Menuju ”Jumat Keramat”, Kongres AS Segera Putuskan Nasib Perang Iran

WASHINGTON, KAMIS — Kongres Amerika Serikat menggelar sidang terhadap langkah Presiden Donald Trump berperang di Iran. Keputusan apakah perang tersebut berlanjut atau tidak akan segera mendapat kepastian setelah 1 Mei 2026.

Komite Angkatan Bersenjata Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS untuk kali pertama menggelar sidang dengar pendapat dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth terkait perang yang berlangsung tanpa persetujuan Kongres itu. Hegseth harus menjawab pertanyaan tajam hingga enam jam lamanya, di Gedung Capitol, Washington DC, Rabu (29/4/2026) waktu setempat.

Partai Demokrat menyoroti biaya perang yang membengkak, penarikan amunisi penting AS, dan pengeboman sekolah di Iran. Beberapa anggota parlemen juga mempertanyakan pembenaran Trump untuk konflik, hubungan AS dengan sekutu, dan dampak perang.

Sebaliknya, Partai Republik berfokus pada detail penganggaran militer, dan penyampaian dukungan untuk operasi militer itu. Perwakilan dari kedua partai turut membahas pemecatan sejumlah pemimpin militer senior selama perang. Namun, Hegseth menepis kritik atas perang di Iran.

”Tantangan terbesar, musuh terbesar yang kita hadapi saat ini adalah kata-kata sembrono, ketidakbecusan, dan pesimistis dari anggota Kongres Partai Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik,” kata Hegseth.

Perang AS-Israel terhadap Iran sejak Februari 2026 telah menelan biaya 25 miliar dolar AS (sekitar Rp 434 triliun), menurut Pentagon kepada Komite Angkatan Bersenjata DPR. Perdebatan tentang perang berlangsung sengit.

Dalam salah satu sesi, Hegseth menyatakan, fasilitas nuklir Iran telah hancur dalam serangan AS pada 2025. Atas klaim itu, anggota DPR Adam Smith dari Demokrat mempertanyakan alasan Trump memulai perang Iran kurang dari setahun kemudian. Hegseth lalu berkilah bahwa Teheran belum menyerah pada ambisi nuklirnya dan masih memiliki ribuan rudal.

Demokrat turut menuduh Hegseth menyesatkan rakyat tentang alasan konflik tersebut. Keuangan jutaan warga malah terancam oleh kenaikan harga bensin karena harga minyak jadi bergejolak akibat penutupan Selat Hormuz setelah perang.

”Menteri Hegseth, Anda telah berbohong kepada publik tentang perang ini sejak hari pertama dan begitu pula presiden. Perang ini adalah malapetaka geopolitik, kesalahan strategis, dan luka yang ditimbulkan sendiri oleh Amerika,” ujar anggota DPR, John Garamendi dari California.

Hegseth akan kembali menjalani pemeriksaan Kongres, Kamis (30/4/2026) waktu setempat. Setelah berlangsung selama berminggu-minggu, perang AS-Iran kini sedang berada dalam masa gencatan senjata sejak 8 April 2026. Upaya bina damai dengan Pakistan sebagai mediator belum memberikan hasil positif.

Perang AS-Israel di Iran berlangsung tanpa persetujuan Kongres yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Saat ini, suara mayoritas di Kongres dikuasai oleh Republikan, partai pengusung Trump.

Seorang presiden AS dapat memerintahkan operasi militer tanpa persetujuan Kongres. Akan tetapi, presiden harus secara resmi memberi tahu Kongres dalam waktu 48 jam. Dalam kasus perang Iran, Trump melakukannya tepat waktu pada 2 Maret 2026 setelah perang terjadi pada 28 Februari 2026.

Namun, aksi presiden untuk berperang tanpa persetujuan Kongres hanya terbatas selama 60 hari. Setelah itu, presiden harus meminta persetujuan resmi. Untuk perang di Iran, batas waktu berakhir pada 1 Mei 2026.

Berdasarkan UU, opsi presiden untuk melanjutkan perang setelah 60 hari terbatas. Trump pada dasarnya punya tiga pilihan, yakni meminta otorisasi Kongres untuk melanjutkan kampanye militer, mulai mengurangi keterlibatan AS, atau memperpanjang masa tugasnya. Sesuai hukum, presiden dapat memperpanjang hingga 30 hari, khususnya untuk penarikan pasukan.

”Saya berasumsi Trump akan memanfaatkan periode tambahan 30 hari tersebut, dengan alasan bahwa telah ada kemajuan yang dicapai, bahwa gencatan senjata telah berlaku, dan bahwa akhir perang sudah di depan mata, yang berarti waktu tambahan diperlukan untuk menyelesaikan proses itu,” ujar Stormy-Annika Mildner, Kepala Aspen Institute Jerman kepada DW.

The New York Times menyoroti kemungkinan lain yang bisa dilakukan Trump. Trump dapat berargumen bahwa aturan 60 hari tidak berlaku dalam kasus Iran. Pendahulunya, Presiden AS Barack Obama, pernah melakukan hal itu mengenai serangan udara yang tidak melibatkan pertempuran berkelanjutan, terutama tanpa pasukan darat, di Libya pada 2011.

Dalam Konstitusi AS, presiden adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata, tetapi hanya Kongres yang berwenang menyatakan perang. Undang-Undang Kekuatan Perang 1973 kemudian mengatur pembatasan dan pengawasan atas penggunaan kekuatan militer oleh presiden selama perang. Resolusi ini menyerukan agar presiden sebisa mungkin berkonsultasi dengan Kongres.

Meski berwenang, Kongres biasanya tidak menyatakan perang. Deklarasi perang terakhir dibuat pada 4 Juni 1942 terhadap Bulgaria, Hongaria, dan Romania yang bersekutu dengan Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Di masa lalu, banyak presiden AS hanya menggunakan resolusi yang ambigu untuk mengizinkan penggunaan kekuatan militer di luar negeri.

Al Jazeera melaporkan, pemimpin mayoritas Senat John Thune dari Partai Republik dan Senator James Risch sebagai Ketua Komite Angkatan Bersenjata sejauh ini belum mengindikasikan rencana apa pun untuk mengajukan UU yang mengesahkan perang di Iran. Pemungutan suara atas UU itu membuat para anggota Kongres harus menyatakan sikap terhadap perang secara resmi.

Terlepas dari apakah Kongres bertindak atau tidak, batas waktu 60 hari akan menjadi titik balik. Setelah tenggang waktu, banyak ahli konstitusi menyatakan, perang akan memasuki masa yang jelas-jelas ilegal berdasarkan UU Kekuatan Perang.

Sejak awal Maret 2026, anggota DPR dan Senat dari Partai Demokrat sudah gagal meloloskan lima resolusi untuk menghentikan perang Trump hingga Kongres mengesahkan tindakan lebih lanjut. Pada beberapa kasus, selisih suara ternyata sangat tipis.

”Selain mengesahkan resolusi, Kongres hanya memiliki cara terbatas untuk secara aktif mengakhiri perang. Alat yang efektif adalah dengan memotong pendanaan. Namun, secara politis, hal itu hampir tidak mungkin dilakukan,” ujar Mildner.

Penghormatan terhadap militer AS sangat tertanam dalam masyarakat AS. Memotong pendanaan untuk pasukan kemungkinan besar tidak akan mendapat banyak toleransi.

Namun, masih ada harapan untuk meloloskan resolusi yang keenam. Secara umum, Partai Republik mendukung kepemimpinan Trump di masa perang dengan alasan program nuklir Iran. Namun, beberapa anggota parlemen Republikan juga sangat ingin agar konflik segera berakhir mengingat AS akan menggelar pemilu paruh waktu pada November 2026.

Menurut The New York Times, beberapa anggota Partai Republik telah mengindikasikan akan mengubah cara mereka melakukan pemungutan suara. John Curtis, senator Republikan dari Utah, memperjelas posisinya dengan kalimat pembuka esainya pada 1 April 2026.

”Saya tidak akan mendukung aksi militer yang terus-menerus di luar jangka waktu 60 hari tanpa persetujuan Kongres,” ujar Curtis.

Anggota DPR Republikan Brian Mast sudah memperingatkan, presiden dapat kehilangan dukungan yang signifikan jika konflik berlanjut hingga Mei. ”Mungkin ada jumlah suara yang berbeda setelah 60 hari,” ujarnya.

Pemilihan umum paruh waktu akan berlangsung pada 3 November 2026. Para politisi bakal memperebutkan 435 kursi DPR dan 35 dari 100 kursi Senat. Pemilu ini sering menjadi kesempatan untuk menghukum presiden yang sedang menjabat.

Tahun ini, jajak pendapat menunjukkan, Partai Republik dapat kehilangan mayoritas di kedua kamar di Kongres. Bagi sebagian responden, kepemimpinan Trump belum memperbaiki biaya hidup yang tinggi dengan harga bensin naik akibat perang.

”Meskipun demikian, menentang aksi militer Trump adalah langkah berisiko secara politik menjelang pemilihan paruh waktu. Anggota Kongres dari Partai Republik akan mencari perlindungan daripada konfrontasi dengan presiden yang memiliki sejarah menargetkan anggota Republik yang dianggap tidak loyal,” ujar Jonathan Katz, pakar politik di Brookings Institution. (AP)