-19, tidak ada kekhawatiran khusus masyarakat yang berdampak langsung pada diri sendiri.

Meski demikian, pemerintah semestinya dapat mendorong masyarakat, khususnya di Jabodetabek, untuk menggunakan transportasi umum. Sebab, dibandingkan daerah-daerah lain, sistem transportasi umum di Jabodetabek sudah mumpuni.

Pembatasan ganjil-genap yang selama ini berlaku bagi kendaraan berbahan bakar fosil di Jakarta juga perlu diterapkan pada mobil listrik. Sebab, kini keberadaannya mulai menjamur di kota besar. Namun, perlakuan berbeda bisa diterapkan pada sepeda motor listrik yang dapat dikonversi dari bahan bakar fosil. Sebab, konversi tetap akan menjaga volume kendaraan di jalan.

Gagasan yang dilakukan di Jabodetabek tentu tidak serta-merta dapat diterapkan di daerah lain. Sebab, kondisi sistem transportasi umumnya belum begitu mendukung.

”Untuk daerah lain bisa diberlakukan kuota BBM. Pertamina harus membenahi sistem agar lebih tepat sasaran. Harusnya ada mitigasi hukum lebih tegas dari Pertamina bekerja sama dengan kepolisian untuk menertibkan kelompok ’nakal’ ini,” kata Deddy.

Secara makro, pemerintah perlu meninjau ulang agenda prioritasnya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dikurangi. Apabila tetap dijalankan, maka terjadi pemborosan. Biaya MBG dapat digunakan untuk menambah subsidi BBM.

Sejumlah negara di Asia Tenggara mulai bersiap terhadap risiko krisis energi yang akan dihadapi. Caranya pun beragam, mulai dari mengatur pola kerja masyarakat hingga menghemat penggunaan energi di rumah dan kantor.

Dalam laporan Straits Times, Kamboja mulai membatasi penggunaan pendingin ruangan (AC) di gedung-gedung kementerian. Tidak hanya itu, pemerintah juga memerintahkan untuk mengurangi rapat tatap muka dan menekan frekuensi perjalanan dinas jarak jauh untuk pegawai negeri sipil.

Sementara itu, Pemerintah Vietnam akan meninjau dan mencegah manipulasi harga serta penimbunan BBM. Pada saat bersamaan, pihaknya juga mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan kendaraan listrik.

Pembatasan serupa terjadi di Myanmar. Mobil dan sepeda motor pribadi hanya dapat digunakan di jalan pada hari tertentu secara bergantian, berdasarkan pelat nomor. Pemerintah juga meregulasi transaksi BBM menggunakan barcode dan kode QR. Pelanggan hanya dapat membeli 1-2 kali dalam sepekan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.

Pemerintah Filipina menerapkan bekerja hanya empat hari sepekan untuk beberapa pekerja pemerintahan. Masyarakat juga didorong untuk menggunakan AC pada suhu paling rendah 24 derajat celsius, dikutip dari Time.