Kalau ketidakpastian stok BBM berlangsung panjang, perusahaan platform seharusnya ikut menanggung operasional pengemudi.
26 Mar 2026 17:33 WIB · Ekonomi & Bisnis
KOMPAS
JAKARTA, KOMPAS — Kelompok pengemudi ojek, taksi, dan kurir daring akan terdampak langsung jika terjadi gangguan pasokan BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum. Masyarakat penumpang ojek, mayoritas di kota-kota besar, juga akan terganggu mobilitasnya.
Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati, Kamis (26/3/2026), di Jakarta, mengatakan, anggota SPAI khawatir stok BBM ke depan akan terbatas akibat gangguan pasokan sebagai konsekuensi adanya perang di Timur Tengah. Kabar telah terjadi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di beberapa kota menjadi dasarnya.
Ada pula kabar tidak semua SPBU beroperasi, termasuk milik swasta. Jika kabar ini benar, pengemudi ojek, taksi, dan kurir daring akan langsung terdampak.
”Waktu mereka akan terbuang. Waktu mencari SPBU yang lebih jauh biasanya berpengaruh pada waktu online pengemudi untuk mendapatkan order, terutama pada saat jam sibuk,” ujarnya.
Lily berpendapat, langkah antisipasi dengan cara cepat-cepat mengalihkan pengemudi ke kendaraan listrik bukanlah solusi terbaik. Dari sisi pengemudi ojek daring, mereka biasanya mesti membayar sewa motor listrik beserta isi ulang baterai. Nilainya sewa yang mencapai lebih kurang Rp 75.000 per hari dianggap terlalu besar.
Kalau ketidakpastian stok BBM sebagai imbas konflik di Timur Tengah berlangsung panjang, perusahaan platform seharusnya diwajibkan oleh pemerintah menanggung biaya operasional yang timbul dalam pekerjaan pengemudi. ”Hal seperti itu jelas akan membantu pengemudi,” kata Lily.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2026/03/09/156292b6-416b-43a2-8011-7655ac721472.jpg)
Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja Pengemudi Online Bersatu (FSPPOB) Yudy mengatakan, anggota pengemudi ojek daring di FSPPOB belum ada yang mengeluhkan isu ketidakpastian stok BBM. Mereka masih mudah membeli BBM.
Meski demikian, FSPPOB terbuka diajak pemerintah mencari langkah-langkah antisipasi dan mendiskusikan situasi terkini ketersediaan BBM. Namun, dia tidak terlalu yakin kelompok serikat pekerja pengemudi ojek daring secara umum bersedia berdiskusi dengan aplikator untuk bersama-sama mencari solusi antisipasi.
”Ketidakpercayaan kami kepada perusahaan aplikator ride hailing itu tinggi,” ujarnya.
Apabila salah satu langkah antisipasi ketidakpastian stok BBM ialah mengalihkan pengemudi ojek dan kurir daring ke sepeda motor listrik, FSPPOB setuju. Akan tetapi, FSPPOB memberikan sejumlah catatan. Pertama, daya tahan baterai sepeda motor listrik harus besar karena mobilitas ojek dan kurir daring itu tinggi.
Kedua, skema penggunaan sepeda motor listrik yang adil untuk pengemudi ojek dan kurir daring. Selama ini ada dua skema, yaitu sewa sepeda motor listrik dari aplikator dan memiliki sendiri dengan kredit ke aplikator ataupun distributor kendaraan listrik lain. Permasalahan kedua skema ini hampir sama, yaitu pendapatan pengemudi yang tidak pasti sehingga menyulitkan membayar sewa atau mencicil kredit.
”Isu ketidakpastian stok BBM sebagai imbas eskalasi konflik di Timur Tengah harus segera dicarikan langkah antisipasi, supaya pengemudi ojek daring tetap bisa bekerja. Tantangan membicarakan itu adalah status kami yang masih mitra. Karena dianggap mitra, kami-lah yang harus menanggung alat kerja, seperti sepeda motor, biaya BBM, dan pulsa,” kata Yudy.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2026/01/06/3e0f80fc55b84a38d0d94834ee803ccf-20260106TOK10.jpg)
Kepala Pusat Makanan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, berpendapat, usaha menekan beban subsidi BBM dapat dilakukan dengan mengarahkan subsidi kepada sektor yang konsumsi hariannya besar dan konsisten, seperti ojek daring dan kurir. Hal ini adalah pendekatan paling rasional yang sebenarnya bisa diambil pemerintah.
”Kalau saya asumsikan satu pengemudi ojek atau kurir rata-rata mengonsumsi 5–10 liter BBM per hari, maka dengan sekitar 7 juta pengemudi, konsumsi bisa mencapai 35–70 juta liter per hari. Dalam setahun, itu setara dengan sekitar 12,7–25,5 miliar liter BBM,” ujarnya.
Jika sebagian dari konsumsi tersebut dialihkan ke sepeda motor listrik, atau hanya 20–30 persen, Indonesia sudah bisa menghemat sekitar 2,5–7,5 miliar liter BBM per tahun. Dengan asumsi subsidi rata-rata sekitar Rp 1.500 –Rp 2.000 per liter, potensi penghematan fiskal bisa mencapai Rp 3,7 triliun–Rp 15 triliun per tahun. Nilai itu signifikan untuk dipakai mengurangi tekanan terhadap APBN.
Abra lantas menyebutkan, program konversi sepeda motor listrik yang sudah berjalan dapat berperan sebagai insentif bagi pengemudi ojek daring dan kurir. Jika nilai konversi ke sepeda motor listrik dipatok Rp 6 juta–Rp 10 juta per unit, nilai masih realistis dan menarik minat pengemudi ojek daring dan kurir. Apalagi, hal itu ditambah dengan skema kredit berbunga rendah atau cicilan ringan di bawah Rp 500.000 per bulan.
Dengan skema seperti ini, pemerintah sebenarnya sedang menggeser subsidi BBM dari yang sifatnya habis pakai menjadi investasi jangka panjang. Dalam 2–3 tahun saja, penghematan subsidi BBM yang dihasilkan sudah bisa menutup biaya insentif awal tersebut, bahkan setelah itu menjadi net saving bagi negara.
Dia meyakini, biaya operasional sepeda motor listrik yang jauh lebih rendah karena biaya listrik (sejauh ini) lebih murah dibandingkan BBM akan langsung meningkatkan margin harian pengemudi. Jadi, pendapatan bersih mereka ikut naik dan daya beli pengemudi ojek daring dan kurir pun ikut naik.
”Aplikator ride hailing dan perusahaan kurir tetap perlu dilibatkan untuk membahas skema kerja sama peralihan ke kendaraan listrik. Jangan sampai saling memberatkan antara perusahaan dan mitra pengemudi,” ucap Abra.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/03/24/0189f22914632f5cc8a9c61451d9de92-20260324_H01_NNN_Kebijakan_BBM_mumed.png)
Di Singapura, aplikator ride hailing Grab melalui layanan taksinya yang bernama GrabCap akan menaikkan tarif argo taksi mulai 30 Maret - 31 Mei 2026. Langkah ini diambil untuk merespons kenaikan harga BBM di Singapura.
Dalam pernyataan pers yang dikutip dari The Strait Times, Grab menyatakan bahwa kenaikan tarif argo GrabCap bertujuan untuk memastikan pengemudi dapat terus beroperasi secara berkelanjutan ketika harga BBM berfluktuasi, sebagai imbas eskalasi konflik di Timur Tengah.
Sebagai gambaran, perjalanan singkat menggunakan GrabCap sekitar 4 km dari Novena ke Orchard akan dikenakan biaya tambahan sekitar delapan sen dollar Singapura. Sementara perjalanan yang lebih panjang sekitar 12 km dari Ang Mo Kio ke Balai Kota akan menambah biaya sebesar 28 sen dollar Singapura.
Dalam pernyataan pada 23 Maret 2026, juru bicara GrabCab mengatakan kenaikan ini akan berlaku untuk semua perjalanan taksi dengan argo, baik yang dipanggil di jalan maupun yang dipesan melalui aplikasi Grab.
Grab juga telah membagikan kupon bahan bakar kepada seluruh pengemudi taksi GrabCap sebagai bentuk bantuan langsung kepada mereka. Selain Grab, perusahaan taksi Strides Premier dan Prime Taxi menempuh langkah serupa. Operator taksi terbesar di Singapura, ComfortDelGro, pada 17 Maret 2026, sudah lebih dulu menaikkan tarif argo.
Untuk pasar Indonesia, Grab Indonesia belum memberikan pernyataan sikap mengantisipasi ketidakpastian stok BBM sebagai imbas eskalasi konflik di Timur Tengah. Aplikator ride hailing lainnya pun sama.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2026/02/19/3ed3fbfb-5810-41a9-9236-b3a6863ae71c.jpg)
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, dalam keterangan tertulis, mengatakan, ada beberapa prioritas kebijakan jangka pendek yang perlu segera dilakukan pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian stok BBM. Pertama, pemerintah menetapkan protokol penghematan energi nasional untuk kantor pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan sektor swasta yang memungkinkan. Sebagai contoh, skema bekerja dari rumah, pembatasan perjalanan dinas non-prioritas, dan pengurangan penggunaan kendaraan dinas, dan prioritaskan pertemuan-pertemuan daring.
Kedua, perketat pemantauan stok dan distribusi BBM harian. Pemerintah harus membuat prioritas pasokan untuk sektor esensial, seperti logistik pangan termasuk pertanian, kesehatan, transportasi umum, perikanan untuk nelayan, dan layanan darurat.
Ketiga, bangun komunikasi publik transparan satu pintu mengenai stok, distribusi, dan langkah efisiensi agar tidak memicu kepanikan atau spekulasi pasar.
Penulis:
Caecilia MedianaEditor:
FX Laksana Agung SaputraPenyelaras Bahasa:
Apolonius Lase