Menteri Pertanian Optimistis Harga Beras Turun dalam Dua Pekan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah telah memulai menggelar operasi pasar beras secara besar-besaran dengan menggulirkan 1,5 juta ton beras. Dengan langkah itu, pemerintah optimistis harga beras dapat turun dalam dua pekan ke depan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Jumat (18/7/2025), mengatakan, pemerintah telah memulai operasi pasar beras secara besar-besaran untuk menurunkan harga beras. Pemerintah melalui Perum Bulog akan menyalurkan 1,5 juta ton beras.

Dari jumlah itu, 1,3 juta ton berupa beras program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan 360.000 ton merupakan bantuan beras bagi 18,3 juta keluarga berpenghasilan rendah. Pemerintah juga telah menyiapkan 5.032 titik penyaluran beras termasuk di 3.800 kantor pos di seluruh Indonesia.

”Saya yakin dalam dua pekan ke depan harga beras akan turun,” ujarnya dalam Peluncuran Gerakan Pangan Murah Beras SPHP yang digelar Bulog secara hibrida di Jakarta.

Berdasarkan catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas), beras SPHP akan disalurkan secara bertahap sepanjang Juli-Desember 2025. Adapun bantuan beras untuk Juni dan Juli 2025 bakal digulirkan selama Juli 2025.

Saya yakin dalam dua pekan ke depan harga beras akan turun.

Amran juga mengatakan, sejumlah perusahaan beras yang menjual produknya tidak sesuai mutu, takaran, dan harga eceran tertinggi (HET) mulai berbenah. Bahkan, salah satu perusahaan itu telah mengirimkan surat kepada jaringan distributornya untuk menurunkan harga beras Rp 1.000 per kilogram (kg).

”Kalau langkah ini diikuti lebih banyak produsen beras premium dan medium, saya yakin harga beras akan kembali stabil,” katanya.

Berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas, per 18 Juli 2025, harga rerata nasional beras medium di tingkat konsumen adalah Rp 14.278 per kg. Harga tersebut, 14,22 persen di atas HET beras medium di tingkat konsumen secara nasional Rp 12.500 per kg.

Kenaikan harga beras medium itu juga terjadi di sejumlah daerah sentra beras nasional. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Berat, misalnya, harga beras medium sudah mencapai masing-masing 5,71 persen, 7,86 persen, dan 8,54 persen di atas HET.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdani menuturkan, Bulog juga mendistribusikan beras SPHP ke gerai mitra badan usaha milik negara, TNI, dan Polri. Per 18 Juli 2025, sebanyak 500.000 ton beras SPHP telah disalurkan ke 589 gerai tersebut.

”Melalui gerai-gerai itu, masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang lebih terjangkau. Paling murah Rp 12.500 per kg, sedangkan untuk satu pak kemasan 5 kg seharga Rp 62.500,” tuturnya.

Selain menstabilkan harga beras, pemerintah juga mengevaluasi sejumlah kebijakan pangan. Dua di antaranya perihal pupuk dan cadangan beras pemerintah (CBP). Hal itu menjadi keputusan rapat koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang digelar di Jakarta, Jumat (18/7/2025) siang.

Menurut Amran, pemerintah memutuskan memasukkan pupuk ZA (amonium sulfat) sebagai pupuk subsidi. Dengan begitu, petani tebu dapat memperolehnya dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan membeli pupuk ZA nonsubsidi.

”Pupuk tersebut penting bagi pertumbuhan tanaman tebu lantaran mampu meningkatkan rendemen atau kadar gula dalam batang tebu. Dengan kebijakan itu, percepatan swasembada gula bisa diwujudkan,” katanya.

Pemerintah mempercepat target swasembada gula konsumsi dari 2028 menjadi 2026. Selain itu, target swasembada gula industri juga dimajukan, dari semula 2030 menjadi 2027 atau paling lambat 2028.

Selain penyediaan akses pupuk bersubsidi, pemerintah juga bakal meremajakan atau membongkar ratun 500.000 hektar tanaman tebu. Pemerintah juga menggulirkan skema baru Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani tebu, yakni petani dapat mengajukan KUR senilai Rp 500 juta tanpa akumulasi pinjaman dengan bunga 6 persen.

Sementara terkait CBP, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan, pemerintah menaikkan target serapan gabah sebanyak 1 juta ton setara beras. Dengan begitu, target serapan gabah Bulog bertambah dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton setara beras.

”Kebijakan itu merupakan keputusan rapat koordinasi di tingkat kementeriaan koordinator bidang pangan terkait evaluasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran CBP,” ujarnya ketika dihubungi Kompas, Jumat.

Sebelumnya, pada 20 Mei 2025, pemerintah juga memutuskan akan kembali melengkapi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dengan syarat kualitas gabah untuk mengurangi penurunan kualitas beras. Kebijakan HPP GKP dengan syarat kualitas gabah akan digulirkan setelah masa berlaku Inpres No 6/2025 selesai (Kompas, 26/5/2025).